5 Hambatan Penegakan HAM di Indonesia Dari Segi Sosial Budaya Masyarakat

Terwujudnya perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) di suatu negara tidak lepas dari kerjasama dari berbagai pihak baik warga negara, aparat kepolisian, maupun pemerintah negara tersebut. Selain itu, pemerintah beserta warga negaranya juga harus turut andil dalam mengamati pelaksanaan penegakan HAM di negara lain. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pada kemanusiaan dan sebagai kontrol karena telah ditandatanganinya perjanjian internasional tentang HAM. Jika salah satu pihak saja tidak mau berpartisipasi atau lepas dari tanggungjawabnya maka penegakan HAM di suatu negara tidak akan berhasil. Dalam penegakan HAM di negara Indonesia terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh berbagai aspek, adapun diantara adalah:

  1. Kondisi Sosial Budaya

Salah satu faktor terhambatnya penegakan HAM di Indonesia adalah kondisi sosial budaya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan. Dengan banyaknya pulau di Indonesia maka beraneka ragam pula adat, kebudayaan, ras, maupun suku di Indonesia. Kondisi sosial budaya yang menghambat penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah:

  • Masih tingginya penerapan hukum adat di atas hukum nasional sehingga beberapa ketentuan justru melanggar HAM suatu kelompok masyarakat, hal ini mengakibatkan pemerintah dan aparat kepolisian kesulitan untuk menegakkan HAM untuk kelompok masyarakat tersebut (Baca juga : Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat)
  • Status sosial dan stratifikasi penduduk Indonesia yang sangat kompleks membuat penegakan HAM sulit untuk dilakukan.

Artikel terkait :

Masayarakat sebagai objek penegak hukum berperan besar dalam penegakan HAM. Walaupun sebagai objek, beberapa hambatan penegakan HAM justru datang dari masyarakat itu sendiri yakni:

  • Masih rendahnya pemahaman penduduk tentang HAM sehingga mereka tidak menyadari ketika hak-haknya telah dilanggar (Baca juga : Norma dalam Masyarakat)
  • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya aparat dan pemerintah dalam melindungi kepentingan-kepentingannya
  • Ketidakberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan hukum untuk menuntut haknya karena keterbatasan ekonomi, kondisi psikologi, maupun terkendala faktor sosial dan politik (Baca juga : Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Para Ahli)
  • Belum banyak masyarakat yang sadar hukum dan betapa pentingnya penegakan HAM di dalam kehidupan (Baca juga : Ciri-ciri Masyarakat Politik)
  • Masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam penegakan HAM seperti membiarkan pelanggaran HAM terjadi di sekitarnya dengan alasan tidak mau menggangu urusan orang lain.
  1. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan informasi menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan HAM di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

  • Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari gunung, lembah, rawa-rawa dan sebagainya serta bentuk negaranya yang berupa negara kepulauan menyebabkan sulitnya akses komunikasi dan informasi ke beberapa daerah. (Baca juga : Dasar Hukum Otonomi Daerah)
  • Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai yang mencakup seluruh wilayah Indonesia untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi. (Baca juga : Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah)
  • Belum banyak sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil untuk memecahkan masalah komunikasi dan informasi di Indonesia. Meskipun beberapa peneliti sudah menghasilkan terobosan baru di bidang komunikasi dan informasi namun dukungan pemerintah dan pihak swasta di Indonesia masih rendah.
  • Terbatasnya sistem informasi yang digunakan di Indonesia dari segi perangkat maupun teknologinya.
  1. Kebijakan Pemerintah

Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus berpedoman kepada kepentingan nasional. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap penegakan HAM. Beberapa hambatan dalam penegakan HAM oleh pemerintah adalah: (Baca juga : Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM)

  • Beberapa kebijakan pemerintah menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat karena dianggap tidak bisa melindungi hak seluruh warga negara (Baca juga : Hak dan Kewajiban Warga Negara)
  • Untuk menjaga stabilitas nasioal terkadang pemerintah sendiri yang justru mengabaikan HAM warga negaranya (Baca juga : Pelanggaran Hak Warga Negara)
  • Belum adanya kesamaan prinsip atau pandangan tentang pentingnya jaminan HAM oleh para penguasa.

Artikel terkait:

  1. Perangkat Perundangan

Perangkat perundangan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan HAM. Undang-undang yang dimaksud disini adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Peraturan perundangan dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk pemerintah. Selain itu juga melindungi hak-hak manusia agar tidak berselisih dan bersinggungan. Hambatan-hambatan penegakan HAM oleh peraturan perundangan adalah: (Baca juga: Wewenang Pemerintah Pusat)

  • Beberapa perundang-undangan merupakan pengesahan dari ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi internasional. Tidak semua isi ketentuan dalam konvensi tersebut sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena berbedanya situasi dan kondisi negara (Baca juga : Tahapan Perjanjian Internasional)
  • Terdapat peraturan perundang-undangan yang belum memiliki aturan pelaksanaannya sehingga menyulitkan aparat kepolisian untuk menegakkannya (Baca juga : Dasar Hukum HAM)
  • Terdapat beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang saling bertentangan
  • Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia sehingga mayoritas ketentuan dibuat setelah terjadinya permasalahan.
  1. Aparat dan Penindakannya

Aparat yang dimaskud disini adalah aparat kepolisian. Polri memiliki tanggung jawab dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini karenakan polri memiliki tugas dalam menjaga supremasi HAM sesuai ketentuan yang tertuang di dalam UU (Undang-Undang) No. 2 Tahun 2002, yakni:

  • Polri harus menjaga dan melindungi keamanan masyarakat, tata tertib serta penegakan hukum dan HAM (Baca juga : Sistem Peradilan di Indonesia)
  • Polri harus menjaga keamanan umum dan hak milik, serta menghindari kekerasan dalam menjaga tata tertib bermasyarakat dengan menghormati supremasi HAM
  • Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan (Baca juga : Macam-macam Lembaga Peradilan)
  • Polri harus mematuhi norma-norma hukum dan agama untuk menjaga supremasi HAM. (Baca juga : Norma-norma Hukum)

Kendala-kendala aparat dalam penegakan HAM dikarenakan berbagai faktor, diantaranya adalah:

  • Masih terdapat praktik korupsi dan kolusi di dalam aparat kepolisian, hal ini dikarenakan masih lemahnya kualitas mental para penegak hukum terhadap pemuasan kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materil (Baca juga : Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Wewenang)
  • Aparat kepolisian harus bisa melindungi HAM seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk harus menghormati hak-hak tersangka pelanggaran HAM sampai terbukti bersalah, hal ini dapat mempengaruhi proses penegakan HAM karena tidak sedikit tersangka yang sebenarnya bersalah memanfaatkan hak-haknya sehingga mereka bisa terlepas dari hukum.

Artikel terkait:

Meskipun demikian, sudah banyak aparat kepolisian yang bekerja secara profesional demi terwujudnya penegakam HAM di Indonesia. Beberapa ulasan diatas telah menunjukkan kepada kita hambatan penegakan HAM di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus ikut andil dalam penegakan HAM di Indonesia. Beberapa hal yang dapat kita lakukan diantaranya adalah:

  • Menjadi teladan bagi yang lainnya sebagai penduduk Indonesia yang menjunjung tinggi HAM
  • Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar hukum dan memahami petingnya menjunjung HAM (Baca juga: Masyarakat Madani)
  • Kritis dan tanggap terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar baik yang dilakukan oleh masyarakat, aparat, maupun pemerintah.

Semoga dengan pembahasan ini kita semakin memahami tentang hambatan dalam penegakan HAM dan menjadi seorang warga negara yang turut aktif berpartisipasi dalam penegakan HAM di indonesia.

*Jika artikel ini bermanfaat, mohon di share ^V^!

, , , ,
Post Date: Monday 24th, July 2017 / 02:19 Oleh :
Kategori : HAM