Sponsors Link

Sistem Politik Komunis di Indonesia

Sponsors Link

Suatu negara yang menerapkan sistem politik maupun sistem pemerintahan komunis disebut juga dengan negara komunis. Istilah komunis sering diidentikkan dengan negara yang keras dan kejam, serta kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dalam artikel ini kita akan membahas tentang sistem politik komunis. Apa pengertian dari sistem politik komunis? Bagaimana sejarah kemunculan dari paham komunisme? Serta apa saja ciri-ciri dari sistem politik komunis? (Baca juga : sejarah hari kesaktian pancasila)

ads

Sejarah Munculnya Paham Komunis/Komunisme

Komunisme merupakan dari sebuah ideologi yang digunakan oleh partai-partai politik yang menganut paham komunis yang tersebar di berbagai negara di dunia. Teori komunisme ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dari sebuah tulisan berjudul “Manifest der Kommunistischen” yang merupakan sebuah manifesto politik yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1848. (Baca juga : pengertian naturalisasi)

Pada mulanya, sistem komunisme ini mulai digunakan sebagai sebuah sistem koreksi terhadap paham kapitalisme yang menganggap kaum buruh dan pekerja tani hanya sebagai bagian dari produksi, dan lebih mengutamakan kesejahteraan ekonomi. Dalam perkembangan lebih lanjut dari sistem komunis ini muncul faksi-faksi internal antara penganut komunis teori dan penganut komunis revolusioner. Antar kedua penganut paham komunis ini terdapat perbedaan teori dan cara perjuangan yang digunakan dalam mencapai masyarakat yang sosialis, dan masyarakat utopia sebagai tujuan akhirnya. (Baca juga : pengertian warga negara asing)

Pengertian Sistem Politik Komunis

Sistem politik komunis adalah sistem politik yang menganut sistem satu partai dan menetapkan paham komunis sebagai landasan negara. (Baca juga : upaya menjaga keutuhan nkri)

Dalam sistem politik komunis negara tidak hanya mengurusi, mengatur dan menguasai aspek pemerintahan pada umumnya (ekonomi, politik, hukum) tetapi juga aspek-aspek yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Negara berhak menentukan nilai-nilai kehidupan yang dianggap “baik” dan “buruk”. Selain itu, negara juga mengatur perihal paham dan kepercayaan masyarakat. Secara tidak langsung, dalam kasus ini tidak ada pemisahan antara hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai contoh, jika terdapat suatu nilai-nilai komunis ataupun nilai-nilai suatu agama yang dianggap ideal oleh penguasa negara yang bersangkutan, maka nilai tersebut juga akan didoktrinkan kepada pola pikir rakyat/warga negaranya. (Baca juga : peran konstitusi dalam negara demokrasi)

Ciri-ciri Sistem Politik Komunis

Negara yang menerapkan sistem politik komunis, membentuk pemerintahan yang bersifat sentralistik yang mengatus segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem politik memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem politik lain, yaitu sebagai berikut : (Baca juga : peran lembaga pengendalian sosial)

1. Sistem pemerintahan bersifat sentralistik

Sistem pemerintahan sentralistik berarti bahwa sistem pemerintahan terpusat pada satu kekuasaan. Segala aspek yang menyangkut pemerintahan maupun kehidupan bernegara secara keseluruhan diatur dan ditentukan oleh satu pemegang kekuasaan, yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara.

Kepala negara menentukan kebijakan politik, hukum, ekonomi, sosial, agama dan lain sebagainya tanpa campur tangan dari pihak lain, baik anggota parlemen maupun rakyat/warga negara. (Baca juga : tugas mahkamah agung)

2. Tidak adanya hak milik pribadi

Paham komunis yang dianut oleh negara yang bersangkutan, menghapuskan asas hak milik pribadi dalam berbagai bidang. Sebagai contoh kasusnya yaitu, hak milik tanah. Di negara yang menerapkan sistem komunis, tanah dan segala sumber daya yang terdapat di wilayah negara tersebut adalah mutlak milik negara. Rakyat tidak berhak untuk menuntut sumber daya tersebut atas nama mereka, bahkan meski mereka adalah asli keturunan daerah/wilayah tersebut. (Baca juga : cara menanamkan kesadaran hukum pada warga masyarakat)

3. Tidak ada hak sipil dan politik

Pada negara komunis rakyat atau warga negara tidak memiliki hak sipil maupun hak politik. Hal ini kembali lagi pada konsep dasar komunis yakni segala aspek kehidupan diatur dan dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga rakyat tidak memiliki hak dan tidak bisa ikut berpartisipasi sedikitpun dalam hal kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Hal inilah yang menjadi alasan kenapa masyarakat atau rakyat di negara komunis merupakan rakyat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Karena mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi dan menyampaikan pendapat kepada pemerintahan, meski hal itu menyangkut tentang kepentingan umum. (Baca juga : jenis jenis pelanggaran ham)

Sponsors Link

4. Tidak ada mekanisme pemilu yang bersifat terbuka

Sistem politik komunis tidak mengenal asas keterbukaan dalam pemilu. Pemerintahan dijalankan sesuai dengan keinginan dan perintah sang pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat hanya menerima keputusan yang telah diambil dan menjalankan peraturan yang telah diberlakukan.

Hal ini bertolak belakang dengan asas keterbukaan pada sistem politik demokrasi, dimana rakyat/warga negara mengetahui secara jelas siapa dan bagaimana terpilihnya anggota parlemen dalam lembaga pemerintahan negaranya. (Baca juga : undang undang kewarganegaraan)

5. Tidak ada oposisi kekuasaan

Tidak adanya oposisi kekuasaan merujuk pada konsep multi partai politik. Dalam sistem politik komunis hanya ada satu sistem politik, yakni partai politik yang menganut paham komunis. Sehingga dalam proses pelaksanaan sistem pemerintahan tidak akan ada pihak-pihak yang menentang kebijakan yang telah disepakati karena anggota parlemen yang ada adalah orang-orang yang berada dalam satu kubu/payung komunis. (Baca juga : macam macam norma)

Sponsors Link

6. Adanya batasan terhadap arus informasi yang beredar

Seperti yang telah dijelaskan bahwa kepala negara mengatur dan menguasai segala aspek kehidupan yang ada di negara yang ia pimpin. Dan bidang informasi termasuk didalam cakupan kekuasaan kepala negara. Kepala negara mengatur informasi-informasi apa saja yang boleh disebarkan dan diberitakan kepada masyarakat umum.

Jika pihak/lembaga yang bertugas sebagai penyebar informasi ini melanggar ketentuan yang telah diberikan oleh kepala negara, maka mereka akan menerima tindakan sanksi tegas seperti dicabutnya izin operasi perusahaan. Sebagai akibat dari adanya batasan ini, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang informasi menjadi tidak kreatif karena ruang gerak kreatifitas yang sempit. (Baca juga : wewenang pengadilan tinggi)

7. Ada batasan dalam mengemukakan pendapat

Tidak hanya  informasi saja yang dibatasi tetapi juga pendapat. Warga sipil maupun orang-orang yang berada di bawah kekuasaan lembaga pemerintah tidak dibebaskan berpendapat. Apalagi pendapat yang menyangkut tentang pemerintahan yang berjalan dan kebijakan yang tengah diberlakukan. Jika ada pihak-pihak yang nekat dan lancang mengemukakan pendapatnya maka mereka juga harus siap untuk menerima sanksi dan hukuman tegas yang telah ditetapkan. (Baca juga : jenis jenis koperasi)

Jika dilihat dari latar belakang munculnya komunisme serta cita-citanya maka komunis merupakan utopi dari lahirnya sebuah dunia yang tidak mengenal batas negara dan kelas atau status sosial. Sejatinya, komunisme bukanlah sebuah paham yang kejam yang mengajarkan kekerasan. Sementara sebagai ideologi, komunisme bukanlah sebuah doktrin politik yang harus diterapkan. (Baca juga : otonomi daerah)

Baca juga : fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden)

Demikianlah pembahasan kita kali ini yakni tentang Pengertian Sistem Politik Komunis. Semoga artikel ini bermanfaat.

Ads

*Jika artikel ini bermanfaat, mohon di share ^V^!

, , ,
Post Date: Wednesday 18th, January 2017 / 09:10 Oleh :
Kategori : Politik