Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau pun tidak dikerjakan dalam mencapai tujuan tertentu di masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik ada 5 tahapan, yaitu tahap pertama dimulai dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan.
Tujuan Kebijakan Publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan tujuan tersebut harus memenuhi 4 kriteria berikut ini:
Kebijakan publik sendiri memiliki banyak bentuk dan bidang. Salah satu yang akan dibahas kali ini adalah contoh dari kebijakan publik di bidang sosial. Mari kita simak pembahasan dari contoh kebijakan publik di bidang sosial berikut ini:
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin warga negaranya memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Program ini bertujuan untuk memperhatikan perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak.
Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Program Jaminan sosial meliputi, jaminan sosial dan bantuan tunai bersyarat.
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi dan diperhatikan oleh banyak orang di dunia. Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Program Penanganan Fakir Miskin ini bertujuan untuk memperbaiki kemiskinan yang dirasakan oleh para fakir miskin. Program ini meliputi:
Program pemberdayaan sosial ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang mengalam masalah Kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, tidak hanya itu program ini meningkatkan peran lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Program Pemberdayaan Sosial ini meliputi, Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha, dan masih banyak lagi.
Itulah 3 contoh kebijakan publik di bidang sosial yang telah dibahas. Semoga pembahasan ini membantu kalian dalam mengetahui contoh kebijakan publik di bidang sosial.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…