GuruPPKN.com

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi serta daerah provinsi tersebut terbagi atas kabupaten dan kota, dimana  tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Berikut pembagian kekuasaan secara vertikal

1. Mengacu pada struktur kekuasaan

Kekuasaan secara vertikal di Indonesia mengacu pada struktur kekuasaan yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu

• Pemerintah pusat
• Pemerintah daerah, dan
• Pemerintah desa atau kelurahan.

Pemerintah pusat memegang kendali tertinggi dalam sistem politik Indonesia, dan memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan nasional dan menentukan arah kebijakan di seluruh negeri.

2. Menggunakan sistem desentralisasi

Pembagian kekuasaan secara vertikal sering juga disebut sebagai sistem desentralisasi, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan dan kontrol pada pemerintah daerah agar dapat merespons kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih efektif.

3. Mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri, termasuk dalam hal penataan ruang, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Namun, kewenangan pemerintah daerah harus selalu berada dalam koridor hukum dan kebijakan nasional.

Kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam pembagian kekuasaan secara vertikal, terdapat prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945.

Prinsip tersebut menjamin hak pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan keuangan, serta urusan pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Namun, prinsip otonomi daerah juga diimbangi dengan prinsip kesatuan yang diatur dalam Pasal 25A UUD 1945.

Yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah tetap harus berada dalam koridor hukum dan kebijakan nasional untuk memastikan keberlangsungan kesatuan dan integritas negara.

4. Pembagian kekuasan

Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia mengacu pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep ini didasarkan pada prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan hal-hal yang bersifat nasional seperti pertahanan, keamanan, hubungan internasional, moneter, perpajakan, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, konsep pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan keterlibatan kedua pihak.

Misalnya, dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah, pemerintah daerah harus menyusun rencana kerja dan anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, rencana dan anggaran tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Namun, pembagian kekuasaan secara vertikal ini tidak selalu berjalan mulus karena terkadang terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan dialog dan koordinasi yang intensif serta pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama.

Salah satu contoh konsep pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia adalah dalam hal pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan dan energi. Namun, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, seperti menentukan rencana tata ruang dan izin usaha pertambangan di daerah mereka. Pemerintah daerah juga berhak menerima bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

5. Bekerja sama dalam mengelola sumber daya alam

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam mengelola sumber daya alam tersebut, misalnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan, mengelola dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengendalikan kebijakan nasional dan memberikan arahan, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini dapat membantu menjaga kepentingan nasional dan daerah, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat.

Contoh Lembaga Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia

Lembaga kekuasaan secara vertikal atau badan-badan negara yang terlibat dalam pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Presiden dan Menteri-Menteri Kabinetnya. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan mengatur urusan pemerintahan yang bersifat nasional.
2. Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokal atau regional.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bertugas sebagai lembaga legislatif pusat dan daerah. DPR dan DPD mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan daerah.
4. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Tinggi, yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di tingkat nasional dan daerah.
5. Lembaga Independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan dalam bidang politik, hak asasi manusia, dan keuangan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal ini bertujuan untuk memberikan otonomi dan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah, sambil tetap menjaga koordinasi dan konsistensi kebijakan pemerintah di tingkat nasional.

Melalui kerja sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut, diharapkan pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional dan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.