Kali ini kami akan memberikan informasi kepada kalian mengenai kebijakan publik. Mungkin kita sudah sering mendengar yang namanya “kebijakan publik” namun belum mengertin secara paham apa yang menjadi dasar kebijakan publik itu dan belum tahu bagaimana penerapannya ke dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sendiri memiliki banyak arti dari para ahli, dan untuk membuat kita semua menjadi paham mengenai maksud dari kebijakan publik maka kami akan merangkum pendapat para ahli.
Menurut berbagai ahli, kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dan didalam pembuatannya ada penyusunan. Kebijakan publik bisa terbentuk karena melewati tahap-tahap kebijakan publik. Namun kali ini kami tidak akan membahas itu, melainkan membahas contoh kebijakan publik di bidang pendidikan yang wajib kalian semua tahu. Berikut adalah ulasannya :
Kebijakan publik di bidang pendidikan yang bisa kita lihat pertama adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun. Pemerintah melakukan hal ini bukan tanpa tujuan, pemerintah menerpakan kebijakan publik ini supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini selalu maju. Pemerintah juga bahkan mengatur kebijakan pendidikan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Indonesia yang diarahkan salah satunya adalah melakukan pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani kebergaman peserta didik dan penyusunan ini dilakukan secara nasional.
Seperti yang kita ketahui, pentingnya pendidikan bagi manusia tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu pemerintah tentu saja ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan taraf bangsa dan dapat menyejahterakan masyarakatnya.
Oleh karena itu tentu saja pemerintah ingin membuat pendidikan di Indonesia ini lebih berkembang sehingga membuat kebijakan publik di bidang pendidikan yaitu dengan dibutatnya bantuan dana operasional sekolah atau yang selama ini kita kenal sebagai Dana BOS. Dana BOS ini adalah salah satu wujud kebijakan publik yang berguna untuk membangun sekolah menjadi lebih baik demi kenyamanan para siswa. Tidak hanya itu saja, namun kebijakan publik ini juga mencakup serta bantuan peralatan praktik di sekolah.
Contoh kebijakan publik di bidang pendidikan yang selanjutnya adalah pemerintah membuat kebijakan publik berupa penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah dengan maksud dan tujuan supaya kebijakan publik yang satu ini dapat mencapai tujuan yaitu generasi penerus bangsa mendapatkan pengetahuan mengenai budaya Indonesia yang baik dan juga pendidikan karakter yang dapat mempengaruhi dan merubah moral anak bangsa menjadi lebih baik.
Pentingnya pendidikan karakter merupakan salah satu faktor diterapkannya pendidikan budaya dan karakter sebagai wujud kebijakan publik di dalam bidang pendidikan. Dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan sekolah dapat membimbing dan membekali anak-anak dengan moral dan juga budi pekerti yang dapat berguna bagi masa depan mereka dan masa depan bangsa.
Tidak hanya pelajaran penting saja seperti misalnya matematika, ipa, atau Bahasa Indonesia yang dipelajari ketika kita duduk di bangku sekolah. Namun ada juga pelajaran keterampilan dan muatan lokal yang juga kita pelajari ketika kita bersekolah. Penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran ini sebenarnya adalah salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan.
Muatan lokal sendiri adalah kegiatan ekstrakulikuler atau pelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi dan itu disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing dan materinya tidak dapat dikelompokkan pada mata pelajaran yang ada. Ini bertujuan supaya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah dan budaya daerah mereka karena kita tahu fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu penting adanya.
Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang selanjutnya adalah diberikannya beasiswa kepada guru untuk mengikuti program pascasarjana dan tentunya bagi guru yang memiliki kompetensi dan dengan melewati beberapa prosedur. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang satu ini bukan dibuat tanpa tujuan, kebijakan publik ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan SDM yang ada di dalam bidang pendidikan.
Pemerintah pembuat kebijakan publik juga berharap dengan adanya kebijakan publik yang satu ini, maka guru diharapkan bisa memberikan ilmu yang lebih kepada murid-muridnya sehingga generasi penerus bangsa bisa membangun negara kita menjadi negara yang maju.
Salah satu kebijakan publik di dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh pemerintah adalah pembuatan komite sekolah. Komite sekolah tidak hanya dibuat untuk menggalang dana saja. Komite sekolah didirikan guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) juga disebutkan jika komite sekolah yang merupakan salah satu kebijakan publik itu bertugas untuk mengawasi pelayanan dalam pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah dibuat, Kita juga harus mengetahui mengenai struktur komite sekolah yang menjadi salah satu contoh kebijakan publik di pendidikan.
Itu dia beberapa contoh kebijakan publik di bidang pendidikan yang harus kita ketahui. Kebijakan publik di bidang pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu sedikit ditingkatkan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengentahui secara jelas jika kebijakan publik ini ada tujuannya. Kebijakan publik yang dibuat pemerintah berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu yang tentunya akan turut membangun bangsa kita. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua!
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…