GuruPPKN.com

Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap negara tentunya terjadi sebuah kasus yang beragam, mulai dari kasus ringan sampai berat. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut tentunya membutuhkan lembaga untuk mengadilinya. Di Indonesia sendiri sudah terdapat berbagai macam lembaga penegak hukum dengan fungsi tugas yang berbeda pula, salah satunya adalah peradilan agama. Lalu, apa saja contoh peradilan agama di Indonesia?

1. Peradilan Tinggi Agama

Contoh peradilan agama yang pertama tidak lain adalah peradilan tinggi agama. Adapun yang dimaksudkan disini adalah peradilan agama Islam seperti yang telah diatur dalam UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam proses pelaksanaan hukum, peradilan agama merupakan bagian dari pelaksana kehakiman untuk rakyat yang menginginkan keadilan terutama bagi mereka yang beragama Islam terkait tindak perkara atau pidana tertentu.

Kekuasaan hakim dalam lingkup peradilan agama terbagi menjadi 2, yaitu peradilan tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi, dan peradilan pertama yang berkedudukan di tingkat Kota atau Kabupaten suatu daerah. Untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka peradilan tinggi agama tentunya memiliki struktur keanggotaan yang terdiri atas ketua, hakim anggota, sekretaris serta panitera.

Adapun tugas dan wewenang peradilan tinggi agama diantaranya adalah:

• Proses Perencanaan – Melakukan proses perencanaan dalam penggunaan IPTEK serta dalam pengelolaan dalam lingkup pernanan lembaga peradilan agama, baik dari SDM dan SDA yang ada.
• 3M – 3M artinya adalah proses memerika, memutus dan menyelesaikan segala bentuk kasus perkara maupun pidana bagi orang-orang yang beragama Islam di tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai bidang seperti pernikahan dan warisan sesuai dengan proses peradilan pidana.
• Infromasi – Peradilan tinggi agama juga memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan informasi terkait pertimbangan ataupun nasihat tentang hukum Islam yang telah diberlakukan kepada instansi pemerintah terkait di daerah hukumnya masing-masing apabila diminta.

Selain tugas dan wewenang pengadilan agama yang telah disebutkan diatas, peradilan agama juga tetap menjalankan tugas dan wewenang lain yang telah diatur dalam undang-undang. Contoh disini adalah kasus perkara ekonomi syari’ah. Dalam kasus ini, peradilan tinggi agama memiliki kewenangan yang absolut. Ekonomi syari’ah merupakan sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok ataupun badan usaha yang sudah berbadan hukum ataupun belum yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non komersial sesuai prinsip syariah. Jadi, suatu perkara dapat menjadi perkara ekonomi syariah apabila hal tersebut didasarkan pada prinsip hukum syariah yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Peradilan Agama Khusus

Peradilan khusus agama merupakan satu diantara peradilan khusus lain yang berada dalam naungan Mahkamah Agung. Masing-masing pengadilan khusus di Indonesia dijalankan atau dilaksanakan oleh sebuah badan atau lembaga negara yang sudah ditunjuk. Di peradilan agama sendiri pelaksananya adalah Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah adalah contoh peradilan agama yang merupakan salah satu dari peradilan khusus yang menyelesaikan tindak perkara pidana secara syariat Islam. Kedudukan dari lembaga ini juga terdiri atas 2 daerah, yaitu di tingkat Provinsi dan di tingkat Kota atau Kabupaten. Adapun kekuasaan dan kewenangannya sama seperti wewenang pengadilan tinggi dan negeri, akan tetapi perbedaanya terletak pada penambahan kekuasaan dan kewenangan lain yang memiliki kaitan dengan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Qanun. Lembaga ini juga menyelesaikan perkara lain dalam bidang Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Mu’amalat dan Jinayah.

Dalam bidang Al-Ahwal al-Syakhsiyah atau hukum keluarga, Mahkamah Syariah menyelesaikan perkara yang telah diatur dalam pasal 49 UU no 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari UU no 7 tahun 1989, pengecualian kasus tentang waqaf, shadaqah, hibah, zakat serta infaq. Sedang dalam bidang muamalat atau hukum perdata Mahkamah Syariah menyelesaikan dalam hukum benda ataupun perikatan, contohnya disini adalah jual beli, permodalan, bagi hasil usaha, hak kuasa, pinjaman perbankan dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang hukum pidana atau jinayat sudah diatur dalam salah satu Qanun, yaitu Qanun nomor 11 tahun 2002 yang berisi tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam Qanun ini disebutkan bahwa terdapat setidaknya terdapat 5 contoh pelanggaran norma agama atau perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, diantaranya adalah:

• Penyebaran aliran sesat dalam bidang Aqidah
• Tidak melaksanakan shalat jum’at sebanyak 3x berturut-turut
• Melakukan makan dan minum di tempat umum pada siang hari ketika bulan Ramadhan dalam bidang Ibadah
• Tidak berbusana sesuai Islam dalam bidang Syiar Islam
• Menyediakan fasilitas atau kesempatan bagi para orang muslim tanpa uzur untuk tidak melaksanakan ibadah puasa

Dalam menjalankan fungsi tugasnya, Mahkamah Syariah memiliki 2 macam kewenangan, yaitu:

• Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif atau sering disebut sebagai kompetensi relatif merupakan kewenangan untuk melakukan proses penerimaan, pemeriksaan, pengadilan serta proses penyelesaian perkara yang telah diajukan kepada lembaga tersebut. Proses tersebut biasanya didasarkan pada wilayah hukum pengadilan masing-masing terkait dimana pihak yang tergugat tinggal. Misalkan yang tergugat berada di wilayah Bogor, maka proses tersebut akan berlangsung di Bogor sampai selesai.

• Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut atau mutlak yang dimiliki oleh Mahkamah Syariah ini cukup menarik. Hal ini dikarenakan Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk jenis perkara tertentu yang secara absolut tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain. Adapun contoh kewenangan absolut adalah ketika terdapat kasus sengketa agama Islam terkait hak waris. Maka yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut adalah mahkamah syariah, lembaga lain tidak boleh ikut serta dalam segala prosesnya dari awal hingga akhir.

Nah itulah contoh peradilan agama di Indonesia beserta dengan wewenang yang dimilikinya.