GuruPPKN.com

Categories: Politik

Pengertian Dan 7 Macam-Macam Infrastruktur Politik

Infrastruktur mungkin merupakan istilah yang cukup sering kita dengar, namun tidak dengan istilah infrastruktur politik. Ada beberapa macam-macam infrastruktur politik yang harus kita ketahui. Di artikel ini kita akan mempelajari lebih jauh apa itu infrastruktur politik beserta macam-macamnya. Simak terus, ya!

Infrastruktur adalah sebuah kebutuhan dasar untuk bisa mengorganisasikan sebuah sistem. Infrastruktur bisa berupa fisik dan sosial, yang diperlukan untuk menjamin sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Umumnya, pengertian infrastruktur seperti ini merujuk pada hal infrastruktur teknis atau fisik, seperti jalan, air bersih, bandara, dan lain-lain, dimana dalam konteks ini masih ada banyak permasalahan yang sering dihadapi infrastruktur.

Akan tetapi, jika kata infrastruktur dipadukan dengan politik, maka pengertiannya pun akan sedikit berubah. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani polis yang memiliki arti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, politik diartikan sebagai siyasah atau strategi. Maka, dengan pengertian infrastruktur yang diartikan secara umum sebelumnya, infrastruktur politik bisa berarti kelompok-kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif. Pelaku-pelaku atau kelompok-kelompok politik ini akan bertindak sebagai penunjang dalam hal berpolitik. Di Indonesia, infrastruktur politik ini mencakup semua kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada dasarnya, yang termasuk dalam kekuatan infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintah. Di Indonesia ada begitu banyak organisasi yang menjadi kekuatan infrastruktur politik yang akan bisa memberi pengaruh terhadap tugas lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, berikut ini adalah macam-macam infrastruktur politik, yaitu:

Partai Politik (Political Party)

Macam infrastruktur politik yang pertama adalah partai politik atau political party. Partai politik merupakan contoh infrastruktur politik berupa organisasi yang mempunyai setidaknya lima fungsi dasar sebagai partai yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. Partai politik ini berperan sebagai institusi yang berhubungan erat dengan masyarakat dalam rangka mengendalikan kekuasaannya. Hubungan yang terjadi antara partai politik dan masyarakat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkan partai politik itu sendiri. Jika kelahiran partai politik dipandang sebagai penegasan terhadap kedaulatan rakyat dalam politik formal, maka semangat kebebasan akan selalu diangkat sebagai topik utama ketika seseorang berbicara tentang partai politik sebagai pengendali kekuasaan. Ada banyak contoh peranan partai politik di masyarakat yang bisa menunjukkan pentingnya partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Infrastruktur politik yang kedua adalah kelompok kepentingan, atau interest group, yang merupakan kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok kepentingan ini akan menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan yang diberikan oleh anggota masyarakat untuk kemudian menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini memiliki peran yang sangat penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat agar pemerintah bisa mengetahui dan memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok seperti berikut ini:

Kelompok Anomik, yaitu kelompok yang berasal dari unsur-unsur masyarakat dan terbentuk secara spontan akibat adanya isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dan lain-lain.
Kelompok Non-Asosiasional, yaitu kelompok yang asalnya dari unsur keluarga dan keturunan, atau etnis, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi.
Kelompok institusional, yaitu kelompok yang sifatnya formal dan mempunyai fungsi politik atau fungsi sosial
Kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang menyatakan kepentingannya secara khusus, menggunakan tenaga profesional dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan segala kepentingan dan tuntutannya.

Kelompok kepentingan dalam setiap langkah pergerakannya akan sangat bergantung pada bagaimana sistem kepartaian yang diterapkan dalam negara tersebut. Aktivitas kelompok ini umumnya memiliki tujuan yang terbatas dengan sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan.

Kelompok Penekan (Pressure Group)

Macam infrastruktur politik yang ketiga adalah kelompok penekan atau pressure group. Kelompok ini adalah kelompok yang melempar kritikan-kritikan untuk para pelaku politik yang lain. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memajukan dunia perpolitikan karena kritik yang mereka sampaikan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Peran kelompok penekan ini cukup penting dalam menanggapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sayangnya, tidak jarang kelompok penekan ini menyalahgunakan perannya untuk kepentingan politik. Ada beberapa asosiasi kelompok yang mempunyai kepentingan sama dengan kelompok penekan, antara lain:

Lembaga swadaya masyarakat (LSM),
Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
Organisasi kepemudaan,
Organisasi lingkungan kehidupan,
Organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia (HAM),
Yayasan atau badan hukum lain yang mengatur orientasi tujuan-tujuannya secara operasional sehingga bisa mempengaruhi kebijakan umum.

Dalam kenyataannya, berbagai kelompok penekan ada di masyarakat, baik yang bersifat sektoral maupun regional. Namun, pada intinya tujuan mereka tetaplah sama, yaitu untuk berusaha bagaimana agar keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa kebijakan maupun undang-undang bisa menguntungkan kelompoknya, atau setidaknya, tidak merugikan kelompoknya. Terkadang kelompok penekan ini bisa muncul lebih dominan dibandingkan partai politik, terutama ketika partai politik dianggap tidak bisa menjalankan fungsi partai politik dalam mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan.

Komunikasi Politik (Media of Political Communication)

Komunikasi politik atau media of political communication, adalah salah satu macam infrastruktur politik yang sangat dekat dengan masyarakat. Komunikasi politik ini menggunakan alat perantara dalam menyebarkan informasi dan pemberitaan, seperti televisi, radio, internet dan surat kabar. Media politik ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia politik di Indonesia. Begitu banyak masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan promosi yang dilakukan oleh media politik ini. Oleh karena itu, media politik sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk membentuk asumsi masyarakat. Bahkan, komunikasi politik melalui berbagai media bisa menjadi alat untuk mengubah pendapat umum dan sikap politik masyarakat.

Jurnalis (Journalism Group)

Jurnalis adalah macam infrastruktur politik yang bertugas membuat berita tentang politik serta memberitakannya ke publik. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang akurat dari sumber berita yang tajam dan terpercaya. Hal ini dikarenakan informasi yang mereka dapatkan tersebut nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan yang terjadi dalam dunia politik. Tugas dari jurnalis ini juga penting untuk membuat masyarakat lebih aware terhadap apa yang sedang dilakukan pemerintah.

Pelajar (Student Group)

Meski tidak semua pelajar terlibat secara aktif dalam dunia politik, kelompok ini termasuk dalam macam infrastruktur politik yang penting. Biasanya, pelajar yang cukup aktif dalam dunia politik adalah kalangan mahasiswa yang mempelajari tentang politik di universitasnya. Kelompok ini cukup sering mengambil peran dalam penyampaian kritik terkait keadaan politik negara. Cara penyampaiannya pun bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan demonstrasi. Kelompok pelajar ini menjadi perwakilan dari anak muda untuk turut berperan dalam pembangunan bangsa.

Tokoh Politik (Political Figure)

Tokoh politik ini merupakan macam infrastruktur politik yang sangat mempengaruhi sistem politik yang sedang berjalan. Merekalah orang-orang yang sering kita lihat di dunia politik karena mereka bekerja dalam dunia tersebut. Mereka memegang peran yang penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang selanjutnya akan mempengaruhi wilayah tertentu. Tokoh-tokoh politik akan diangkat melalui seleksi terhadap anggota masyarakat dari beragam sub-budaya, agama, status sosial, kelas hingga suku-suku, yang selanjutnya akan diperkenalkan kepada peran-peran khusus dalam sistem politik. Bagi tokoh politik itu sendiri, proses pengangkatan tokoh politik umumnya adalah sebagai berikut:

Transformasi dari peranan non-politis kepada sebuah situasi dimana mereka cukup capable dalam menjalankan peranan politik yang bersifat khusus.
Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas politik yang belum pernah mereka jalankan sebelumnya. Dalam pengangkatan ini juga terlibat proses persyaratan terkait status dan penyerahan posisi khusus kepada mereka.

Menurut Lester G. Seligman, ada beberapa aspek yang berhubungan dengan proses pengangkatan tokoh politik tersebut, yaitu:

Legitimasi elit politik.
Masalah kekuasaan.
Kemampuan elit politik dalam mewakili kelompoknya.
Hubungan antara pengangkatan tokoh politik dengan perubahan politik yang ada.

Pemilihan tokoh politik di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum yang menjadi salah satu ciri-ciri negara demokrasi di Indonesia. Hal ini mungkin berbeda dengan negara-negara lain, terutama negara-negara totaliter, diktator atau otoriter. Dari macam-macam infrastruktur politik yang disebutkan di atas, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa setiap unsurnya memiliki peran dan komponen infrastruktur politik tertentu. Secara umum fungsi infrastruktur politik adalah sebagai berikut:

Sebagai pendidikan politik yang bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat umum terkait dunia politik sehingga bisa memaksimalkan partisipasi mereka dalam sistem politik yang ada. Hal ini sesuai dengan paham demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh negara kita.
Mempertemukan beragam kepentingan yang ada di masyarakat. Masyarakat pasti memiliki pandangan, pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda, sesuai dengan lingkungan mereka berada. Hal ini bisa ditampung dan disatukan oleh beragam elemen dalam infrastruktur politik dengan aspirasi lain yang senada, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah.
Sebagai agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala aspirasi dan pendapat masyarakat kepada para pemegang kekuasaan. Hal ini bisa membuat aspirasi yang diberikan lebih diperhatikan dan menjadi bagian dari keputusan politik.
Menyelenggarakan pemilihan umum untuk menyeleksi pemimpin bagi masyarakat. Pemilihan ini dilakukan dengan terencana dan teratur berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
Sebagai komunikasi politik yang menjembatani pikiran politik yang ada di masyarakat, baik pikiran di dalam golongan, institusi, asosiasi maupun sektor kehidupan politik lainnya dengan sektor pemerintah.

Demikian pembahasan mengenai macam-macam infrastruktur politik yang kesemuanya penting dalam berjalannya sistem politik di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat, ya!