Tahun ini merupakan tahun yang ramai dengan segala serba seri kegiatan politik. pemilihan presiden akan diadakan tahun depan sehingga masyarakat mulai disibukkan dengan segala bentuk publikasi atas siapa kah calon presiden yang akan berlaga dalam pemilihan presiden tahun depan. selain itu, tahun ini juga merupakan tahun dimana pemerintah negara kita mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak.
Artinya, seluruh struktur lembaga pemerintahan kota, kabupaten, dan provinsi akan mengalami perubahan melalui perubahan dari kepala daerah. Di sisi lain, perubahan kepala daerah juga dapat memiliki dampak pada pemerintahan desa dan terlebih pada tugas dan fungsi dari aparat desa. Untuk mengadakan segala kegiatan politik tersebut, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang baik.
Partisipasi politik sangat terpengaruh oleh sosialisasi politik maupun indoktrinasi politik. dalam kesempatan ini, penulis hendak mengajak pembaca untuk memahami apa perbedaan sosialisasi dan indoktrinasi politik. penting bagi kita untuk memahami perbedaan keduanya mengingat tahun politik merupakan tahun yang sensitif, terlebih ada beberapa jenis-jenis pemilu yang harus dilaksanakan dan asas-asas pemilu yang harus ditaati. Langsung saja, berikut ini beberapa perbedaan sosialisasi politik dan indoktrinasi politik:
1. Perbedaan Pengertian
Perbedaan sosialisasi politik dan indoktrinasi politik yang pertama yaitu perbedaan pengertian di antara keduanya. Sosialisasi politik dapat kita pahami sebagai suatu kegiatan atau proses dimana seseorang atau sekelompok orang mempelajari segala hal mengenai politik dan berusaha untuk mengembangkan orientasi pada bidang politik.
Di sisi lain, frasa indoktrinasi politik memiliki arti yaitu suatu proses atau kegiatan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu sistem nilai untuk menanamkan ideologi, sikap, sistem berpikir, gagasan, kepercayaan tertentu, dan perilaku.
2. Perbedaan Tujuan Pengadaan
Berdasarkan pengertian dari istilah sosialisasi politik dan indoktrinasi politik, kita dapat menemukan adanya perbedaan sosialisasi politik dan indoktrinasi politik yang selanjutnya, yaitu adanya perbedaan tujuan dari adanya kedua kegiatan ini. Sosialisasi politik memiliki tujuan yaitu memberi pengetahuan yang diperlukan mengenai dunia perpolitikan.
Berbeda dengan sosialisasi politik, indoktrinasi politik memiliki tujuan yaitu menanamkan pemahaman tertentu mengenai politik.
3. Cara Pelaksanaan yang Berbeda
Perbedaan sosialisasi dan indoktrinasi politik yang ketiga yaitu keduanya memiliki perbedaan dalam hal cara mencapai tujuan keduanya. Sosialisasi politik cenderung dilaksanakan dengan metode-metode pendidikan pada umumnya seperti ceramah, seminar, permainan, dan lain sebagainya.
Di sisi lain, indoktrinasi politik biasanya dilakukan dengan cara-cara yang lebih akrab seperti diskusi, obrolan ringan, dan lain sebagainya. Namun, ada kalanya indoktrinasi politik dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik seperti pelatihan yang sangat keras, dan pemaksaan atau lebih parah lagi jika dilakukan dengan cara cuci otak.
4. Tingkat Penekanan yang Berbeda
Berdasarkan perbedaan ketiga, kita dapat menyimpulkan adanya perbedaan tingkat penekanan di antara kedua hal di atas. Sosialisasi politik cenderung tidak memaksa sedangkan indoktrinasi politik dapat bersifat memaksa atau malah sangat memaksa
Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara lengkap mengenai materi perbedaan sosialisasi politik dan indoktrinasi politik yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik perbedaan keduanya. Perlu kita pahami bersama kedua hal ini tidak akan pernah lepas dari usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pembaca dalam menjalani hidup.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…