Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah kegiatan yang mungkin tidak akan pernah ada akhirnya. Infrastruktur harus terus dibangun dan diperbaiki untuk bisa terus mencapai pembangunan negara. Namun, tidak jarang infrastruktur di sebuah negara mengalami masalah yang bisa mengganggu hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, cara mengatasi masalah infrastruktur perlu untuk diketahui dan dilakukan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Bagaimanakah caranya? Yuk, simak artikel ini untuk mendapat jawabannya!
Jika ada perbedaan infrastruktur dan suprastruktur yang terlihat, maka jenis permasalahan yang dihadapi akan menjadi pembeda yang mudah terlihat. Permasalahan infrastruktur ini cukup sering melanda negeri kita dan seakan menjadi makanan sehari-hari warga Indonesia. Pemadaman listrik bergilir, krisis air bersih, dan masalah-masalah lainnya seperti rutin muncul di berita sehari-hari. Padahal, masalah-masalah terkait infrastruktur pasti akan memberi dampak yang cukup besar bagi banyak aktivitas, termasuk aktivitas perekonomian. Contohnya saja, krisis listrik yang berujung pada kebijakan pemadaman bergilir.
Hal ini sedikit banyak bisa melumpuhkan dunia usaha atau industri, serta mengganggu aktivitas rumah tangga. Untuk mengatasi masalah ini secara sementara, seringkali konsumen mengganti listrik dengan bahan bakar minyak, yang sebenarnya menjadi solusi yang tidak cukup menguntungkan mengingat harga bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan. Sayangnya, kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengatasi masalah kelistrikan ini hanya bergerak di sisi permintaan, seperti memberi himbauan untuk mengurangi konsumsi listrik, sementara masalah utama terkait pasokan listrik tidak kunjung diberi solusinya. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada gangguan dalam tujuan pembangunan nasional.
Sebenarnya, belum ada riset yang menghasilkan temuan yang seragam terkait hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut riset yang dilakukan oleh Ashauer (1998), Easterly dan Rebelo (1993), Canning dkk (1994) dan Sanches-Robles (1998), investasi dalam infrastruktur sebuah negara akan memberi imbal hasil yang sangat tinggi sehingga pembangunan infrastruktur ini memiliki peran yang sangat besar dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Jika demikian, maka mengatasi masalah infrastruktur pun juga memiliki urgensi jika kita ingin meningkatkan perekonomian dan pembangunan negara. Tidak hanya masalah listrik, ada banyak permasalahan yang sering dihadapi infrastruktur Indonesia lainnya.
Infrastruktur lain yang mengalami masalah di Indonesia, misalnya, infrastruktur jalan raya yang strategis, kerusakan jalan raya, kurangnya pelabuhan di Indonesia (mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, maka pelabuhan menjadi infrastruktur yang penting bagi negara), kerusakan saluran irigasi pertanian, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana cara mengatasi masalah infrastruktur yang begitu banyak ini?Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah infrastruktur. Berikut ini adalah beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat umum agar bisa bersama-sama mengatasi dan memperbaiki masalah infrastruktur yang ada:
Dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dibutuhkan kerja sama yang baik antar lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan memiliki tugas tersendiri dalam penyelenggaraan negara, yang masing-masing memiliki perannya dalam pembangunan infrastruktur negara. Sayangnya, tidak jarang lembaga pemerintahan terkesan bekerja sendiri-sendiri dan tidak menjalankan wewenangnya dengan baik. Akibatnya, muncullah permasalahan infrastruktur berupa kurangnya koordinasi terkait pendistribusian wewenang karena setiap lembaga ingin ‘lepas tanggung jawab’ dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Untuk itu, salah satu cara mengatasi masalah infrastruktur adalah dengan memperbaiki kerja sama antar lembaga pemerintahan. Setiap lembaga hendaknya memiliki sense of belonging terhadap infrastruktur negara karena semuanya akan berpengaruh pada pembangunan negara. Salah satu caranya adalah dengan mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan lembaga terkait, mengambil keputusan bersama terkait kepentingan rakyat dengan pertimbangan dari masing-masing lembaga. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan menjadi lebih kaya sudut pandang dari lembaga-lembaga yang terkait.
Sedikit berkaitan dengan poin sebelumnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar lembaga-lembaga yang terkait di pemerintahan. Kerja sama dan koordinasi yang baik ini akan membuat perencanaan pembangunan pun akan menjadi lebih matang, tidak hanya terkait hal-hal teknis tentang pembangunannya, juga terkait pembiayaan dan pemeliharaan setelah infrastruktur selesai dibangun. Tidak jarang pembangunan infrastruktur serta pemeliharaannya terhambat oleh masalah pembiayaan.
Maka, rencana pembiayaan terkait infrastruktur ini harus direncanakan secara matang, termasuk proyeksi pendapatan negara dan bagaimana nantinya pemeliharaan infrastruktur itu akan dibiayai. Tidak hanya itu, perencanaan yang matang juga melibatkan pembahasan terkait pihak mana saja yang akan terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Seluruh pihak harus dipastikan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan infrastruktur sebaik mungkin. Pernahkah Anda menemukan masalah infrastruktur berupa kerusakan jalan yang baru dibangun? Atau permasalahan infrastruktur lain seperti penggunaan yang masih belum maksimal? Hal ini bisa jadi merupakan akibat dari tidak adanya ahli yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur tersebut.
Pembangunan infrastruktur sering dipandang hanya terbatas kewajiban pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional saja. Padahal, pembangunan infrastruktur juga merupakan pemenuhan kepentingan rakyat. Sayangnya, hal ini kurang dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi terkait perlunya keterlibatan masyarakat ini bisa memunculkan masalah infrastruktur. Misalnya, dalam proses pembangunan infrastruktur akan terjadi kesulitan dalam pembebasan lahan yang dibutuhkan.
Hal ini bahkan bisa berujung pada terjadinya konflik sosial dan anggapan bahwa pemerintah kurang peduli dengan kehidupan rakyatnya. Jika rencana pembangunan infrastruktur dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan masyarakat terlibat aktif di dalamnya, bukan tidak mungkin akan muncul aspirasi-aspirasi yang bisa mempermudah pembangunan infrastruktur. Hal ini juga menjadi contoh demokrasi di berbagai lingkungan.
Seperti yang sudah kita ketahui, birokrasi pemerintahan sering menjadi masalah dalam infrastruktur. Penyusunan peraturan dan izin dalam melakukan pembangunan infrastruktur menjadi suatu hal yang rumit dan lama akibat birokrasi yang ada. Hal ini akan berakibat pada sulitnya pembangunan negara, terutama terkait infrastruktur. Oleh karena itu, perbaikan birokrasi pemerintahan dipandang sebagai hal yang sangat penting.
Kalaupun birokrasi tidak bisa dibuat menjadi lebih singkat ataupun lebih efisien, sangat mungkin dibuat prioritasisasi proyek yang bisa menjadikan birokrasi yang dibutuhkan lebih singkat. Untuk hal ini dibutuhkan kebijakan dari lembaga-lembaga yang terkait untuk bisa mengumpulkan poin birokrasi mana saja yang tidak bisa diganggu gugat dan poin mana yang masih bisa ditolerir untuk dihilangkan di proyek-proyek tertentu. Hal ini bisa jadi merupakan salah satu tujuan reformasi birokrasi.
Salah satu hal yang paling sering kita temui dalam masalah infrastruktur adalah kurangnya perawatan terhadap infrastruktur yang sudah ada. Hal ini sungguh mengkhawatirkan mengingat pembangunan infrastruktur itu sendiri yang cukup sulit dan memakan usaha yang besar pada akhirnya terpuruk begitu saja tanpa ada perawatan dan kepedulian, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Contohnya saja kerusakan di jalan raya akibat menanggung beban jalan yang berlebihan atau kerusakan gedung-gedung umum akibat demonstrasi.
Kerusakan semacam ini seharusnya bisa dicegah dengan kesadaran bersama bahwa infrastruktur umum harus dijaga dan dirawat. Jika infrastruktur terjaga dan terawat, maka infrastruktur tersebut bisa digunakan untuk kepentingan umum lebih lama, dimana hal ini akan menjadi lebih hemat bagi pengeluaran negara yang akan berujung pada kebijakan perekonomian yang lebih baik demi tercapainya tujuan kebijakan publik di bidang perekonomian.
Tidak bisa dipungkiri bahwa proses pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan dari berbagai industri lain yang berada di luar pemerintah. Keberadaan industri-industri ini sangat penting dalam menentukan baik atau tidaknya proses pembangunan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, industri-industri pendukung ini perlu diperbaiki pula kualitasnya agar bisa menjadikan pembangunan yang sedang berlangsung memiliki kualitas yang baik.
Salah satu masalah yang ada dalam tahap perencanaan proyek infrastruktur adalah sulitnya mendapatkan partisipasi dari pihak swasta. Pihak pemerintah sebenarnya mengharapkan adanya partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur negara, terutama terkait dengan pendanaan proyek. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak ingin membebani APBN dalam hal pembangunan infrastruktur ini. Namun, tampaknya desain proyek infrastruktur dipandang kurang menarik bagi investor sehingga untuk menarik pendanaan dari pihak swasta ini dinilai cukup sulit.
Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah infrastruktur ini adalah dengan memperbaiki kualitas desain proyek infrastruktur. Dengan desain proyek infrastruktur yang berkualitas, akan lebih mudah untuk menjelaskan mengenai rencana pembangunan infrastruktur kepada calon investor. Desain proyek yang berkualitas juga bisa lebih mudah meyakinkan pihak investor untuk menanamkan dananya dalam rangka pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, masalah pendanaan akan lebih mudah diatasi dan proyek pembangunan infrastruktur pun bisa berjalan dengan lebih lancar.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pihak investor pasti mengharapkan investasi yang menguntungkan dan meyakinkan baginya. Dengan demikian, membuat penawaran investasi yang menarik akan bisa mengatasi masalah infrastruktur dalam hal pendanaannya. Akan tetapi, dalam hal ini kita juga harus berhati-hati supaya skema yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan pihak swasta saja, melainkan juga menguntungkan bagi negara. Karena bagaimanapun juga pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat.
Dari cara mengatasi masalah infrastruktur di atas, mungkin sudah banyak hal yang telah diimplementasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia hendaknya kita turut berpartisipasi baik dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada sebagai bentuk dari peran pemuda dalam pembangunan negara. Partisipasi kita semua ini dibutuhkan agar infrastruktur yang ada juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Semoga artikel ini bermanfaat, ya!
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…