Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam suku, budaya dan agama. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi hal yang penting bagi kelangsungan hidup NKRI. Oleh sebab itu, kita juga harus menyadari bahwa untuk menyatukan sebuah negara kepulauan yang sangat luas tidaklah mudah karena diperlukan yang namanya integrasi sosial.
Integrasi sosial sendiri adalah usaha serta proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu negara hingga tercipta keserasian serta keselarasan secara nasional. Atau lebih mudahnya adalah upaya untuk menyatukan pihak yang berselisih dalam wadah kebangsaan dalam mencapai upaya persatuan.
Dan berikut ini ada 3 kasus yang telah mengancam integrasi sosial di Indonesia.
Berkaitan dengan ideologi, Partai Komunisme Indonesia pernah berusaha mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme dan pemberontakan itu dilakukan dua kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pemberontakan pertama dilakukan di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia.
Muso membentuk Pemerintah Front Nasional dan merebut objek-objek penting di wilayah Madiun, seperti kantor pemerintahan, bank dan markas polisi Militer. Laskar Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) melakukan kekerasan terhadap pejabat, tokoh, dan warga yang anti PKI.
Namun akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpaskan oleh satuan TNI melalui operasi militer yang di pimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono.
Ternyata PKI belum berhenti disitu, untuk kedua kalinya mereka masih berupaya mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui Pemberontakan G30S/PKI pada 30 September 1965. G30S/PKI bertujuan mengambil alis kekuasaan atau kudeta.
Pada peristiwa ini mereka menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Selain itu, sarana penting komunikasi seperti RRI pusat dan Gedung Telekomunikasi berhasil dikuasai.
Gerakan ini akhirnya berhasil di atasi oleh Mayor Jenderal Suharto yang saat itu menjadi Panglima Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat). Bersama rakyat dan pasukan tentara yang setia terhadap NKRI, G30S/PKI berhasil ditumpas.
Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila dan membentuk NII (Negara Islam Indonesia) pernah dilakukan Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Gerakan ini berawal dari gagasan Kartosuwirjo untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII) pada 4 Agustus 1949.
Gerakan ini juga muncul sebagai bentuk sikap penolakan terhadap isu dari Perjanjian Renville. Karena berdasarkan Perjanjian Renville, TNI dan para laskar harus meninggalkan kantong-kantong wilayah yang telah mereka kuasai, termasuk Jawa Barat. Namun, Kartosuwirjo dan kawan-kawan menolak meninggalkan Jawa Barat.
Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Di Jawa Barat, diterapkan Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha. Dan akhirnya gerakan DI/TII berhasil di tumpas ketika Kartosuwirjo ditangkap pada 4 Juni 1962 di daerah Majalaya, Jawa Barat.
Gerakan separatis atau separatisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan dari Negara Indonesia.
Gerakan separatis yang berlangsung di Makassar ini dilatarbelakangi oleh sikap penolakan Andi Azis terhadap pasukan APRIS/TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Bicara tentang Andi Aziz, Andi Azis adalah seorang mantan perwira KNIL yang kemudian bergabung dalam pasukan APRIS/KNIL. Pasukan Andi Azis menghendaki dipertahankannya Negara Indonesia Timur (NIT).
Gerakan Andi Azis ini diawali dengan kegiatan pasukan APRIS dengan kekuatan KNIL yang suka sering melakukan provokasi dan konflik dengan pasukan APRIS/TNI. Mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk yang tinggal di dekat markas KNIL dan juga anggota APRIS/TNI.
Pertempuran keduanya terjadi pada 5 Agustus 1950. Namun akhirnya tentara APRIS/KNIL berhasil dikalahkan oleh APRIS/TNI.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…