Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Tidak hanya itu, Belanda bahkan kembali lagi ke Indonesia setelah Indonesia memproklamirkan sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia seharusnya bisa menata kehidupan baru dengan menyusun sistem-sistem baru, membersihkan unsur-unsur kolonialisme yang masih ada di Indonesia, dan menjalankan pemerintahan juga berjuang demi kesejahteraan rakyat. Seperti yang kita tahu, rakyat mengalami penderitaan yang mendalam saat bangsa ini dijajah oleh Jepang. Akan tetapi, kembalinya Belanda ke Indonesia membuat Indonesia harus kembali berjuang dengan Belanda yang mengekang dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Kekangan Belanda tersebut juga sering diwujudkan dalam bentuk serangan – serangan militer. Selain itu, Indonesia juga memilih jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Seperti yang kita tahu, peperangan terlalu banyak menimbulkan korban dan kerugian. Oleh karena itu, beberapa perjanjian antara Indonesia dengan Belanda diadakan untuk menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian. Pada artikel kali ini, kita akan membicarakan dampak dari salah satu hasil perundingan keduan negara, atau dampak perjanjian Renville bagi Indonesia. akan tetapi terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang sejarah dan isi dari perjanjian Renville.
Sejarah Perjanjian Renville
Beberapa perjanjian yang pernah dilakukan sebagai wujud perjuangan diplomasi di Indonesia antara lain adalah perjanjian Linggarjati yang diadakan pada tahun 10 November 1946 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak pada 25 Maret 1947. Perjanjian linggarjati dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari konflik berkepanjangan antara Belanda dengan Indonesia yang berujung dengan usaha Benda untuk mencaplok wilayah Indonesia sedikit demi sedikit. Perundingan akhirnya difasilitasi oleh pihak Inggris. Hasil dari perjanjian tersebut adalah pengakuan secara de facto pada wilayah Republik Indonesia yang meliputi pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Selain itu, Belanda dan Indonesia akan membentuk negara perserikatan yang dipimpin ratu Belanda. Dari situ masih terlihat jelas bahwa Belanda belum mau melepaskan cengkeramannya terhadap Indonesia. disamping itu, wilayah Indonesia juga menjadi lebih sempit karena hanya diakui memiliki ketiga pulau tersebut.
Tahun 1947
Masalah lain justru muncul pasca ditandatanganinya perjanjian tersebut. Hal itu terjadi karena Belanda menafsirkan bahwa dengan perjanjian tersebut, Indonesia masih bagian dari Belanda dalam bentuk perserikatan. Akan tetapi, bangsa Indonesia ingin perjanjian tersebut menjadi tanda bahwa saat ini Indonesia mempunyai wilayah dan pemerintahan sendiri. Dan beranggapan bahwa uni Indonesia Belanda hanya sebagai contoh kerja sama bilateral. Karena perbedaan pendapat tersebut, Belanda melancarkan agresi militer pada Indonesia. Agresi militer yang diberi nama agresi militer I ini berlangsung dari 21 Juli 1947 hingga 4 Agustus 1947. Agresi militer I juga merupakan bahwa Belanda telah membatalkan hasil perjanjian Linggarjati.
Karena agresi militer tersebut, dewan keamanan PBB meminta kedua belah pihak untuk berhenti berperang. Setelah itu, diadakan pertemuan untuk membicarakan kelanjutan dari masalah Indonesia dan Belanda tersebut. Pada tanggal 8 Desember 1947, kedua perwakilan negara berkumpul di sebuah kapal milik Amerika Serikat, USS Renville yang berlabuh di Pelabukan Tanjung Priok Jakarta. Oleh karena itulah perundingan diplomasi ini kemudian diberi nama perjanjian Renville. Pemilihan tempat berlangsungnya perundingan yang berada di atas kapal tersebut juga dengan pertimbangan bahwa jalannya perundingan berlangsung di zona netral. Perjanjian Renville kemudian ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perwakilan yang hadir dalam perjanjian ini adalah:
Isi Perjanjian Renville
Ada beberapa pokok bahasan yang menjadi hasil dari perjanjian Renville. Adapun pokok – pokok tersebut adalah:
Salah satu dampak perjanjian Renville bagi Indonesia adalah perubahan bentuk negara Indonesia. Pada awal pembentukan negara Indonesia, Indonesia memproklamirkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi, dalam perundingan Renville ini, Indonesia harus mengubah bentuk negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat yang merupakan negara persemakmuran Belanda. Perubahan bentuk negara ini merupakan syarat yang diajukan Belanda untuk dapat mengakui kedaulatan Indonesia. akan tetapi, dengan Perbedaan Bentuk Negara Kesatuan Dengan Negara Serikat tersebut berarti Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat karena masih memiliki keterkaitan kekuasaan dengan pemerintah Belanda.
Setelah perjanjian Renville ditandatangani, tidak hanya bentuk negara Indonesia yang berubah. Indonesia juga harus mengubah sistem pemerintahan dan konstitusi negara. Perubahan sistem pemerintahan tersebut berubah dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Dengan kata lain presiden hanya akan menjadi kepala negara, bukan lagi kepala pemerintahan. Untuk kepala pemerintahan akan dipimpin oleh seorang perdana menteri. itulah yang menjadi Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Parlementer. Oleh karena itu, maka dilakukan pemilihan untuk presiden dan perdana menteri. Presiden yang terpilih tetap Ir. Soekarno. Sedangkan untuk kepala pemerintahan, terpilihlah Mr. Amir Syarifudin sebagai perdana menteri. Setelah itu, dibentuklah kabinet baru yang merupakan bentukan Amir Syarifuddin. Sebelumnya Amir Syarifuddin juga telah mendapat mandate untuk memimpin kabinet peralihan setelah gagalnya kabinet syahrir sebagai dampak runtuhnya perjanjian linggarjati. Dan dengan ditandatanganinya perjanjian Renville ini menandai dibentuknya kabinet Amir Syarifuddin II.
Kabinet yang baru dianggap memiliki kebijakan yang memberatkan rakyat dan pro Belanda. Banyak partai politik yang melancarkan aksi protes terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah baru tersebut. Lebih jauh lagi, partai politik bahkan menarik wakilnya dari dalam kabinet. Rakyat menganggap Amir Syarifuddin menjual Indonesia kepada Belanda. Pada akhirnya, kabinet ini tidak bertahan lama dan bubar pada akhir Januari 1948. Pada tnggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan kembali mandatnya ke Presiden. Reaksi terhadap kabinet ini juga mencerminkan Terjadinya Disintegrasi Nasional Bangsa.
Wilayah Indonesia berdasar perjanjian Renville lebih kecil dari yang ditetapkan pada perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian Linggarjati. Menurut perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan menurut perjanjian Renville, Indonesia meliputi sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Dengan disetujuinya perjanjian Renville, maka Indonesia juga menyetujui wilayah Indonesia yang dibatasi oleh garis Van Mook. Garis Van Mook adalah garis yang ditetapkan sebagai batas wilayah yang dimiliki Belanda dan Indonesia. wilayah yang pada agresi militer Belanda I telah dikuasai oleh Belanda kemudian harus diakui sebagai daerah dudukan Belanda dan lepas dari wilayah Indonesia.
Setelah mencengkeram keadaan politik Indonesia, Belanda juga mengekang perekonomian Indonesia. Pengurangan wilayah Indonesia membuat wilayah yang diduduki oleh Belanda juga bertambah. Bermukimnya belanda di beberapa wilayah seperti Jawa Barat sayangnya juga berdampak bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Dengan perjanjian Renville, bentuk pemerintahan negara Indonesia berubah. Dan selama masa peralihan menjadi Republik Indonesia Serikat, Belanda masih berkuasa atas Indonesia. oleh karena itu, Belanda memblokade pergerakan ekonomi Indonesia dengan tujuan pejuang Indonesia akan semakin menderita dan menyerah kepada Belanda. selain itu, beberapa asset milik Indonesia berada dibawah kekuasaan Belanda, yang tentu saja memberikan keuntungan bagi perekonomian Belanda. dampak perjanjian Renville bagi Indonesia tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga ekonomi.
Melemahnya kekuatan militer Indonesia merupakan salah satu dampak perjanjian Renville bagi Indonesia. Dengan perjanjian yang terkait mengenai wilayah tersebut, maka Indonesia terpaksa menarik pasukannya dari wilayah Indonesia yang menurut perjanjian Renville menjadi daerah dudukan Belanda. hal ini juga bisa dikatakan melemahkan militer Indonesia. Pasukan Indonesia harus ditarik dari daerah penduduk sipil. Akan tetapi pasukan Indonesia secara diam-diam tetap melakukan perang gerilya.
Setelah perjanjian Renville, ditetapkanlah garis Van Mook sebagai batas wilayah yang diduduki Belanda dan wilayah yang dimiliki Indonesia. Pada masa itulah terjadi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Akan tetapi, pada akhir tahun 1948, pasukan Indonesia menyusupkan pasukan gerulya ke daurah yang diduduki Belanda. Hal itu berarti bahwa Indonesia telah melanggar perjanjian. Sebagai akibatnya, meletuslah agresi militer Belanda II yang dilancarkan oleh Belanda pada 19 Desember 1948.
Contoh lain dari dampak perjanjian Renville bagi Indonesia adalah terpecah belahnya bangsa Indonesia. Pencaplokan wilayah Indonesia oleh belanda membuat wilayah Indonesia semakin kecil dan justru menguntungkan pihak Belanda. Dengan perubahan wilayah dan peralihan bentuk pemerintahan, Belanda membentuk negara persemakmuran yang justru lebih seperti negara boneka Belanda yang ada di Indonesia. negara- negara tersebut tergabung dalam BFO atau Bijeenkomst voor Federaal Overlag. Beberapa anggota perserikatan tersebut antara lain Negara Madura, Negara Borneo Barat, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara – negara tersebut juga lebih memihak urusan Belanda daripada Indonesia.
Demikian tentang dampak perjanjian Renville bagi Indonesia yang juga membahas latar belakang da nisi dari perjanjian Renville. Dengan belajar dari peristiwa sejarah yang seperti disebutkan diatas, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang terpuji dan juga lebih mensyukuri kemerdekaan yang kita raih saat ini dengan terus berjuang memajukan bangsa.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…