GuruPPKN.com

Pengertian daerah otonom dan otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non pemerintah yang berada di daerah. Dalam sistem ini pemerintah pusat mempunyai tugas tertentu yang pengembangannya di daerah. Di mana pemerintah daerah juga bukan merupakan pemerintah yang berdaulat sendiri. Semua peraturan yang ada sesuai dengan koordinasi degan pemerintah pusat.  Dapat juga berarti pelimpahan wewenang pemerintah pusat.

Indonesia adalah negara kesatuan. unsur-unsur negara kesatuan republik Indonesia wilayahnya berupa daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat ribuan pulau. Termasuk negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan lancar dan lebih merata.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah  Indonesia diatur oleh UUD 1945 hasil amandemen pasal 18. Kemudian untuk lebih lengkapnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan beberapa peraturan pemerintah. Tentu saja sebuah sistem tidak ada yang sempurna. Ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dan negatif otonomi daerah akan diuraikan di bawah ini.

Dampak Positif Otonomi Daerah

Otonomi daerah, sesuai dengan tujuan dibentuknya diharapkan mempunyai dampak yang baik bagi daerah. Beberapa daerah berhasil membuktikannya. Artinya, otonomi daerah mempunyai dampak positif. Dampak positif otonomi derah, antara lain :

1. Sosial Budaya Lebih Berkembang

Dengan adanya otonomi daerah setiap aspek daerah dapat dikembangkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip  otonomi daerah yang mengijinkan pengembangan daerah selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi tugas dan wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah dapat mengembangkan semua aspek kehidupan sosial budayanya untuk kesejahteraan. Misalnya pengembangan kesenian daerah menjadi lebih maju dan dikenal di manca negara. Atau pengembangan produk makanan khas daerah. Sampai pengenalan suatu wilayahnya menjadi daerah wisata unggulan.

2. Pertahanan dan Keamanan

Daerah, khususnya yang berbatasan dengan wilayah negara lain merupakan ujung tombak Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah melalui pemerintah daerah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada. Dengan demikian, keinginan untuk memisahkan diri atau menjadi bagian dari wilayah negara lain yang terlihat lebih maju dapat diredam. Pimpinan daerah dapat dengan mudah mengatur pertahanan dan keamanan wilayahnya karena cakupan yang lebih kecil.

3. Potensi Daerah Berkembang

Dengan otonomi daerah, semua potensi daerah juga dapat berkembang. Selain sosial budaya yang sudah disebutkan di atas, juga potensi lain. Misalnya pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduknya, sumber daya alam yang berkaitan dengan ekspor dan impor, dan sebagainya. Potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan anggaran pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

4. Kewenangan Daerah Atas Kebijakan Tertentu

Setiap wilayah Indonesia mempunyai ciri khas. Apalagi jika suatu daerah mempunyai sejarah dan latar belakang yang tidak sama. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai kebijakan atas kebijakan tertentu yang sesuai degan kondisi wilayahnya. Sebut saja,daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai sistem pemerintah daerah khas keraton dan berbeda dengan semua wilayah di Indonesia. Nangroe Aceh Darusalam adalah contoh lain daerah yang menerapkan kebijakan atau hukum Islam di wilayahnya. Kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah dan masyarakatnya lebih berkembang sesuai ciri dan potensi yang dimiliki.

5. Daerah Dapat Lebih Maju

Setelah suatu daerah mempunyai kewenangan sendiri, dapat megembangkan potensi daerah masing-masing, dan sosial budayanya lebih maju maka diharapkan daerah menjadi lebih maju.

Daerah yang lebih maju tentunya akan mendukung negara menjadi lebih maju pula. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, sumbangannya terhadap pendapatan nasional juga meningkat. Bayangkan jika semua daerah di Indonesia dapat mengembangkan diri. Indonesia akan menjadi lebih baik.

6. Mudah Mengelola Sumber Daya

Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah lebih mudah dikelola. Pemerintah daerah sebagai lembaga terdekat akan lebih mudah mendeteksi. Setelah dideteksi, pengembangannya akan lebih mudah. Misalnya, jika suatu daerah mempunyai sumber daya laut yang beragam. maka pemerintah daerah akan mengelola wisatanya, mengelola perikanan, mengelola perbatasan wilayah lautnya, dan sebagainya. Jika semua diatur oleh pemerintah pusat belum tentu semua akan tertangani dengan baik. Karena tugas pemerintah pusat menjadi lebih banyak.

7. Efisisiensi Waktu

Otonomi daerah membuat waktu pembangunan negara menjadi lebih efisien. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh daerah langsung diputuskan dan dijalankan. Jika semua harus ke pemerintah pusat, maka akan ada perjalanan untuk birokrasi mulai dari bawah sampai instansi terkait. Waktu yang dibutuhkan lebih lama. Padahal mungkin saja suatu kejadian butuh pemecahan masalah segera. Oleh karena itu, di setiap wilayah propinsi sampai kecamatan ada dinas-dinas yang mengenai bidang tertentu, ada pengadilan tingkat kecamatan, dan ada kepolisian tingkat kecamatan.

8. Efisiensi Biaya

Selain efisiensi waktu, dampak positif dari otonomi daerah adalah efisiensi atau mempersingkat waktu. Misalnya, jika seseorang ingin membuat akta kelahiran harus langsung sampai ke pemerintah daerah. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk hal tersebut.

Apalagi jika orang tersebut tinggal jauh dari pemerintah pusat negara. Dia membutuhkan biaya mulai dari mengurus di tingkat paling rendah hingga perjalanan ke pusat.

9. Desentralisasi Kekuasaan

Otonomi daerah memberi kesempatan pada contoh penerapan asas desentralisasi kekuasaan. Di mana kekuasan tidak hanya ada pada pemerintah pusat. Ada pembagian wewenang dan fungsi. Dengan demikian, pemerintah dapat menyerap semua aspirasi masyarakat dari bawah. Pemerintah pusat juga tidak menjadi pemerintah otoriter dengan kekuasaan tidak terbatas.

10. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Otonomi daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Seperti contoh yang telah disebutkan, semua kebutuhan masyarakat secara administratif dapat dipersingkat waktu dan biayanya. Kualitas layanan publik dapat meningkat karena berhadapan langsung dengan masyarakat tanpa perwakilan.

11. Meningkatkan Kesejahteraan

Sesuai tujuan adanya otonomi daerah, diharapkan dengan otonomi tercapainya peningkatan kesejahteraan. Setiap daerah akan berlomba-lomba secara kreatif menggali semua potensi yang dimilikinya untuk menjadi lebih baik. Semua potensi di segala bidang akan digali untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini dilihat dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah akan dapat lebih mudah mengatur hal tersebut.

12. Pemerataan Pembangunan

Jika semua diatur oleh pusat, ada kemungkinan beberapa daerah yang jauh dari jangkauan akan tertinggal. Ada kemungkinan daerah yang mempunyai sumber daya baik tertinggal karena semua yang daerah hasilkan dibagi rata dengan tidak adil. Atau yang paling buruk adalah perlakuan tidak adil terhadap pembangunan suatu daerah karena sebab kelompok atau golongan yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah kemungkinan-kemungkinan yang telah disebutkan diminimalisir. Pemerataan pembangunan dapat lebih diwujudkan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakatnya masing-masing.

Dampak Negatif Otonomi Daerah

Setiap sistem mempunyai kekerangan. Setiap kebijakan mempunyai dampak negatif. Meskipun dampak negatif ini dapat diminimalisir oleh sumber daya manusia yang ada. Namun, ada tetap ada beberapa hal yang nampak jelas. Beberapa dampak negatif otonomi daerah, adalah ;

1. Daerah Miskin Lambat Berkembang

Daerah miskin atau yang mempunyai potensi dan sumber daya kurang menjadi lambat berkembang. Ini dikarenakan, setiap daerah berlomba mengembangkan wilayahnya masing-masing tanpa memepdulikan wilayah lain. Untuk hal seperti ini, sebaiknya pengaturan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya berusaha menggali kreativitas dari sumber daya manusianya.

2. Menyulut Konflik Antar Daerah

Pengembangan wilayah masing-masing dapat menyebabkan konflik antar daerah. Apalagi jika daerah berbatasan wilayah dan sumber daya alam adalah di perbatasan. Upaya menjaga keutuhanNKRI harus sering ditanamkan.  Kearifan kepala daerah untuk membuat kebijakan dan kesepakatan bersama sangat dibutuhkan dalam hal ini.

3. Tidak Ada Koordinasi Antar Daerah

Sama dengan dampak negatif yang pertama, bahwa karena masing-masing daerah punya wewenang maka tidak ada koordinasi antar daerah. Kerjasama atau koordinasi hanya dilakukan sesuai kebijakan dan kesepakatan kepala daerah atau pemerintahan daerahnya

4. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial dapat terjadi khususnya pada wilayah yang berdekatan, tapi berbeda pemerintahan. Misalnya antara wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya. Kesenjangan sosial ini dapat mengakibatkan konflik sosial jika dibiarkan.

5. Pengawasan Berkurang

Pemerintah pusat yang menyerahkan semua kebijakan kepada daerah membuat pengawasan berkurang. Dampak positif bagi pemerintah daerah yang baik maka mereka akan berkembang dengan positif karena meningkatkan kreativitas. Bagi pemerintahan daerah yang buruk, pengawasan yang sedikit menyebabkan banyak praktek yang dapat menyimpang

6. Pejabat Daerah Sewenang-Wenang

Pejabat daerah yang sewenang=wenang dan melupakan aspirasi rakyatnya dapat terjadi jika pengawasan terhadap daerah kurang. Meskipun hal ini sekarang bisa lebih diminimalisir karena masyarakat sudah cukup cerdas dan melek teknologi. Segala sesuatu yang salah dapat dishare dan dengan cepat diketahui pemerntah pusat.

7. Sibuk Dengan Wilayahnya Sendiri

Setiap pemerintah daerah akan cenderung degan wilayahnya sendiri dan memungkinkan sikap kurang empati terhadap wilayah lain. padahal seharusnya sebagai negara kesatuan, semua kejadian di wilayah mana saja menjadi tanggung jawab bersama untuk diatasi.

Masih banyak kemungkinan dampak positif dan negatif daerah otonom. Hal ini kembali kepada pribadi masing-masing yang menjabat atau pemerintah di tingkat daerah dan pusat. Sebagai masyarakat tentunya hanya dapat berharap bahwa otonomi daerah berjalan lancar dan tujuan pembangunan nasional yang terdapat pada pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai. Semoga bermanfaat.