GuruPPKN.com

Politik Indonesia terus mengalami dinamikanya. Dimulai dari era orde revolusi yang dipimpin Ir. Soerkarno, hingga memasuki di era orde baru yang dikepalai oleh Soeharto dan memasuki era reformasi yang melanggengkan sistem demokrasi dalam tatanan bernegaranya. Era reformasi membentuk dan menetapkan beberapa hal seperti perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik yang terus ada hingga sekarang. Untuk mengenal lebih lanjut tentang kedua hal tersebut, berikut penjelasannya.

1.Suprastruktur Politik

Secara pengertian suprastruktur politik memiliki definisi lembaga kenegaraan yang secara absah mengidentifikasikan segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Lembaga-lembaga tersebut terbagi menjadi tiga sesuai landasan hukum suprastruktur, yaitu:

• Lembaga Legislatif

Legislatif diwakili oleh DPR dan untuk daerah ada DPD. Sedangkan untuk majelisnya ada MPR. Ketiga lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan berbeda. DPR mempunyai fungsi membentuk UU, membahas RAPBN bersama presiden secara garis besar 3 fungsi utamanya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan untuk DPD berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan UU tertentu dan pengusul dari masalah yang ada di daerah. Dan terakhir MPR berfungsi untuk menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden.

• Lembaga Eksekutif

Kekuasaannya berada di tangan presiden serta dibantu wakil presiden beserta menteri dan bawahannya lainnya untuk berfungsi memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, serta bisa menetapkan peraturan pemerintahan untuk kemaslahatan bersama.

• Lembaga Yudikatif

Lembaga ini merupakan kehakiman yang berisikan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Insfektif. Mereka berfungsi dan bertujuan sebagai penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Biasanya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan negeri.

Secara garis besar suprastruktur berfungsi dan bertujuan untuk membagikan kekuasaan sehingga tidak terpusat dalam satu lembaga. Sehingga pembagian tugas tersebut menjadikan proses demokrasi berjalan. Penerapan contoh suprastruktur politik ini juga mempermudah pengorganisasian negara dan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk kemaslahatan bersama.

2.Infrastruktur Politik

Infrastruktur berhubungan dengan lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan yang dalam kegiatannya secara langsung atau tidak saling berpengaruh. Sehingga lembaga tersebut mempengaruhi kebijakan lembaga negara. Sehingga tujuan dan fungsi infrastruktur politik sangat penting peranannya dalam bernegara.

• Titik Temu Beragam Kepentingan

Dalam bermasyarakat terutama dalam sistem politiknya pasti banyak berbagai kepentingan. Hal ini harus ditengahi oleh negara agar menemukan titik yang dapat dijadikan solusi. Maka insfrakstruktur politik dapat menjadi solusi dari masalah tersebut melalui hadirnya partai politik sebagai penyambung lidah beragam kepentingan yang ada.

• Melahirkan Pemimpin Berkompeten

Adanya unsur sistem politik ini mampu melahirkan pemimpin yang sesuai kebutuhan. Secara sistem politik demokrasi misal di partai politik akan melahirkan wakil rakyat yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat secara umum. Dan lahirnya pemimpin melalui unsur ini melewati seleksi yang sudah tersedia, sehingga kompetensinya tidak dapat diragukan lagi.

• Komunikasi Dalam Berpolitik

Beragamnya suara masyarakat butuh ruang untuk menyalurkan agar proses demokratisasi terus berjalan. Maka unsur ini menjadi proses sosialisasi politik dan komunikasi politik yang dapat menyalurkan hal tersebut. Dan bisa mengkomunikasikan antara masyarakat, golongan, institusi, dan berbagai sektor kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara.