GuruPPKN.com

Pada dasarnya baik dari masa orde lama, orde baru, maupun juga pada masa reformasi masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi maupun Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Banyak sekali faktor yang menimbulkan atau mengarahkan pada terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut, baik dari kurangnya pemahaman akan konstitusi dan Pancasila bagi setiap individu, maupun juga karena adanya jarak yang jauh diantara pemerintah dan juga rakyat. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, pemerintah dan rakyat bekerjasama untuk terciptanya suatu negara yang merdeka dan demokrasi. Dimana kedaulatan negara demokrasi berada ditangan rakyat, namun pada kenyataan terjadi penyimpangan dimana pemerintahlah yang memegang kekuasaan penuh. Dalam kesempatan kali ini akan dibahas lebih jelas mengenai penyimpangan pada masa reformasi selama 5 Presiden memimpin Indonesia.

Masa Reformasi Indonesia

Reformasi merupakan suatu proses perubahan atau perbaikan secara drastis dalam suatu negara maupun masyarakat. Perbaikan tersebut menyangkut bidang sosial, politik, maupun juga bidang agama. Di Indonesia sendiri juga sempat mengalami proses reformasi, dimana terjadi pada tahun 1998. Proses reformasi yang terjadi di Indonesia sendiri disebabkan oleh adanya kepercayaan yang menurun dari rakyat terhadap pemerintah, karena pemerintah dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat.

Selain kurangnya rasa percaya terhadap pemerintah, proses reformasi juga disebabkan karena pemerintahan yang berlangsung sebelum reformasi lebih banyak dikuasai oleh tentara, atau lebih mengarah pada otoriter sehingga tidak ada demokrasi yang tercipta. Terlebih lagi banyak praktik KKN, dan juga hukum di Indonesia yang tidak bisa ditegakkan dengan semestinya. Oleh sebab itulah, proses reformasi terjadi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa.

Selama proses reformasi berlangsung, banyak peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam sejarah pulsa. Salah satunya adalah peristiwa Trisakti yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak, dan menimbulkan gelombang demonstrasi dimana-mana. Selain itu, proses reformasi ini juga menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, dan digantikan oleh Presiden B.J.Habibie. Peristiwa tersebutlah melahirkan masa reformasi di Indonesia. Setidaknya dari proses reformasi yang terjadi, ada tiga tuntutan gerakan reformasi yang diajukan pada masa itu, diantaranya adalah:

• Berantas KKN
• Turunkan Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan
• Hapuskan dwifungsi ABRI

Jika dilihat dari peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia tersebut, sudah menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga merugikan rakyat maupun negara. Dimana jika dilihat dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masa reformasi yang berlangsung di Indonesia dimulai sejak runtuhnya orde lama dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dan dipimpinnya Indonesia oleh Presiden Habibie. Masa reformasi sendiri juga masih berlangsung hingga saat ini, karena dari pengertiannya sendiri dimana merupakan suatu proses perubahan atau perbaikan negara maka disetiap pemerintahan yang baru harus selalu menjalankan agenda reformasi bagi bangsa Indonesia.  Lantas apa saja penyimpangan pada masa reformasi  yang terjadi? Mari simak ulasan berikutnya.

Penyimpangan Konstitusi Era Reformasi

Penyimpangan pada masa reformasi di Indonesia sendiri dapat dilihat dari adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat disimpulkan dari berlangsungnya pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan 5 presiden hingga saat ini. Mundurnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J.Habibie merupakan salah satu titik awal dari masa reformasi di Indonesia. Beberapa contoh penyimpangan konstitusi pada masa reformasi yang sempat terjadi diantaranya seperti:

1. Pada Masa Kepemimpinan B.J.Habibie

Masa kepemimpinan B.J. Habibie merupakan titik awal dari masa reformasi di Indonesia. Masa kepemimpinannya sendiri dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Setidaknya ada satu penyimpangan terhadap konstitusi yang sempat terjadi pada masa kepemimpinannya, yaitu kebijakan pemerintahannya yang masih belum dilaksanakan.

Kebijakan pemerintahan Presiden Habibie belum sempat terlaksana, hal tersebut disebabkan karena proses pembuatan dari perundang-undangan di Indonesia saat itu yang menunjukkan secara tergesa-gesa. Walaupun memang perekonomian di Indonesia sudah mulai membaik jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi, atau masa pemerintahan Presiden Soeharto.

2. Pada Masa Kepemimpinan Gus Dur

Pada masa kepemimpinan Gus Dur, diketahui banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang sempat terjadi. Kepemimpinannya sendiri berlangsung dari tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Beberapa penyimpangan yang sempat terjadi di antaranya adalah :

• Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, dimana kemudian menimbulkan persoalan baru bagi rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak memikirkan pengganti dari departemen yang telah dibubarkan tersebut.
• Terjadinya perseteruan antara DPR dan juga Presiden Abdurachman Wahid, dimana kemudian menghasilkan Memorandum I dan II yang berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan juga kasus “Bulog Gate”. Kondisi tersebut menyebabkan MPR memberhentikan Presiden karena dianggap telah melanggar haluan negara Indonesia.
• Masih belum terselesaikannya masalah atau konflik Aceh, Maluku, Papua, dan juga Kalimantan Tengah. Terlebih lagi ditambah dengan ancaman berbagai macam disintegrasi lainnya yang terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut bahkan juga masih berlangsung hingga masa pemerintahan Presiden Megawati.
• Tidak hanya mengenai masalah disintegrasi saja, namun masalah lain seperti pemberantasan KKN, pelanggaran Hak Asasi Manusia, reformasi birokrasi, pendidikan, pengangguran, dan lain sebagainya juga masih belum ada penyelesaiannya secara maksimal.

Itulah beberapa kondisi yang dianggap menyimpang konstitusi negara pada masa kepemimpinan Presiden Abdurachman Wahid di Indonesia.

3. Pada Masa Kepemimpinan Megawati

Masa kepemimpinan Presiden Megawati sendiri berlangsung sejak tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Dimana pada masa kepemimpinannya juga dianggap gagal dalam melaksanakan agenda reformasi, terlebih lagi ada beberapa penyimpangan konstitusi dan Pancasila yang terjadi sehingga krisis bangsa juga tidak dapat diatasi. Beberapa penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah:

• Kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat, dan hanya berorientasi pada kalangan tertentu saja. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk lepas dari tekanan pihak-pihak asing.
• Gagalnya proses diplomasi Indonesia yang menyebabkan lepasnya kepulauan Sipadan-Ligitan dari kepulauan Indonesia.
• Kegagalan partai politik  untuk terlihat dalam pemerintahan gotong royong yang seharusnya dapat mengartikulasikan kepentingan rakyat Indonesia.
• Tidak adanya upaya pemberantasan KKN yang menyebabkan praktik korupsi semakin banyak di Indonesia. Bahkan kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pelaku korupsi juga secara terang-terangan menyimpang dari konstitusi maupun nilai keadilan.

4. Pada Masa Kepemimpinan SBY

Presiden Susilo Bambang Yudoyono atau yang lebih dikenal dengan Presiden SBY menjabat dua kali dalam pemerintahan Indonesia, yaitu untuk periode 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009, dan juga untuk periode 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Walaupun mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk menjabat dan memimpin pemerintahan Indonesia selama 2 periode, namun bukan berarti tidak ada penyimpangan terhadap konstitusi maupun Pancasila sebagai dasar negara yang terjadi. Beberapa penyimpangan yang sempat terjadi diantaranya adalah :

• Kenaikan harga BBM yang sangat mahal, sehingga dianggap sebagai harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia dimana mencapai Rp. 6.500,-. Kondisi tersebut pastinya tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 dan 34 mengenai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. kegagalan dalam upaya menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat juga tidak terhindarkan, dimana melalui adanya pembagian kompensasi BBM sebesar Rp. 300.000,- KK per bulan bagi masyarakat miskin.
• Tidak hanya harga BBM termahal, dalam masa pemerintahan SBY juga diketahui memiliki jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah. Dimana utang Indonesia mencapai 1667 Triliun pada awal tahun 2009 dan menjadi 1700 Triliun per tanggal 31 Maret 2009.
• Kegagalan pemerintah dalam upaya pemberantasan atau penghapusan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
• Banyaknya investor asing yang enggan berinvestasi di Indonesia karena banyak bencana alam yang terjadi, sehingga menimbulkan rasa tidak aman.

Bahkan tidak hanya itu saja, dalam pemerintahan SBY juga banyak penyimpangan terjadi dalam bidang budaya. Dimana banyak warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah asing atau negara lain, seperti klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia, dan lain sebagainya.

5. Pada Masa Kepemimpinan Jokowi

Penyimpangan pada masa reformasi yang terakhir dapat dilihat dari berlangsungnya pemerintahan Presiden Jokowi, dimana dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2014 hingga saat ini. Beberapa penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah:

• Pemerintahan Jokowi yang terlalu bergantung kepada modal asing, sehingga menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemandirian ekonomi dan kepribadian bangsa Indonesia.
• Pengalihan tata-niaga sejumlah barang publik, seperti BBM, tarif transportasi, dan lain sebagainya kepada publik.
• Masih maraknya korupsi dan tingginya angka pengangguran di Indonesia, sehingga menjauhkan dari cita-cita Indonesia dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Itulah dia beberapa penyimpangan konstitusi pada masa kepemimpinan 5 Presiden di masa reformasi hingga saat ini. Memang menciptakan suatu kehidupan yang nyaman, adil, tentram, dan jauh dari masalah maupun konflik bukan merupakan hal yang mudah. Namun apabila tingkat kesadaran akan konstitusi maupun Pancasila dari setiap individu tinggi, maka menjalin gotong royong demi Indonesia yang maju dan jauh dari praktik penyimpangan pastinya akan lebih mudah. Untuk memenuhi agenda reformasi sendiri pastinya juga diperlukan bantuan dari rakyat, dan bukan hanya merupakan tugas dari pemerintah saja. Mengembalikan kedaulatan bangsa ditangan rakyat dan mengikutsertakan rakyat dalam proses pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, pastinya dapat  mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi maupun Pancasila sebagai dasar hukum NKRI. Demikian ulasan mengenai penyimpangan pada masa reformasi, semoga informasi di atas dapat bermanfaat.