GuruPPKN.com

Dalam sejarah demokrasi pemerintahan Indonesia, sistem demokrasi terpimpin pernah diterapakn oleh presiden terdahulu yakni Ir. Soekarno pada tahun 1959 – 1965. Demokrasi terpimpin di artikan sebagai sistem yang seluruh keputusan dan pemikiran dipusatkan pada pemimpin dari negara yakni Presiden Soekarno itu sendiri. Kondisi penerapan demokrasi terpimpin tersebut menyebabkan banyak dampak penyimpangan pada UUD 1945 dan Pancasila termasuk juga politik luar negeri Indonesia. Berikut beberapa penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin yang harus dipahami.

1. Pembagian kekuatan politik dunia menjadi dua

Keputusan yang terpusat dari presiden Soekarno sangat menentukan arah politik bangsa Indonesia di dunia internasional saat itu dengan maksud dan tujuan demokrasi terpimpin diterapkan. Salah satu keputusan yang dianggap menyimpang adalah pembagian kekuatan politik dunia menjadi dua yakni Nego (New Emerging Forces) untuk negara negara yang menentang kapitalisme dan imperialisme, serta Oldefo (Old Estabilished Forces) untuk negara lama yang menerapkan dua paham kapitalisme dan imperialime yang ditentang negara negara baru.

2. Pembentukan poros Jakarta – Peking

Poros Jakarta sebagai ibu kota di Indonesia dan Peking atau beijing yang merupakan ibu kota Republik Rakyat China. Poros tersebut menandakan adanya kerjasama antara Indonesia dan Republik Rakyat China. Menjadi sebuah penyimpangan politik karena Tiongkok merupakan negara komunis. Indonesia menjadi negara yang pertama kali berhubungan secara erat dengan Tiongkok pada tahun 1950 dan menjadi sahabat erat. Pembentukan poros Jakarta – Peking ini didasarkan karena negara Indonesia baru merdeka, adanya konfrontasi malaysia, dan perlakuan PBB yang tidak adil pada negara baru.

3. Politik mercusuar

Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh presiden Soekarno untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai mercusuar bagi negara negara baru penentang kapitalisme dan imperialisme. Dengan politik mercusuarnya, ada banyak pembangunan infrastruktur ambisius yang dilakukan di Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Puncak dari politik luar negeri Soekarna terkait keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebaga mercusuar adalah pelaksanaan Asian Games 1962.

4. Indonesia keluar dari PBB

Perserikatan bangsa bangsa merupakan organisasi persatuan antar bangsa di seluruh Dunia. Dalam pidato yang bersejarah dengan judul “membangun dunia kembali” yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada Sidang umum PBB 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB akibat dari keputusan diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Sikap yang sebenarnya merugikan Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin.

5. Konfrontasi Malaysia

Dalam sejarahnya, Indonesia dan Malaysia pernah saling berkonfrontasi. Keadaan tersebut terjadi karena Presiden Soekarno menganggap bahwa federas Malaysia merupakan bentukan proyek neo kolonialisme imperialisme atau Nekolim yang membahayakan revolusi Indonesia. Presiden Soekarno ingin mencegah berdirinya negara Malaysia tersebut karena ancaman yang berbahaya bagi Indonesia. Konfrontasi Malaysia mungkin menjadi salah satu bentuk penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia.

6. Pengumuman Dwikora

Dwikora atau dwi komando rakyat merupakan bentuk respon Indonesia terhadap penolakan berdirinya federasi Malaysia. Isi Dwikora tersebut ada dua yakni memperkuat ketahanan revolusi Indonesia dan pengagalan pembentukan negara Neolim yang harus didukung terutama untuk rakyat yang sedang berjuang di daerah Federasi Malaysia tersebut. Setelah Dwikora, ada pembentukan komando penyerangan yang dipimpin oleh Marsekal Madya Oemar Dhani dengan nama Komado Mandala Siaga atau kolaga.

Itulah beberapa bentuk penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin selama masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sejauh ini memang banyak disadari ada kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin di Indonesia yang diterapkan pada saat itu.