GuruPPKN.com

Kejahatan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengapa di kaitkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena setiap manusia yang lahir dan hidup dimanapun pada dasarnya memiliki hak yang sama satu sama lain. Oleh sebab itu, kejahatan maupun pelanggaran HAM di setiap negara memiliki landasan hukum yang kuat, dan juga pengadilan khusus untuk mengatasi maupun menyelesaikan permasalahan HAM.

Di Indonesia sendiri juga memiliki pengadilan khusus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Adanya Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM Ad Hoc juga merupakan salah satu upaya penyelesaian pelanggaran HAM, terutama yang berlaku di Indonesia. Apa perbedaan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia? Mari simak ulasan lengkap berikut ini.

1. Pengertian

Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari perbedaan pengertian dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc itu sendiri. Walaupun pada dasarnya, keduanya sama-sama merupakan pengadilan yang mengatasi kejahatan atau pun pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

• Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus untuk mengatasi atau memproses kejahatan maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, baik yang bersifat pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Pengadilan HAM juga salah satu Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum.

• Pengadilan HAM Ad Hoc

Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilan yang dibentuk dan memiliki wewenang untuk memproses kejahatan atau pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bersifat pelanggaran berat saja dan juga merugikan. Pengadilan HAM Ad Hoc juga ditujukan untuk memelihara perdamaian dan juga memberikan perasaan aman dan juga adil bagi setiap orang atau pun kelompok yang bersangkutan.

2. Sifat

Perbedaan kedua dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc adalah dari sifat kedua pengadilan yang dibentuk tersebut. Memang keduanya merupakan Pengadilan yang dibentuk dan didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM yang diberlakukan di Indonesia. Namun dari landasan hukum tersebut pula dapat dilihat sifat dari kedua Pengadilan HAM yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan HAM bersifat tetap atau permanen untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, baik yang bersifat ringan maupun berat. Selama landasan hukumnya masih berlaku dan tidak merubah kewenangan dari Peradilan HAM, maka kedudukannya akan tetap sama dan tetap di Indonesia. Berbeda dengan Pengadilan HAM Ad Hoc dimana memiliki sifat yang tidak tetap atau tidak permanen. Pengadilan HAM Ad Hoc akan dibentuk ketika ada pelanggaran atau kejahatan HAM yang bersifat berat dan merugikan saja, serta peristiwa-peristiwa tertentu saja. Artinya bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc bersifat sementara hingga kasus atau peristiwa yang ditangani dianggap telah selesai diadili.

3. Kejahatan atau Pelanggaran HAM yang Ditangani

Kejahatan atau jenis-jenis pelanggaran HAM sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

• Ordinary Crimes yaitu kejahatan umum seperti pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penganiayaan, penyiksaan, perkosaan, dan lain sebagainya.
• Extraordinary Crimes yaitu kejahatan atau pelanggaran berat atau tidak umum, seperti kejahatan genocida, war crime, dan lain sebagainya.

Dilihat dari kedua jenis tersebut, pelanggaran atau kejahatan HAM yang ditangani oleh Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc pastinya berbeda. Secara umumnya, Pengadilan HAM akan menangani kejahatan atau pelanggaran HAM yang termasuk kedalam Ordinary Crimes saja, sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc akan menangani kejahatan atau pelanggaran yang termasuk kedalam Extraordinary Crimes.

Kejahatan atau pelanggaran HAM yang dapat diperiksa atau diputuskan oleh Pengadilan Hukum HAM Ad Hoc merupakan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebelum keluarnya UU No. 26 Tahun 2000. Sebagai contoh seperti kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok maupun peristiwa Timur-Timur yang melepaskan diri dari Indonesia. Sedangkan Pengadilan HAM permanen memiliki wewenang untuk mengadili maupun memutuskan perkara umum maupun berat yang terjadi setelah adanya UU No. 26 Tahun 2000. Jadi segala kejahatan atau pelanggaran HAM yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 akan di adili melalui Pengadilan HAM di Indonesia, itu juga merupakan salah satu tujuan dibentuknya Pengadilan HAM.

Itulah beberapa perbedaan dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Dimana jika di lihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan yang digunakan untuk menangani kejahatan maupun pelanggaran HAM saat ini maupun setelah munculnya UU No. 26 Tahun 2000 adalah Pengadilan HAM yang bersifat permanen. Sedangkan untuk kejahatan atau pelanggaran HAM berat sebelum keluarnya UU No. 26 Tahun 2000 akan diproses oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, dimana Pengadilan HAM Ad Hoc ini juga memiliki beberapa persyaratan untuk di bentuk. Beberapa syarat pembentukannya diantaranya adalah:

• Adanya dugaan kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM sebelumnya.
• Adanya hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kejahatan Agung terhadap peristiwa yang sama tersebut.
• Adanya rekomendasi dari DPR kepada pemerintah untuk dibentuk Pengadilan Hukum Ad Hoc, beserta dengan tempus dan locus delicti tertentu didalamnya.
• Keluarnya keputusan Presiden atau Keppres untuk di bentuk atau didirikannya Pengadilan HAM Ad Hoc.

Demikian beberapa penjelasan mengenai perbedaan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia yang berlandaskan pada UU No.26 Tahun 2000, sebagai salah satu macam instrumen HAM. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat.