Categories: Moral

5 Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat Dalam Suatu Organisasi

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Terdapat ratusan juta jiwa yang menjadi penduduknya saat ini. Adanya jumlah penduduk yang besar ini tentu membuat banyak perbedaan pendapat terjadi. Dalam menyampaikan pendapat, terdapat asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat yang harus ditaati agar pendapat kita dapat tersampaikan dengan baik.

Terdapat banyak kesempatan dimana kita dapat menyampaikan pendapat kita, salah satunya adalah dalam musyawarah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata musyawarah dapat diartikan sebagai suatu pembahasan bersama yang dimaksudkan untuk mencapai keputusan atas penyeselaian suatu masalah. Musyawarah juga dikenal dengan istilah perundingan atau perembukan.

Masyarakat Mufakat

Negeri kita merupakan negeri yang menggunakan demokrasi Pancasila. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat. Mufakat di dalam KBBi memiliki arti setuju atau bersepakat. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat menyetujui apa yang menjadi hasil dari musyawarah, maka dari itu dibutuhkan prinsip-prinsip tertentu dalam bermusyawarah.

Prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar musyawarah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Berikut ini penulis jelaskan beberapa prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat:

1.  Bersumber Pada Pancasila

Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang pertama ialah kegiatan tersebut harus bersumber pada Pancasila, terutama sila keempat. Pancasila merupakan dasar dari negara ini sehingga setiap hal harus senantiasa bersumber pada Pancasila, terlebih lagi mengenai musyawarah. Ia merupakan kegiatan pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil juga harus berdasar pada Pancasila.

2. Setiap Keputusan Tidak Boleh Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah harus sesuai dengan Pancasila. Maka dari itu, setiap keputusan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila maupun sifat-sifat UUD 1945. Ketika bertentangan, maka keputusan tersebut harus dihapuskan.

3. Setiap Orang Memiliki Kesempatan dan Hak yang Sama dalam Musyawarah

Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya yaitu tiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpendapat di dalam musyawarah. Dalam menyampaikan pendapatnya ini, setiap orang harus menaati asas-asas dalam berpendapat. Jangan sampai kebebasan tersebut menjadikan perselisihan

4. Setiap Keputusan Harus Dilaksanakan Semua Orang

Salah satu prinsip musyawarah untuk mufakat yang paling penting ialah setiap orang yang terkait dengan musyawarah harus melaksanakan apa pun keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Apabila ada yang tidak melaksanakan hasil tersebut, maka ketertiban dan keamanan mungkin tidak terwujud.

5. Apabila Mufakat Tidak Tercapai, Maka Dilakukan Voting

Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang terakhir kita bahas dalam kesempatan ini ialah ketika di dalam musyawarah terjadi perdebatan yang sengit dan tidak membuahkan kesepakatan, maka cara untuk menghasilkan keputusan yang selanjutnya yaitu melalui mekanisme voting atau pemungutan suara. Keputusan yang akan diambil ialah keputusan yang dipilih oleh suara mayoritas. Biasanya mekanisme ini dihindari dan sebelum diadakan voting biasanya dilakukan mekanisme lobi, atau membicarakan kembali permasalahannya.

Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara lengkap mengenai materi prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik apa saja yang menjadi prinsip dalam musyawarah. Perlu kita pahami bersama musyawarah merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pembaca dalam menjalani hidup.

Recent Posts

2 Macam Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara Beserta Contohnya

Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…

9 months ago

12 Lembaga Administrasi Negara : Beserta Tugas dan Fungsinya

Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…

12 months ago

4 Perwujudan Semangat Pendiri Bangsa Dalam Kehidupan Sehari-hari

Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…

12 months ago

Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…

12 months ago

5 Komitmen Pendiri Negara Dalam Perumusan Dasar Negara

Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…

12 months ago

5 Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Contohnya

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…

1 year ago