Categories: Hukum

7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk memperoleh kemerdekaannya. Segala pengorbanan telah diberikan oleh segenap rakyat Indonesia agar kemerdekaan dapat dimenangkan.Sebagai sebuah negara yang merdeka, wajar jika Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar kehidupan masyarakat di negeri ini senantiasa ada dalam kondisi tertib dan aman. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan bangsa ini. Tanpanya, mungkin bangsa ini tidak dapat bertahak lama setelah proklamasi kemerdekaan.

Terdapat banyak contoh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan banyak membahas mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. asas tersebut dibutuhkan agar setiap peraturan perundang-undangan dapat diundangkan dengan baik dan benar. Berikut ini penjelasan lengkapnya berdasarkan pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. Asas Kejelasan Tujuan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama harus dipenuhi yaitu asas kejelasan tujuan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan ini harus didukung oleh landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketika tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan diterima.

2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Asas kedua yang harus dipenuhi ketika hendak membentuk peraturan perundang-undangan yaitu asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksud dari asas ini ialah lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan harus lembaga atau organ yang berwenang mengenai materi yang hendak diundangkan. Ini merupakan salah satu tugas lembaga negara. Ketika lembaga negara atau organ pembentuk ini tidak tepat, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat akan dialihkan kepada lembaga atau organ lain yang lebih berwenang.

3. Asas Kesesuaian antara Hierarki, Jenis, dan Materi Muatan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya harus dipenuhi yaitu asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan muatan. Maksud dari asas ini yaitu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setiap hierarki, jenis, dan materi muatan harus diperhatikan dengan seksama. Terdapat prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Ketika di antara hierarki, jenis, dan materi muatan ini tidak bersesuaian, maka peraturan perundang-undangan dapat dicabut dari pemberlakuannya.

4. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas keempat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan. Arti dari asas ini yaitu suatu peraturan perundang-undangan harus realistis alias sesuai dengan kenyataan sehingga harus dapat dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan, maka lembaga atau organ yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhitungkan efektivitas adanya peraturan perundang-undangan tersebut di tengah masyarakat, baik secara yuridis, sosiologis, maupun fisiologis.

5. Asas Kehasilgunaan dan Kedayagunaan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang kelima yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat harus benar-benar dibutuhkan dan juga memiliki manfaat yang nyata bagi bangsa ini, berikut masyarakat dan seluruh warga negara yang ada di negara ini. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ini merupakan salah satu ciri-ciri negara hukum secara umum di Indonesia.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus memenuhi asas satu ini, yaitu asas kejelasan rumusan. Yang dimaksud dengan rumusan ialah kalimat dari peraturan perundang-undangan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat teknis penyusunannya, baik yang berupa sistematika, pemilihan kata, dan bahasa hukum yang harus jelas agar dapat dipahami oleh siapapun.

Hal ini untuk menghindari kesalahan tafsir di tengah pemberlakuannya. Negara ini pernah menjadi korban dari kesalahan tafsir dalam Undang-undang Dasar 1945. Terdapat pasal multitafsir di dalamnya yang membuat presiden Soeharto sampai menjabat selama tiga puluh dua tahun. Hal tersebut baru dapat dihentikan ketika dilakukan amandemen atau perubahan terhadap pasal Undang-undang Dasar 1945 tersebut.

7. Asas Keterbukaan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terakhir kita bahas dalam kesempatan kali ini ialah asas keterbukaan. Maksud dari asas ini ialah di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tahap-tahap kebijakan publik yang dilalui harus transparan dan terbuka sehingga dapat dengan mudah diawasi oleh siapapun.

Tahap-tahap kebijakan publik yang dimakud yaitu perencanaan, perumusan atau penyusunan, pembahasan, uji publik, pengesahan atau penetapan, dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Selain untuk alasan keterbukaan, hal ini juga akan merangsang masyarakat umum untuk membeerikan kritik dan sarannya yang berharga bagi peraturan perundang-undangan tersebut.

Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara lengkap mengenai materi  asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik seperti apa asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta dengan penerapannya. Perlu kita pahami bersama bahwa setiap asas yang telah disebutkan di atas  tidak akan pernah lepas dari lika liku perundang-undangan di Indonesia. sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pembaca dalam menjalani hidup.

Recent Posts

2 Macam Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara Beserta Contohnya

Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…

9 months ago

12 Lembaga Administrasi Negara : Beserta Tugas dan Fungsinya

Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…

12 months ago

4 Perwujudan Semangat Pendiri Bangsa Dalam Kehidupan Sehari-hari

Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…

12 months ago

Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…

12 months ago

5 Komitmen Pendiri Negara Dalam Perumusan Dasar Negara

Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…

12 months ago

5 Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Contohnya

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…

1 year ago