GuruPPKN.com

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kedudukan penting di Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif, tugas lembaga negara Komisi Yudisial mencakup bidang kehakiman. Secara garis besar, tugas Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku seluruh hakim di Indonesia untuk memastikan hakim berbuat sesuai aturan dan kode etik hakim. Selain itu, KY juga memiliki tugas yang berkaitan dengan hakim agung. Dasar hukum Komisi Yudisial di Indonesia sangat jelas, yaitu UUD 1945 dan undang-undang tentang Komisi Yudisial. Selain tugas, di dalam aturan perundang-undangan juga diatur mengenai hak dan kewajiban Komisi Yudisial. Berikut ini hak dan kewajiban Komisi Yudisial yang perlu kamu ketahui.

• Hak Komisi Yudisial

Beberapa hak yang dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah sebagai berikut :

1. Hak Protokoler

Hak protokoler merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk diperlakukan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya di lembaga atau suatu acara pemerintahan. Jika memiliki hak protokoler, maka anggota Komisi Yudisial berhak untuk diperlakukan dengan hormat ketika menghadiri suatu acara kenegaraan atau acara resmi lainnya dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi Yudisial. Selain Komisi Yudisial, hak protokoler juga menjadi hak BPK, hak MPR, hak DPRD serta lembaga pemerintahan lainnya.

2. Hak Keuangan

Sebagai orang-orang yang bekerja untuk negara, maka semua anggota Komisi Yudisial sudah pasti memiliki hak keuangan. Hak keuangan ini dapat berupa gaji untuk kinerja yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi Yudisial juga berhak mengajukan dana untuk semua proses kerja yang akan mereka lakukan. Hak keuangan yang diterima Komisi Yudisial ini berlaku sama seperti lembaga dan pegawai pemerintahan lainnya.

3. Hak Tindakan Kepolisian

Berbeda dengan pejabat pemerintah lainnya, polisi tidak bisa sembarangan menangkap anggota Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial bisa ditahan oleh pihak kepolisian hanya jika mendapat persetujuan dari Presiden dan diperintahkan oleh Jaksa Agung. Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap tanpa persetujuan presiden jika memang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Selain itu, anggota Komisi Yudisial bisa ditangkap jika memang pihak kepolisian memiliki bukti permulaan yang cukup kuat bahwa seorang anggota Komisi Yudisial telah melakukan kejahatan yang terancam pidana mati atau pidana yang berhubungan dengan keamanan negara.

• Kewajiban Komisi Yudisial

Selain memiliki beberapa hak, Komisi Yudisial juga memiliki beberapa kewajiban di bidang kehakiman yang harus dilaksanakan. Kewajiban Komisi Yudisial adalah:

1. Mengusulkan rencana proses pengangkatan hakim agung.
2. Melakukan dan membuka proses pendaftaran calon hakim agung secara terbuka.
3. Melakukan seleksi kepada pendaftar untuk mendapatkan calon hakim agung.
4. Menetapkan calon hakim agung dari semua peserta yang telah lolos seleksi calon hakim agung.
5. Mengusulkan nama-nama calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
6. Melakukan semua hal yang berkaitan dengan cara menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat perilaku seluruh hakim yang ada di Indonesia.
7. Menerima semua jenis laporan dari masyarakat terkait perilaku hakim.
8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim.

Itulah hak dan kewajiban Komisi Yudisial yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya menjadi kewajiban warga negara untuk memahami hak dan kewajiban Komisi Yudisial. Keberadaan hak dan kewajiban Komisi Yudisial ini akan membantu Komisi Yudisial menjalankan tugasnya dengan baik.