GuruPPKN.com

Kebijakan publik sebuah kata yang sering kita dengar menyangkut sebuah keputusan atau pengumuman peraturan yang baru dikeluarkan pemerintah. Dalam benak, yang disebut kebijakan adalah aturan dan keputusan pemerintah pusat. Padahal tidak demikian. Tidak semua yang disebut kebijakan publik berkaitan degan peraturan dan perundang-undangan. Beberapa kebijakan publik dibuat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat atau warga negara.

Untuk lebih mengetahui tentang kebijakan publik, maka artikel kali ini akan membahas tentang pengertian dan macam-macam kebijakan publik menurut para ahli disertai masing-masing contoh kebijakan publik.

Pengertian Kebijakan Publik

Para ahli mendefinisikan kebijakan publik berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan berdasarkan bahasa atau asal bahasanya, ada juga yang berdasarkan tujuan dan fungsi kebijakan publik dibuat. Beberapa di antaranya mungkin sama dengan redaksi yang berbeda. Kita lihat beberapa pengertian kebijakan publik di bawah ini.

1. Kebijakan Publik Menurut Bahasa

Kebijakan publik atau public policy terdapat di berbagai bahasa-bahasa negara di dunia. Di dalam bahasa Yunani, public policy dibagi menjadi dua kata, public dan policy. Public artinya negara atau kota, sedangkan policy mempunyai makna kebijakan. Begitu pula pengertian perkata menurut bahasa Latin.
Sementara dalam Bahasa Inggris yang kini mendunia, public policy mempunyai makna yang sedikit berbeda. DI mana public policy tetap dibagi menjadi dua kata. Public berarti negara atau umum dan policy yang diberi makna administrasi pemerintahan.

2. Kebijakan Publik Menurut Bill Jenkins

Kebijakan publik menurut Bill Jenkins adalah sebuah taktik atau strategi yang dilakukan oleh seorang aktor politik dalam suatu negara dengan tujuan tertentu berdasarkan situasi tertentu. Menurut definisi ini, pembuat kebijakan politik tidak harus pemerintah. Siapa saja yang berhubungan dengan politik dan mempunyai pengaruh dapat melakukannya.

2.Kebijakan Publik Menurut WN Dunn

WN Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah kebijakan yang benar-benar dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Kebijakan tersebut dibuat dalam berbagai bidang, mulai dari pertahanan keamanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, mengatasi kriminalitas, dan perencanaan pembangunan. Tujuan atau sasaran kebijakan publik menurut Dunn adalah rakyat sebuah negara.

3. Kebijakan Publik Menurut Amara Raksasataya

Raksasataya menyebutkan, kebijakan publik adalah sebuah taktik dan strategi yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan tertentu. Tujuan ini biasanya disesuaikan dengan situasi yang ada dan kebutuhannya.

4. Kebijakan Publik Menurut Woll

Kebijakan menurut Woo adalah segala aktivitas pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung memecahkan masalah yang ada dalam masyarakatnya. Misalnya,cara mengatasi kemacetan. Segala aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan kemacetan lalu lintas maka data disebut sebagai kebijakan publik.

5. Kebijakan Publik Menurut Robert Eyestone

Kebijakan publik menurut Robert Eyestone segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah yang berhubungan dengan lingkungannya dan interaksi dengan rakyat untuk mengatasi persoalan politik. Jika diartikan secara sempit, maka kebijakan publik menurut Eyestone ini hanya berkaitan dengan masalah kekuasaan dan pemerintahan. Tetapi jika politik diartikan secara luas, maka berarti segala strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dilakukan atau ditentukan dengan kebijakan publik.

6. Kebijakan Publik Menurut G. Peters

Menurut G Peters, kebijakan politik adalah semua yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat dan rakyatnya.  Kebijakan publik tersebut dilakukan ooleh pemerintah secara sendiri dalam hal ini hanya lembaga eksekutif, atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain atau organisasi lain.  Terjalin hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik.

7. Kebijakan Politik Menurut Carl Friederich

Menurut ahli sosial politik Friedrich, kebijakan politik adalah semua usulan dan rencana baik yang sudah berupa tindakan dan yang belum untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan. Termasuk kebijakan publik menurut Friederich adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan masyarakat dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah yang dimaksud seharusnya adalah tujuan pembangunan nasional.

Setelah memahami beberapa pengertian kebijakan publik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah semua kebijakan, pengaturan, aktivitas, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat di negaranya.  Aktivitas tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan masyarakat dan lingkungannya dan dilakukan bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lain atau tidak.  Aktivitas yang dilakukan pemerintah tersebut sepatutnya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebuah negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Dari berbagai pengertian kebijakan publik, para ahli kemudian mengelompokkan kebijakan publik dalam berbagai cara. Di bawah ini pengelompokkan kebijakan publik dalam berbagai cara.

Macam-Macam Kebijakan Publik Ditinjau dari Pembuatnya

Kebijakan publik ditinjau dari pembuatnya dilihat dari hubungan pemerintah pusat dan daerah yang membuat dan berlakunya.  kebijakan tersebut dibagai menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan pemerintah pusat, yaitu kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini keputusan yang dilakukan oleh Presiden dan jajaran menteri dan departemen yang ada di bawahnya.  Misalnya kebijakan penghapusan ujian nasional siswa sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Pusat sebagai contoh kebijakan publik di bidang pendidikan.
2. Kebijakan pemerintah daerah, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat propinsi, kabupaten / kota, sampai kecamatan.  Kebijakan ini bersifat lokal hanya berlaku di daerah tempat dikeluarkannya kebijakan.

Macam-Macam Kebijakan Politik Ditinjau dari Sifatnya

Berdasarkan sifat kebijakan publik yang dibuat dan dirasakan oleh masyarakat suatu negara terbagi menjadi tiga. Kebijakan publik tersebut, yaitu :

• Kebijakan distributif, kebijakan yang menyalurkan segala materi atau manfaat kepada masyarakat.  Masyarakat sebagai penerima kebijakan sekaligus penerima manfaat.  Contoh kebijakan ini, antara lain pembuatan jalan tol dan dikeluarkannya kartu sehat.  Pembuatan jalan tol dibuat untuk mengurangi masalah kemacetan di Jakarta sekaligus mempermudah dan mempercepat akses perhubungan.
• Kebijakan ekstraktif, yaitu kebijakan yang tujuannya menyerap semua sumber daya materi yang ada.  Dikeluarkannya kebijakan ekstraktif membuat pemerintah menerima sesuatu dari masyarakatnya.  Contoh kebijakan ini adalah kebijakan mengenai bea cukai tembakau yang ditambah, kebijakan tentang pajak, dan retribusi, dan lain-lain.
• Kebijakan Regulatif, yaitu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.  Jika dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka semua warga negara harus melaksanakannya.  Sementara jika dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka hanya masyarakat setempat yang harus mematuhi.  Contoh kebijakan regulatif adalah kebijakan kenaikan harga tarif dasar listrik.  Semua masyarakat akan merasakan dampaknya dan harus melaksanakan.

Macam-Macan Kebijakan Publik  Menurut Suharno

Ahli sosial politik Suharno, membagi kebijakan politik dalam beberapa kelompok.  Kelompok tersebut dibagi berdasarkan materi kebijakan itu sendiri. Macam-macam kebijakan publik menurut Suharno dapat ditinjau di bawah ini.

1. Kebijakan publik menurut kegiatannya

Dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang menjadi sasaran, maka kebijakan publik dibagi menjadi :

• Kebijakan publik substansif, yaitu kebijakan publik yang secara terperinci mengenai suatu masalah dan apa saja yang harus dilakukan.  Pada kebijakan ini terlihat jelas langkah kerja dari awal sampai tujuan kebijakan dibuat tercapai.
• Kebijakan publik prosedural
  Kebijakan publik prosedural, adalah kebijakan publik yang melanjutkan kebijakan subtansif.  Di sini langkah-langkah disertai dengan target dan bagaimana suatu kebijakan dapat tercapai.

2. Kebijakan publik menurut sifatnya

Kebijakan publik menurut sifatnya yang diuraikan Suharno sama dengan yang telah diuraikan sebelumnya di atas, yaitu kebijakan distributif, kebijakan ekstraktif, dan kebijakan regulative.

3. Kebijakan Publik Menurut Materinya

Kebijakan publik menurut materi, dilihat dari wujud hasil dan manfaat yang diberikan. Wujud tersebut biasanya terlihat berupa barang dan jasa.

• Kebijakan Material
  Kebijakan publik yang bersifat material jelas menunjukkan bahwa kebijakan yang memberi keuntungan bagi penerima, dalam hal ini masyarakat.  Misalnya kebijakan pembangunan jalan tol yang telah diuraikan.  Atau kebijakan kartu sehat.  Ini merupakan kebijakan material, jelas penerima dan manfaatnya diambilnya.
• Kebijakan Publik Simbolik
  Kebijakan publik yang bersifat simbolik kebalikan dari material.  Kebijakan ini tidak ada manfaat secara materi yang diterima langsung oleh masyarakat.  Simboliknya untuk masyarakat, namun di mata masyarakat tidak menguntungkan.  Misalnya kebijakan kenaikan harga BBM.

4. Kebijakan Publik Menurut Barangnya

Kebijakan ini adalah lanjutan dari kebijakan yang termasuk dalam kelompok kebijakan material. Menurut barangnya, kebijakan politik dibagi menjadi :

• Kebijakan Publik Barang Umum (Public goods), Kebijakan ini meliputi semua barang yang digunakan secara bersama oleh masyarakat. Contoh kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah daerah untuk membuat jembatan antar pulau. Jembatan termasuk kategori barang umum.  Semua orang yang melewati jembatan bebas memanfaatkannya.
• Kebijakan Publik Barang Privat (Private Goods), Kebijakan ini meliputi kebijakan yang sebenarnya bersifat umum tetapi hasilnya hanya diterima oleh segelintir orang. Misalnya pelaksanaan pasar bebas. Pasar bebas ini menguntungkan pengusaha besar. Sementara pengusaha kecil dan orang yang tidak mempunyai keahlian akan kalah bersaing.

Macam-Macam Kebijakan Publik Menurut Abdul Wahab

Ahli sosial politik lain, Abdul Wahab, menyebutkan kebijakan publik berdasarkan hakikat kebijakan publik itu sendiri.  Bagaimana kebijakan publik dikeluarkan sampai mencapai hasil yang baik.  Atau dapat dikatakan bahwa, macam-macam kebijakan publik menurut Abdul Wahab berkaitan dengan tahap-tahap kebijakan publik. Kebijakan tersebut dikelompokkan menjadi :

• Tuntutan Kebijalan (Policy Demands), Kelompok kebijakan yang menelaah bagaimana kebijakan itu lahir, maaslah apa yang mendasari suatu keputusan, dan sebagainya. Semua masalah yang harus diatasi dalam waktu tertentu dan keputusannya adalah tuntutan kebijakan.
• Keputusan Kebijakan (Policy Decision), Setelah mengethaui masalah yang terjadi dalam masyarakat yang harus segara diatasi agar pembangunan berjalan seimbang, maka dikeluarkanlah keputusan kebijakan.  Keputusan akan menentukan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah.
• Pernyataan Kebijakan (Policy Statements), Keputusan kebijakan dikeluarkan.  Secara resmi harus ada pernyataan kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat. Misalnya, ada masalah kerugian atau kelangkaan BBM. Keputusannya adalah kenaikan harga BBM. Sebelum harga BBM naik, maka pemerintah mengeluarkan pernyataan terlebih dahulu.
• Keluaran Kebijakan (Policy Output), Output kebijakan berkaitan dengan dijalankannya sutau kebijakan dari tingkat atas hingga masyarakat.
• Hasil Akhir Kebijakan (Policy Outcomes), Hasil akhir kebijakan harus jelas agar tujuan tercapai.  Contoh mengenai kenaikan BBM. Setelah harga naik, semua penjual menaikkan harga.  Dalam beberapa bulan selanjutnya arus terlihat hasil akhirnya. Mampukah kenaikan BBM mengatasi masalah kelangkaan BBM.

Demikian posting artikel mengenai macam-macam kbijakan publik ditinjau dari segala sisi.  Diharapkan pengetahuan ini dapat menambah awasan dan membantu kita memahami ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan.  Semoga bermanfaat.