GuruPPKN.com

Pemerintahan Indonesia mempunyai tugas lembaga negara yang masing-masing berbeda. Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Di mana salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah negara berdasarkan hukum. lembaga negara yang berkaitan dengan hukum adalah tugas lembaga yudikatif.

Lembaga yudikatif, terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi yudisial yang masing-masing berkaitan dengan bidang hukum yang berbeda. Di lapangan ada lembaga atau profesi lain sebagai penegak hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan pengacara atau advokat. Dalam proses peradilan pidana dan perdata di bawah lembaga negara keempatnya mempunyai tanggung jawab berbeda.

Pengacara atau disebut dengan nama yang juga sering didengar advikat, diatur tugas dan fungsinya dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Lembar Negara tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4225 pasal 1 ayat 1. Berdasarkan kedua UU, Advokat Atau pengacara adalah sebuah profesi yang tugasnya memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar proses pengadilan dengan cara yang memenuhi persyaratan Undang-Undang. Dengan demikian, advokat mempunyai kedudukan yang setara dengan hakim, jaksa, dan polisi sebagai penegak hukum.

Perbedaan Jaksa dan Pengacara

Sementara jaksa mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP. Pasal KUHAP menjelaskan bahwa ada perbedaan sedikit antara jaksa dan penuntut umum, namun berkaitan. Jaksa adalah seorang pejabat penuntut umum yang ditunjuk pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berlaku tetap, atau sudah tidak dilakukan banding lagi.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU KUHAP untuk melakukan penuntutan kepada tersangka suatu perkara saat proses pengadilan di mana putusan belum tetap. Agar lebih jelas lagi mengenai beberapa istilah penegak hukum, artikel kali ini akan membahas beberapa perbedaan jaksa dan pengacara.

1. Status Kepegawaian

Jaksa merupakan pengacara negara yang berarti pegawai negeri sipil, sedangkan pengacara merupakan pegawai swasta. Dalam hal ini jaksa dapat bertugas di pengadilan dalam masalah-masalah yang melibatkan lembaga atau organisasi negara atau perusahaan negara, seperti BUMN. Selain itu, jaksa dapat juga bertindak di pengadilan mewakili klien atau terdakwa yang tidak dapat membayar sendiri pengacara yang diinginkannya. Pengacara adalah pegawai swasta yang kebanyakan mewakili masyarakat. Tidak semua pengacara hanya bertindak jika dibayar mahal, Beberapa pengacara juga bekerja atas nama LSM tertentu yang berpihak pada mayarakat.

2. Pembagian Tugas

Pengacara dibedakan tugas atau pembagian tugasnya berdasarkan kasus yang ditangani. Misalnya pengacara untuk kasus lingkungan hidup, pengacara untuk kasus keluarga, pengacara untuk kasus HAM, pengacara khusus pidana, pengacara khusus perdata, dan lain-lain biasanya berbeda-beda. Jaksa tidak mempunyai pembagian tugas semacam itu. Jaksa dapat bertindak sebagai jaksa atau penuntut umum sesuai tugas yang diberikan oleh negara atau lembaga di atasnya.

3. Tugas dan Fungsi

Meskipun dalam sehari-hari tugas dan fungsi jaksa dan pengacara seringkali hampir mirip, apalagi dengan adanya UU No 12 tahun 2003 tentang advokat, namun secara umum tugas pengacara , yaitu :

• Memberi Nasehat Hukum, memberi nasehat hukum kepada klien perorangan dan perusahaan atau kelompok tentang suatu kasus yang sedang menjeratnya dan nasehat hukum mengenai beberapa hal lain terkait dengan perijinan, misalnya.
• Membela, membela atau advokasi pihak-pihak tertentu yang memintanya dalam pengadilan.
• Surat Menyurat, mengurusi surat menyurat perusahaan, misalnya obligasi dan surat berharga lain

Jaksa mempunyai tugas dan fungsi yang sedikit berbeda. Tugas jaksa, yaitu :

• Memberi Dakwaan, jaksa penuntut umum dapat memberi dakwaan atau tuntutan terhadap seorang atau kelompok orang tersangka berdasarkan bukti-bukti dari kepolisian.
• Melakukan Penyelidikan, karena jaksa melakukan dakwaan, maka jaksa juga bertugas melakukan penyelidikan sendiri dan bekerja sama dengan polisi.
• Mewakili Orang Lain, mewakili orang lain dalam hal ini mirip dengan fungsi pengacara yang membela pihak tertentu dalam pengadilan. Hanya saja orang yang diadvokasi biasanya adalah orang yang tidak atau belum mempunyai pengacara atau orang atau lembaga yang berkaitan dengan BUMN sebagai perusahaan negara.

4. Tingkatannya

Jaksa mempunyai tingkatan tertentu, seperti jaksa yang bekerja di perbedaan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi. Ada pula yang disebut sebagai Jaksa Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibidang penuntutan.  Pengacara mempunyai status yang sama dan tidak ada tingkatan. Tidak banyak perbedaan jaksa dan pengacara yang dapat diuraikan. Karena dalam keseharian tugas dan wewenangnya lebih banyak mempunyai persamaan.

Diharapkan artikel perbedaan jaksa dan pengacara ini dapat menambah wawasan tentang hukum dan bermanfaat. Terima kasih.