GuruPPKN.com

Kita mungkin sudah sangat sering sekali mendengar adanya istilah yang menyatakan tentang UU bahkan mungkin istilah UU ini tidak lagi asing di kehidupan sehari-hari. Bahkan di televisi, radio maupun koran sering membahas tentang perihal UU ini bukan? Pelanggaran maupun perbaruan sering mewarnai masalah pemberitaan tentang UU tersebut. Jika menemukan bebrapa atau sejumlah kasus maka akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU tersebut. Namun, pernahkah anda tau mengenai apa itu UU? atau apa itu perbedaan UU dan UUD? Jika belum maka mari simak penjelasan dibawah ini seperti prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Undang undang adalah sebuah peraturan yang dijabarkan secara tertulis dan akan memuat segudang norma hukum yang tentunya akan mengikat bangsa dan pemerintahan dalam peraturan hukum tersebut. Norma hukum ini telah dibentuk dan ditetapkan oleh pihak dan pejabat yang bersangkutan serta memiliki wewenang dan akan menuangkannya dalam bentuk peraturean tertulis. Dan inilah yang selama ini kita kenal dengan peraturan perundang undangan di negara Indonesia seperti hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik.

Perbedaan UU dan UUD

Berikut beberapa perbedaan UU dan UUD  yaitu :

• Undang Undang Dasar :

1. Hukum UUD adalah dasar dari negara
2. Hukum UUD berurusan dengan berbagai organ negara.
3. Ini berkaitan dengan struktur negara.
4. Ini adalah hukum tertinggi.
5. Ini memberikan pedoman yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan organisasi dan kekuasaan organ-organ negara, dan hubungan mereka antara warga negara dan terhadap negara. Itu menyentuh hampir semua cabang hukum di negara ini.
6. Ini juga memberikan pedoman tentang hubungan internasional.

• Undang Undang :

1. Hukum UU adalah spesies hukum konstitusional.
2. Ini berhubungan dengan organ-organ seperti dalam gerakan.
3. Ini berkaitan dengan fungsi negara.
4. Ini lebih rendah dari UUD
5. Ini berkaitan dengan rincian dengan kekuatan dan fungsi otoritas administratif.
6. Itu tidak berurusan dengan hukum internasional. Ini berkaitan secara eksklusif kekuasaan dan fungsi otoritas administratif.

UUD mendefinisikan kerangka dasar bagi pemerintah, bentuknya dan bentuk dan hubungan cabang-cabangnya, eksekutif, legislatif dan peradilan. Selain itu, sebagian besar konstitusi yang disusun setelah Revolusi negara biasanya mencakup bagian yang mengakui hak asasi manusia dan sipil dasar, yang diilhami oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.

UU tambahan sering mendefinisikan hubungan antara warga dan negara, dan dalam monarki, hubungan antara raja dan negara. Perbedaan utama antara konstitusi dan hukum biasa, baik itu undang-undang undang-undang, hukum atau konvensi kasus, adalah bahwa hukum konstitusional dianggap fundamental dan di atas hukum biasa dalam semua kasus. Meskipun konstitusi dapat direvisi atau diubah, prosesnya sangat rumit seperti contoh lembaga politik.

Kegunaan UU dan UUD dalam Indonesia

UUD dan UU adalah dua istilah atau kata-kata yang sering di kelirukan sebagai kata-kata yang menunjukkan arti yang sama, ada perbedaan di antara mereka karena mereka memiliki arti yang berbeda. Kata UUD mengacu pada sejenis dokumen yang dibuat atas nama sekelompok orang atau organisasi , yang menetapkan faktor-faktor seperti kualifikasi, kelayakan keanggotaan, tugas, tugas dan larangan anggota dan sejenisnya. Singkatnya, dapat dikatakan konstitusi mendefinisikan aturan dan peraturan diikuti oleh anggota organisasi. Di sisi lain, peraturan daerah mengacu pada aturan dan peraturan yang harus diikuti setiap hari. Penting untuk mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan mengatur fungsi sehari-hari lembaga atau organisasi. Ini adalah perbedaan utama antara dua kata, yaitu, konstitusi dan peraturan.

UU harus dibangun dengan kemampuan untuk mengubahnya. Ini tidak berarti Anda dapat mengubah apa pun bahkan dalam peraturan menurut Anda. Anda masih harus mengikuti aturan amandemen tentang peraturan, yang akan mengikuti pola konstitusi. Namun, peraturan perundang-undangan memiliki kemampuan untuk diubah dengan mudah. Aspek yang paling penting dari tugas masing-masing petugas serta cara untuk menghapus petugas dimasukkan dalam peraturan. Itu karena bagian-bagian itu adalah apa yang penting untuk tindakan sehari-hari dari suatu organisasi:

• UUD adalah dokumen utama organisasi yang menentukan aspek mendasar dari organisasi tersebut.
• UU menentukan pedoman rinci dari aspek fundamental organisasi dan juga menyatakan pekerjaan harian organisasi.
• UU didasarkan pada UUD. Jadi, peraturan diatur oleh UUD.
• UUD harus terdiri dari hal-hal mendasar yang tidak akan diubah.
• UU harus dibangun dengan kemampuan untuk mengubahnya.
• UUD mencakup aspek-aspek fundamental organisasi, ini terkadang tidak terlalu spesifik.
• UU tangga lebih spesifik.

Ini adalah perbedaan antara konstitusi dan peraturan. Meskipun mereka adalah dua dokumen yang berbeda, ingat bahwa mereka terkait satu sama lain. Tanpa UUD, tidak akan ada peraturan. Keduanya penting untuk fungsi organisasi di sebuah negara. UU Umum menentukan hubungan warga negara pribadi dengan Negara. Penting untuk membedakan antara Hukum Umum yang dibuat oleh otoritas pembuat undang-undang, dan keputusan atau perintah yang dikeluarkan sesuai dengan UU seperti Undang undang yang mengatur pemerintahan daerah.

Undang-undang Umum menetapkan beberapa peraturan umum dan permanen, sedangkan keputusan atau perintah adalah penerapan khusus dari Hukum Umum pada waktu tertentu. Misalnya, hukum akan memutuskan seperti apa kualifikasi untuk memegang posisi tertentu di Negara, sebuah keputusan atau perintah akan menunjuk individu tertentu seperti perbedaan hak dan kewajiban.