GuruPPKN.com

Di Indonesia, pemerintahan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pemimpin negara tersebut harus bisa mengatur pembangunan negara dan kehidupan rakyatnya agar nyaman dan mendapat keadilan. Dalam menjalankan tugasnya selama masa periode jabatannya, tentunya presiden membutuhkan bantuan dari banyak contoh organisasi pemerintah ataupun lembaga agar apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud.

Dalam susunan organisasi pemerintahan suatu negara, tentunya terdapat banyak menteri-menteri dengan fungsi tugas masing-masing. Salah satu menteri yang memiliki peran tidak kalah penting adalah menteri keuangan. Adapun tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah menyelenggarakan segara urusan yang berhubungan dengan keuangan dan kekayaan negara. Menteri keuangan negara dapat disebut sebagai bendahara negara, hal ini dikarenakan mereka memegang kendali pertama dalam pengelolaan keuangan negara. Lalu, apa saja tugasnya dalam melakukan pengelolaan keuangan negara?

1. Menyusun APBN

Memiliki posisi sebagai bendahara negara, menteri keuangan juga memiliki tugas untuk proses perencanaan APBN setiap tahunnya sesuai dengan landasan hukum APBN. Penyusunan tersebut tentunya akan digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan negara. Dalam kasus ini, menteri keuangan juga akan memperhatikan secara teliti apabila pemerintah melakukan transaksi keuangan. Penyusunan APBN dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan menyesuaikan dengan kemampuan Negara berdasarkan pendapatan negara.

Adapun fungsi APBN bertujuan agar rencana kerja pemerintah dalam mewujudkan tujuan dapat tercapai dengan baik. Data laporan APBN sendiri terdiri atas pajak dan pendapatan selain pajak. Sedangkan bagian dari rencana belanja Negara sendiri dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Belanja negara sendiri harus terperinci, mulai dari organisasi yang dilibatkan, fungsi tugas serta jenis belanja negara.

2. Penetapan Kebijakan Fiskal

Dalam pemerintahan, tentunya selalu ada kendala yang menghambat proses pembangunan negara, hal sederhananya dapat dimulai dari APBN yang telah disusun ternyata tidak sesuai dengan fakta lapangan di pemerintahan ketika dilaksanakan. Untuk mencegah ataupun mengatasi hal tersebut tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah membuat langkah-langkah yang tepat dan efisien untuk mengatasinya. Langkah pemerintah dalam membuat perubahan pendapatan dan belanja negara inilah yang disebut sebagai kebijakan fiskal.

Adapun masalah-masalah yang dapat ditangani dengan kebijakan fiskal diantaranya adalah terjadinya inflasi mendadak, menurunnya nilai mata uang, defisit anggaran pendapatan juga belanja daerah dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal tidak hanya mengatasi masalah yang bersifat negatif saja, akan tetapi juga untuk mengarahkan keadaan ekonomi yang terjadi dalam negara tersebut agar menjadi lebih baik. Salah satu contoh yang paling mudah adalah dengan meningkatkan investasi terhadap produk dalam negeri dan memperluas atau menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran.

3. Stabilitas Ekonomi

Tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang cukup penting adalah menjaga stabilitas ekonomi secara nasional. Stabilitas ekonomi ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian negara. Stabilitas juga akan mempengaruhi secara langsung terhadap stabilitas makro dalam sistem perekonomian sebuah negara. Begitu juga sebaliknya, stabilitas makro juga harus dijaga karena akan mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Sistem keuangan dalam suatu negara dapat dikatakan stabil atau tidak dapat dilihat dari 2 hal. Pertama, kita dapat melihat dari institusinya yang harus stabil. Dalam kasus ini bank atau lembaga keuangan tidak ada yang collaps, sehingga tidak dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat luas. Kedua, kita dapat melihat dari kondisi pasar di negara tersebut. Jika kondisi pasar tidak ada kelebihan dalam penawaran ataupun permintaan, maka dapat dikatakan stabil. Apabila terjadi penawaran dan permintaan yang tinggi, maka harus segera melakukan tindakan selanjutnya agar kembali stabil.

Dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas ekonomi, menteri keuangan akan bekerjasama dengan lembaga keuangan lain yang punya pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Biasanya mereka akan berada dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK.

4. Koordinasi Tugas

Agar rencananya dapat berjalan dengan lancar, kementerian keuangan juga melakukan koordinasi pelaksanaan tugas terhadap lembaga-lembaga yang masih berkaitan dan menggunakan keuangan negara. Mereka juga akan melakukan pembinaan terkait pengelolaan dan optimasi keuangan negara untuk kepentingan negara agar efisien. Selain itu, kementerian keuangan juga akan bertugas untuk memberi dukungan penuh terhadap administrasi kepada seluruh organisasi yang terdapat dalam lingkup kementerian keuangan.

5. Mengelola Kekayaan Negara

Segala bentuk kekayaan dan harta benda milik negara juga dikelola oleh kementerian keuangan bersama dengan lembaga yang terkait. Mengapa demikian? Karena menteri keuangan harus memastikan segala kekayaan harta benda, baik itu berupa alat operasional dan kebutuhan lain dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jika salah satu tidak berfungsi, tentunya akan menambah pengeluaran negara untuk memperbaiki ataupun membeli benda atau alat tersebut.

Contoh sederhananya adalah ketika kita melihat peran dan fungsi Bank Indonesia, yaitu mencetak mata uang negara. Apabila pada suatu ketika alat tersebut mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, tentunya membutuhkan teknisi untuk memperbaikinya. Dalam kasus ini tentunya kementerian keuangan akan mengeluarkan dana untuk membayar teknisi tersebut. Selain itu, apabila memang sudah tidak berfungsi, tentunya akan membeli alat yang baru agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar.

6. Melaksanakan Pengawasan di Lingkungannya

Kementerian keuangan juga memiliki tugas sebagai pengawas lapangan yang masih dalam lingkup menteri keuangan. Proses pengawasan dalam lingkungan kerja menteri keuangan negara biasanya dilakukan oleh anggota-anggota khusus yang telah memiliki sertifikasi ataupun keahlian dalam bidang tersebut. Adapun pengawasan yang biasa dilakukan adalah pengawasan terhadap penggunaan biaya yang sudah tercantum dalam susunan APBN dalam waktu setahun. Selain itu, penggunaan dana yang diluar rencana APBN juga akan diawasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya korupsi dalam pemerintahan. Karena apabila korupsi terus berlanjut, nantinya negara akan mengalami kerugian yang tidak kecil dan tentunya akan menghambat proses pembangunan negara.

Adapun dampak korupsi bagi negara diantaranya adalah pembangunan akan mengalami keterlambatan, sektor ekonomi menjadi lemah, meningkatnya biaya hutang kepada negara lain agar pembangunan tetap berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, salah satu penyebab utang luar negeri adalah APBN yang tidak berjalan lancar dan kekurangan dana akibat kasus korupsi.

7. Membuat Laporan Evaluasi dan Keuangan

Biasanya mendekati akhir tahun atau triwulan terakhir dalam setiap tahunnya, tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara akan membuat laporan evaluasi dan laporan keuangan selama satu tahun yang dimulai dari Januari. Dalam laporan tersebut, mereka akan menyusun laporan berupa laporan pendapatan, laporan belanja negara, laporan kerugian dan laporan lain yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara. Jika laporan tersebut sudah dilaporkan oleh semua lembaga yang terlibat, maka kementerian keuangan akan membuat evaluasi atau mengadakan rapat evaluasi.

Evaluasi tersebut tentunya bertujuan untuk mengambil keputusan atau merundingkan masalah keuangan yang terjadi dalam jangka 1 tahun agar nantinya di tahun mendatang pengelolaan keuangan lebih efisien. Evaluasi biasanya dilakukan bersama lembaga-lembaga yang masih terikat dalam induk menteri keuangan negara.

Struktur Organisasi Kementrian Keuangan

Di dalam kementerian negara, khususnya kementerian keuangan tentunya memiliki struktur organisasi sendiri dan memiliki fungsi tugas masing-masing. Berikut adalah beberapa susunan organisasi dibawah menteri keuangan:

1. Wakil Menteri Keuangan – Wakil menteri tentunya memiliki fungsi tugas untuk mendukung atau memberikan saran kepada menteri keuangan dalam mengelola keuangan negara. 
2. Inspektorat Jenderal – Tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan secara intel di lingkungan kementerian keuangan sesuai yang tercantum dalam undang-undang.
3. Dirjen Anggaran – Tugas dirjen anggaran tentunya berhubungan dengan proses pengelolaan anggaran negara. Selain itu, dirjen anggaran juga akan membuat anggaran proyek maupun pendapatan negara yang nantinya akan dilaporkan kepada menteri keuangan.
4. Dirjen Perimbangan Keuangan – Tugas pokoknya adalah merumuskan sekaligus menjalankan kebijakan teknis dalam bidang perimbangan keuangan negara. Perimbangan keuangan negara biasanya terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembagian ataupun pengelolaan keuangan negara.
5. Dirjen Pajak – Fungsi tugasnya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan perpajakan serta menentukan standar teknis di bidang perpajakan. Dirjen pajak juga biasanya akan mengeluarkan surat tagihan pajak kepada instansi pemerintah agar membayar pajak tepat pada waktunya karena membayar pajak merupakan kewajiban warga negara.
6. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Tugasnya adalah melakukan pengamatan dan laporan tentang pinjaman keuangan negara, hibah, surat berharga negara serta mensiasati akan risiko yang terjadi dari keputusan yang diambil ataupun dari pengeluaran keuangan negara.
7. Dirjen Bea dan Cukai – Memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan terkait bea dan cukai keuangan negara sesuai perundang-undangan. Selain itu, Dirjen Bea dan Cukai juga menetapkan beberapa persyaratan terkait produk luar negeri maupun dalam negeri.
8. Badan Kebijakan Fiskal – Adalah badan khusus yang membantu menteri keuangan dalam menetapkan kebijakan fiskal di negara tersebut agar pembangunan dan ekonomi dapat berjalan dengan lancar.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan – Merupakan badan khusus yang memiliki fungsi tugas untuk memberikan pendidikan tambahan serta pelatihan keuangan pada lembaga-lembaga terkait.

Itulah tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara mulai dari proses penyusunan APBN bersama lembaga terkait agar keuangan negara dapat digunakan secara optimal hingga menetapkan kebijakan fiskal dan mengatur stabilitas ekonomi negara agar tidak terjadi inflasi negara yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu ada pula beberapa bagian dari struktur organisasi kementerian negara beserta tugasnya masing-masing dalam membantu menteri keuangan dalam mengelola keuangan negara.