GuruPPKN.com

Di Asia Tenggara terdapat berbagai negara dengan bentuk-bentuk negara atau bentuk pemerintahan yang beragam, contohnya adalah Vietnam yang menganut bentuk pemerintahan republik sosialis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait bentuk pemerintahan negara Vietnam tersebut.

Apa itu bentuk pemerintahan Republik Sosialis?

Republik sosialis di negara Vietnam merupakan sebuah negara yang memiliki partai tunggal. Bentuk pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai konstitusi baru yang telah disahkan pada April 1992 silam dengan tujuan untuk menggantikan versi sebelumnya, yaitu pada tahun 1975. Konstitusi baru ini dimulai tepat setelah perang Vietnam berakhir.

Pada mulanya, komunisme merupakan isu primer yang mengakibatkan perang di Vietnam. Kondisi itulah yang membuat Vietnam menginginkan sebuah perubahan. Perubahan dalam tata negaranya agar masyarakat yang hidup di negara tersebut lebih merasa nyaman dan aman. Republik sosialis biasanya dirujuk kepada negara yang secara konstitusinya bertujuan untuk mendirikan sosialisme.

Contoh negara pers komunis di negara Barat sangatlah banyak kala itu dan seringkali dirujuk kepada negara sosialis yang memiliki partai tunggal. Mereka tidak mau disebut sebagai negara komunis karena mereka merupakan revolusi dari negara komunis. Hal ini sama berlakunya untuk bentuk pemerintahan negara Vietnam, mereka juga tidak ingin dikatakan sebagai negara komunis.

Politik Dan Pemilu

Ciri-ciri ideologi komunisme adalah partai Komunis diikutsertakan dalam organisasi pemerintah, baik dalam politik maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Pada negara yang menganut pemerintahan ini hanya mengizinkan kerjasama dengan organisasi politik yang telah bekerjasama ataupun mendapatkan dukungan dari partai Komunis itu sendiri. Mereka nantinya juga akan terlibat dalam pemilihan umum.

Adapun contoh organisasi politik yang menjalin hubungan kerjasama dengan partai komunis salah satunya adalah Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front) yang merupakan partai serikat yang beranggotakan oleh para pedagang dan pekerja.

• Landasan Pemilu

Pada pelaksanaannya, negara Vietnam berjanji kepada masyarakat akan tetap menganut sosialisme sebagai bentuk doktrin dari masa lalu. Oleh karena itu, sistem politik komunis pada negara Vietnam perlahan mulai berkurang semenjak tahun 1992. Pada pasal 6 UU di Vietnam menyatakan bahwa “Rakyat menggunakan kekuasaan negara melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan dan DPR yang memiliki tugas untuk mewakili keinginan serta aspirasi rakyat. DPR akan dipilih oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab kepada rakyat”

• Persyaratan

Anggota MPR di Vietnam dipilih seperti halnya pemilu di Indonesia. Persyaratannya juga sama, yaitu untuk usia 18 tahun ke atas, tidak memandang ras, jenis kelamin, agama dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi pembeda antara pemilu di Vietnam dan di Indonesia adalah di Vietnam, orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya akan dicabut hak pilihnya secara hukum. Menariknya adalah orang-orang yang berusia diatas 21 tahun memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat.

Lembaga pemilu sendiri terbagi atas 3 forum pemilihan. Di pusat terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang disebut sebagai Dewan Pemilu, sedangkan di Provinsi dan Kota/Kabupaten terdapat Komite Pemilu yang memiliki tanggung jawab sebagai pengelola jalannya pemilu. Disisi lain terdapat lembaga Komisi Pemilu yang bertanggung jawab untuk mengawasi jumlah orang yang terdaftar dan jumlah orang yang menggunakan hak suaranya.

Kepala Negara

Kepala negara Vietnam adalah Presiden dan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Di Vietnam, presiden merupakan kepala negara dan secara tidak langsung juga menduduki panglima tertinggi dalam militer Vietnam. Presiden bertindak sebagai Dewan Nasional di sektor Pertahanan dan Keamanan atau Council National Defense and Security.

Peran presiden yang bertindak sebagai kepala negara tentunya tidak lepas dari bantuan dari kepala pemerintahannya, yaitu perdana menteri. Perdana Menteri di Vietnam yang merupakan kepala pemerintahan biasanya mengepalai kabinet dengan jumlah 3 deputi perdana menteri serta 26 kepala menteri-menteri dan perwira-perwiranya.

Sistem Pemerintahan

Bentuk pemerintahan negara Vietnam memang berupa republik sosialis, namun sistem pemerintahannya berupa sistem parlemen. Lembaga eksekutif Vietnam merupakan anggota dari National Assembly (NA). Anggota tersebut biasanya terdiri atas :

1. Perdana Menteri,
2. Deputi PM,
3. Menteri pemerintahan serta,
4. Beberapa anggota lainnya.

Seluruh anggota kecuali PM tidak harus aktif menjadi anggota NA. Tugas menteri dalam negeri ataupun luar negeri Vietnam seperti halnya peran PM di negara lainnya yang sama-sama menganut sistem parlemen. Namun, perbedaan pada sistem pemerintahan Vietnam adalah dari tugas yang diemban oleh Presidennya.

Presiden Vietnam memiliki jabatan sebagai kepala negara secara umum sebagai wakil rakyat, baik internal ataupun eksternal. Disisi lain, Presiden juga memiliki tugas untuk menjaga konstitusi negara.

Lembaga Negara

Di negara ini juga terdapat lembaga pemerintah yang memiliki fungsi tugas untuk merumuskan Undang-Undang Pemerintah atau Parlemen Unikameral. Lembaga ini disebut sebagai Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) yang setara dengan lembaga DPR di Indonesia. Namun, lembaga ini berkedudukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif lainnya. Lembaga lainnya adalah Supreme People’s Court of Vietnam.

• National Assembly

National Assembly atau NA merupakan representasi tertinggi dari masyarakat Vietnam. NA memiliki 3 fungsi utama, yaitu :

1. Membuat legislasi,
2. Membuat kebijakan luar negeri dan domestik serta,
3. Melakukan pengawasan yang cukup ketat dari segala kegiatan negara sesuai dengan bentuk pemerintahan negara Vietnam.

NA Vietnam kesehariannya dijalankan oleh SC atau Standing Committee sehingga tidak mengherankan apabila tugas NA hampir sama dengan apa yang dikerjakan oleh SC.

Presiden Vietnam memiliki hak dan wewenang untuk mengusulkan pengajuan serta pemberhentian jabatan untuk wakil presiden, PM hingga ketua MA. Presiden juga berhak untuk memutuskan kapan negara untuk siaga perang apabila terjadi keadaan darurat di suatu wilayah. Dalam pemilihan presiden sendiri, presiden dipilih oleh NA dengan masa jabatan selama 5 tahun.

• Supreme People’s Court of Vietnam

Lembaga tertinggi dalam pemerintahan Vietnam adalah Mahkamah Agung Rakyat atau Supreme People’s Court of Vietnam. Tugas lembaga negara satu ini memiliki kekuasaan tertinggi dalam sektor hukum. Namun, meskipun menduduki kekuasaan tertinggi hukum, lembaga ini memiliki tanggung jawab kepada Majelis Nasional.

Itulah bentuk pemerintahan negara Vietnam terlengkap beserta dengan sistem pemerintahan yang dijalankan dan lembaga yang bergerak membantu jalannya pemerintahan.