Pada masa orde baru tahun 1966-1998 untuk menggantikan demokrasi Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Beliau berasal dari kalangan militer yang tegas dalam memimpin pemeintahannya. Sejak pertama kali Soeharto maju menggantikan Ir. Soekarno, beliau mengatakan akan melaksanakan nilai-nilai luhur pancasila dan UUD I945 secara murni sebagai bentuk kritikan pada orde lama melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Namun, seiring perkembangannya, kelebihan dan kekurangan orde baru mulai terasa, pemerintahan dibawah Soeharto malah dianggap melakukan banyak pelanggaran yang bertentangan dengan Pancasila hingga disebut pemimpin dengan sistem politik komunis.
Bentuk Penyimpangan Pancasila pada Masa Orde Baru
Adapun bentuk-bentuk penyimpangan Pancasila yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru, diantaranya adalah :
- Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan bahkan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaanya.
- Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya.
- Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur (blurred) oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang belindung di balik fungsi pokok Pancasila. Jadi siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila.
- Penyimpangan terhadap asas kekeluagaan yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila, yakni Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk dan oleh rakyat.
- Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburkan heterogenitas sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir. Kemudian timbulah masalah SARA oleh kelompok etnis Tionghoa yang berada di Indonesia.
- Seluruh bentuk organisasi, sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya harus menerapkan Pancasila. Padahal hal itu hanya bagian dari agenda tersembunyi untuk melanggengkan pemerintahan Orde Baru pada masa itu. Pancasila hanya sebagai indoktrinasi masal.
- Penyimpangan Pancasila lainnya adalah stabilisasi Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan untuk menjatuhkan pemerintah. Kritikan tersebut dianggap menggangu ketidakstabilan negara sehingga Soeharto sering melakukan kekuatan militer bagi siapapun yang berani mengkritik pemerintah.
- Berbeda dengan ciri-ciri demokrasi orde lama, dalam masa orde baru, diterapkannya demokrasi sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dipegang kendalinya oleh Presiden.
Sebab adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila tersebut, timbulah masalah-masalah yang berakibat dari penyimpangan itu, diantaranya adalah :
- Merajalelanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
- Pembangunan yang tidak merata sebab terlalu fokus di daerah pusat
- Kesenjangan pembangunan terjadi di beberapa daerah, salah satunya adalah Aceh dan Papua
- Timbulnya jenis jenis pelanggaran HAM
- Kebebasan PERS sangat terbatas
- Bertambahnya kesenjangan ekonomi (pendapatan) antara warga miskin dan kaya
- Kebebasan masyrakat untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak dipenuhi
- Beberapa lembaga kenegaraan tidak befungsi semestinya
- Pemilu hanya menjadi sarana untuk melanjutkan kekuaasaan Soeharto
- Pemerintah ikut campur terhadap kekuasaan kehakiman, pengangkatan pejabat dan elit politik
- Memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar
- Munculah penindasan secara fisik, seperti pembunuhan orang di Timor-Timur, Aceh, Irian Jaya dan kasus lainnya
- Banyak kasus yang tidak menceminkan keadilan, salah satunya adalah kasus Marsinah, kasus Kedung Ombo, kasus Jamsostek dan lainnya
Demikian bentuk-bentuk penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru, semoga bermanfaat.