GuruPPKN.com

Masyarakat politik ialah masyarakat yang memiliki kesadaran tentang arti politik atau masyarakat yang merasa bahwa partisipasinya dalam kehidupan bernegara sebagai warga negara menjadi amat penting untuk kehidupannya. Tugas yang diamanatkan pada negara bersifat menyeluruh dan kompleks, sehingga tanpa adanya dukungan yang positif serta partisipasi dan peran serta seluruh warga negara atau masyarakat, maka tugas yang diamanatkan pada negara tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Beginilah seharusnya hubungan negara dengan warga negara terjalin. (Baca juga: Fungsi dasar negara bagi suatu negara)

1. Sektor negara (masyarakat politik), Lembaga negara dengan pilar utamanya seperti parlemen, pemerintah dan lembaga peradilan memiliki prinsip kekuasaan yang bersifat memaksa (coercion). Dalam hal ini negara memiliki hak untuk menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan peraturan. Misalnya dalam hal pajak, putusan peradilan yang bersifat memaksa dan terikat, serta menjamin hak warga negara dalam hal kepastian hukum. Baca juga: Wewenang pengadilan tinggi dalam sistem peradilan.
2. Sektor pasar (market sector), salah satu pilar utama yang mengatur tentang pasar dan keuangan dalam hal ini perusahaan negara maupun swasta, termasuk lembaga keuangan (bank) yang memiliki mekanisme untuk menghasilkan dan memperoleh laba (market mechanism for profit).. Baca juga: Peran Dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Sentral
3. Sektor voluntir (the third sector). Lembaga swadaya masyarakat (new social movement) dalam perkembangannya memiliki nilai kesukarelaan (voluntary) yang tanpa mementingkan laba (non profit ) dan tidak bersifat memaksa (non coersive). (Baca juga: Fungsi lembaga swadaya masyarakat)

Di dalam ilmu politik, masyarakat terdiri dari tiga karakter. Diantaranya:

1. Masyarakat Kritis, merupakan masyarakat yang berani mengkritisi setiap kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara. Berani mengemukakan pendapat serta melawan dominansi dalam suatu komunitas, baik dalam serikat, gerakan sosial maupun pemerintahan.
2. Masyarakat Konservatif, merupakan masyarakat hanya menerima dan selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dan tidak berusaha mengubah apapun.
3. Masyarakat Idealis, merupakan masyarakat yang memiliki cita cita yang tinggi dan merasa mempunyai pengetahuan politik, hingga apapun kebijakan pemerintah selalu tidak pernah sesuai harapannya.

Ciri-ciri Masyarakat Politik

Masyarakat politik dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang bertempat tinggal dalam sebuah wilayah tertentu yang memiliki kegiatan berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, mempertahankan, menggunakan kekuasaan serta cara menghambat penggunaan kekuasaan, pengendalian kekuasaan dengan cara sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Dan dalam masyarakat politik sendiri memiliki beberapa ciri-ciri perilaku sebagai berikut:

• Perilaku politik (Political behaviour)

Merupakan keseluruhan tingkah laku politik dan warga negara yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah serta antar kelompok masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan maupun penegakan keputusan politik.

• Budaya politik (political Culture)

Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas pada warga negara terhadap sistem politik serta beragam bagian didalamnya, dan peran serta warga negara terhadap sistem tersebut. (Baca juga: Cara melestarikan budaya di Indonesia)

• Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Merupakan kelompok maupun organisasi yang berusaha memberi pengaruh dalam kebijakan yang dibuat pemerintah tanpa bermaksud memperoleh jabatan publik. Kelompok ini biasanya menghimpun maupun mengeluarkan dana serta tenaganya untuk mendukung tindakan-tindakan politik, dan umumnya mereka jauh dari tugas partai politik. (Baca juga: Fungsi lembaga politik di Indonesia)

• Kelompok Penekan(Pressure Group)

Menurut Stuart Gerry Brown,kelompok penekan merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Pengaruh yang diberikan bisa melalui persuasi, propaganda atau cara-cara lain yang efektif. Diantaranya, kelompok pengusaha, kaum industri dan asosiasiatau serikat lainnya.

Partisipasi politik merupakan keikutsertaanan warga dalam berbagai proses politik. Ini berarti partisipasi politik merupakan keterlibatan warga pada setiap tahapan kebijakan, mulai dari tahap pembuatan keputusan hingga dalam tahap penilaian kebijakan, termasuk berpeluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan. Baca juga: Kebjakan Privasi

Dalam masyarakat politik, komunikasi diperlukan supaya kepentingan seseorang maupun kelompok dapat diketahui pihak lain dan menjadi pokok bahasan. Komunikasi politik merupakan segala kegiatan pada sistem politik yang memiliki tujuan supaya inspirasi, aspirasi serta kepentingan politik setiap warga negara diberi ruang dan akomodasi menjadi beragam kebijakan. Baca juga: Peran Lembaga Pengendalian Sosial dimasyarakat.

Ciri Ciri Masyarakat Politik

Dengan demikian masyarakat politik bukanlah masyarakat statis, yang mana bila kehidupan politik yang demokratis dijalankan akan menjadikan kehidupan masyarakat politik lebih dinamis. Sebab kelompok yangmemiliki cara pandang berbeda bermusyawarah melelui saluran komunikasi politik untuk mencapai kemufakatan. (Baca juga: Manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari).

Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang kritis dan partisipatif. Masyarakat politik memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya sebagai berikut ciri ciri masyarakat politik :

1. Memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu di Indonesia, terutama warga negara yang meiliki hak pilih.
2. Memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Menerima setiap kebijakan pemerintah sebagaimana adanya.
4. Menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan alasan tertentu,Ada pula yang bersikap acuh tanpa partisipasi apapun, atau sering disebut golongan putih (GolPut).
5. Berpartisipasi dalam partai politik, serta berkomitmen terhadap partai politik pilihannya. (Baca juga: Fungsi Partai Politik).
6. Musyawarah menjadi jalan utama dan terbaik yang sering dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat.
7. Masyarakat memiliki tingkat respon yang baik pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Di Indonesia, penggunaan kata partisipasi dalam hal politik seringkali mengacu pada dukungan yang diberikan oleh  masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh para pemimpin dalam pemerintahan. Namun sangat jarang adanya ungkapan yang menempatkan warga menjadi tokoh utama dalam penentu sebuah kebijakan.