Sistem politik merupakan salah satu sistem yang ada dalam suatu sistem pemerintahan suatu negara. Menurut pandangan umum suatu sistem, sistem politik masih termasuk kedalam bagian sistem sosial, karena dalam sistem politik ada interaksi yang terjadi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya ataupun dengan lingkungan. (Baca juga : kelebihan indonesia di mata dunia internasional)
Pengertian Sistem Politik
Pengertian sistem politik secara umum adalah kumpulan ide, gagasan dan pendapat yang membentuk satu kesatuan atau kesepakatan yang saling berhubungan antara satu hal dan lainnya. Sistem politik diperlukan dalam mengatur, melaksanakan, dan mempertahankan pemerintahan atau kekuasaan. Selain pengertian diatas, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian sistem politik, antara lain : (Baca juga : ciri demokrasi terpimpin pada masa orde lama)
Menurut David Easton, dalam interaksi yang tercipta antara sistem politik dan lingkungannya ada suatu input. Input ini terbagi menjadi dua hal, yakni tuntutan dan dukungan. Input inilah yang menjadi hal pokok yang diproses oleh sistem politik dan merupakan alasan berjalannya suatu sistem politik. (Baca juga : politik luar negeri indonesia)
Selanjutnya, input berupa dukungan juga diperlukan dalam lingkungan sistem politik. Input berupa dukungan dapat diperoleh dengan memberikan output berupa suatu keputusan yang pro terhadap masyarakat, memberi sanksi/hukum bagi yang tidak menjalankan keputusan maupun dengan melakukan sosialisasi politik. Suatu sistem politik tidak akan goyah hanya karena keputusan yang tidak selalu memenuhi kebutuhan masyarakat atau lemahnya sanksi yang diberikan kepada yang tidak melaksanakan keputusan. (Baca juga : peran indonesia dalam gerakan non blok)
Dalam pelaksanaan sistem politik suatu negara terdapat beberapa hal yang selalu ada dan rutin dilakukan serta target/tujuan yang dijadikan sebagai prioritas untuk dicapai. Hal-hal tersebutlah yang menjadi ciri-ciri dari sebuah sistem politik. Secara umum, sistem politik memiliki 7 (tujuh) ciri-ciri, yaitu sebagai berikut : (Baca juga : bentuk bentuk usaha pembelaan negara)
Seorang Gabriel Almond mengemukakan bahwa ada dua ciri utama dalam suatu sistem politik yakni kebudayaan dan pelaksanaan fungsi. Adapun ciri-ciri sistem politik lebih lengkapnya menurut Gabriel Almond, yaitu sebagai berikut :(Baca juga : proses terbentuknya masyarakat berdasarkan pendekatan interaksi sosial)
Kehidupan masyarakat yang paling sederhana sekalipun tetap memiliki berbagai tipe struktur politik. Tipe-tipe struktur politik tersebut memiliki tingkat dan bentuk pembagian kerja yang diatur secara jelas serta dapat dibandingkan antara satu tipe struktur dengan tipe struktur lainnya. (Baca juga : ciri ciri masyarakat politik)
Meski sistem politik memiliki perbedaan struktur dan tingkat yang berbeda-beda namun mereka sama-sama menjalani atau melaksanakan fungsi yang disesuaikan dengan tingkatan dan tipe struktur masing-masing serta gaya pelaksanaan fungsi yang sama antara satu dengan yang lainnya. (Baca juga : fungsi negara)
Dengan adanya multifungsi ini maka sistem politik dapat membandingkan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya, yakni dengan cara membandingkan hasil dan pelaksanaan fungsi tersebut namun harus disesuaikan dengan tingkatan struktur. (Baca juga : fungsi lembaga swadaya masyarakat)
Tidak ada patokan yang jelas antara kebudayaan yang modern maupun kebudayaan tradisional. Tidak ada kebudayaan yang 100% merupakan kebudayaan modern, begitu juga sebaliknya tidak ada kebudayaan yang 100% merupakan kebudayaan tradisional. Semua sistem politik yang ada di suatu negara adalah campuran antara kebudayaan modern dan tradisional. (Baca juga : dampak ketimpangan sosial)
David Easton menyatakan bahwa dalam sistem politik terdapat dua hal yang menjadi ciri utama yaitu adanya input dan output. Kedua hal ini menjadi penentu keberlangsungan kegiatan dan pelaksanaan sistem politik. Berikut ini ciri-ciri sistem politik lebih lengkap menurut David Easton, antara lain : (Baca juga : asas asas kewarganegaraan)
Output dari sistem politik adalah berupa keputusan yang dibuat dan diberlakukan bagi kepentingan bersama masyarakat. Untuk menghasilkan/mengeluarkan sebuah output dibutuhkan input secara terus menerus dan berkelanjutan. (Baca juga : pengertian rehabilitasi)
Kebutuhan masyarakat terbagi atas berbagai macam jenis kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian disebut input. Berbeda input tentu akan menghasilkan output yang berbeda pula. Dalam menangani input dan kemudian menindaklanjuti sehingga menjadi output yang berbeda-beda tersebut, maka sistem politik juga membutuhkan kelompok-kelompok personil yang memiliki keahlian berbeda masing-masingnya. Perbedaan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing personil inilah yang dinamakan dengan diferensiasi pada sistem. (Baca juga : penyebab lunturnya bhinneka tunggal ika)
Agar suatu sistem dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan integrasi/keterpaduan antar unit atau kelompok yang ada didalamnya. Integrasi atau keterpaduan ini merupakan hal yang dapat menguatkan dan mendorong kinerja suatu sistem menjadi lebih optimal. Sebaliknya, jika dalam sistem tidak ada suatu integrasi/keterpaduan, akan terjadi yang namanya disfungsi atau malfungsi sistem yang dapat memicu runtuhnya sistem politik yang ada. (Baca juga : globalisasi)
Demikianlah pembahasan kali ini tentang pengertian dan ciri-ciri sistem politik. Semoga artikel ini bermanfaat.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…