GuruPPKN.com

Sistem politik yang diterapkan menjadi contoh identitas nasional yang membuat suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Salah satu sistem politik yang diterapkan banyak negara di dunia adalah politik birokrasi. Politik birokrasi memiliki makna sebagai sistem politik yang mendelegasikan beberapa tugas kepada instansi atau orang-orang tertentu di dalam suatu politik. Dengan menggunakan sistem politik birokrasi, seorang pemimpin tidak hanya menjalankan tugasnya sendiri. Ia bisa membagi tugas-tugas politik yang dimilikinya ke beberapa orang, lembaga, atau organisasi tertentu. Pembagian atau pendelegasian tugas ini tentu berdasarkan kemampuan serta tujuan yang ingin dicapai dari tugas tersebut. Adanya sistem politik birokrasi ini sebenarnya membawa manfaat dan kekurangan tersendiri. Manfaat dari hadirnya politik birokrasi adalah:

1. Tugas ditangani oleh orang yang profesional di bidangnya.
2. Negara dapat mencapai tujuan ketahanan nasional karena setiap pekerjaan terbagi dengan baik.
3. Semua beban kerja tidak menjadi tanggungan pemimpin.

Beberapa kekurangan politik birokrasi adalah:

1. Proses yang lambat karena harus melewati banyak jenjang sebelum mencapai puncak.
2. Penyalahgunaan wewenang. Salah satu penyimpangan pada masa reformasi yang banyak terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dalam proses birokrasi.
3. Adanya banyak aturan dan lika-liku dalam pemerintahan dan sistem politik.

Contoh Politik Birokrasi di Indonesia

Indonesia termasuk salah satu negara yang menjalankan sistem politik birokrasi. Dulu Indonesia bukan negara yang menggunakan sistem politik birokrasi. Penerapan politik birokrasi menjadi penyebab konstitusi diubah dari RIS kembali ke UUD 1945. Sistem politik ini dinilai sesuai dengan  karakteristik negara kesatuan yang dimiliki oleh Indonesia.

• Pengurus Partai Politik dari Daerah ke Pusat

Contoh politik birokrasi yang pertama adalah pengurus partai politik yang dimiliki oleh partai politik dari pusat hingga ke daerah. Adanya pengurus dari pusat hingga ke daerah ini bahkan menjadi salah satu persyaratan suatu partai politik bisa ikut pemilu atau tidak. Susunan pengurus dari partai politik adalah DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang berkedudukan di ibukota negara. DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) yang berkedudukan di ibukota provinsi. Lalu, ada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Kemudian di tingkat kecamatan ada DPC (Dewan Pimpinan Cabang). Hingga yang paling bawah adalah PAC (Pimpinan Anak Cabang) yang ada di setiap kelurahan atau desa. Namun, contoh politik birokrasi ini tidak diterapkan oleh semua partai politik dengan alasan SDM yang terbatas.

• Sistem Pemerintahan Dari Pusat Hingga Ke Daerah

Ciri-ciri negara kesatuan yang dimiliki oleh Indonesia adalah adanya provinsi yang diberikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat politik birokrasi harus diterapkan di Indonesia. Contoh politik birokrasi ini bisa dilihat dari tampuk pimpinan tertinggi hingga yang paling rendah. Pimpinan tertinggi di Indonesia adalah presiden, lalu gubernur, walikota/bupati, camat, lurah/kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan berakhir pada kepala keluarga.

Itulah contoh politik birokrasi yang paling mudah ditemukan di Indonesia. Memiliki sistem pemerintahan yang menerapkan politik birokrasi menjadi salah satu ciri-ciri integrasi nasional di bidang pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia dapat menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Meskipun terkadang panjangnya birokrasi yang harus dilalui membuat proses di pemerintahan sangat lama.