Politik strategi nasional bisa didefinisikan sebagai kebijakan umum serta pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan ketahanan nasional. Dalam perjalanannya tidak mudah untuk membuat dan mengambil kebijakan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini dikarenakan berbagai macam kepentingan yang membaur ke kepentingan nasional. Maka dari itu pentingnya politik hadir di dalam strategi nasional. Politik akan mengupayakan agar terwujudnya tujuan dari strategi nasional, berikut beberapa contoh aspek-aspek ketahanan nasional dalam politik strategi nasional :
- Bidang Hukum
Politik strategi nasional dalam bidang hukum bisa dilihat sesuai sifat ketahanan nasional dalam kebijakan-kebijakan berikut :
- Menata sistem hukum nasional untuk kemaslahatan bersama dengan menghormati hukum agama serta hukum adat dan juga memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang dapat mendiskriminasi kelompok tertentu yang menjadi minoritas di Indonesia.
- Membudayakan hukum di semua elemen masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan hukum dapat dilaksanakan dalam kerangka supremasi dan tegaknya negara hukum.
- Penegakan hukum nasional maupun asas hukum adat secara konsisten agar bisa menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta bisa menghargai hak asasi manusia.
- Peningkatan integritas aparat penegak hukum agar bisa berlaku adil dan mengutamakan kebenaran sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- Bidang Ekonomi
Sektor ekonomi salah satu dasar penting untuk memajukan sebuah bangsa, maka politik strategi nasional di bidang ini haruslah tepat.
- Sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada asas keadilan dan persaingan secara sehat sehingga mengutamakan kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Maka politik strategi nasional ini terwujud bisa menjamin masyarakat untuk berusaha dan bekerja yang manusiawi.
- Mandiri dengan tenaga, usaha dan modal sendiri. Maka tidak bergantung dengan negara lain dalam meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi bangsa sendiri. Hal ini akan mewujudkan usaha yang berbasis kearifan lokal dengan tetap menjalankan contoh hubungan bilateral.
- Mengutamakan upaya terpadu agar mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak dari krisis ekonomi.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus sehat agar mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur.
- Bidang Politik
- Melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, serta tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
- Memaksimalkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Menguatkan sistem politik nasional sesuai tujuan geopolitik yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka yang bisa mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
- Peningkatan pendidikan politik secara komprehensif kepada masyarakat agar bisa mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Memasyarakatkan serta menerapkan prinsip anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.