Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan juga perjalanan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, banyak sekali tragedi pemberontakan yang terjadi karena beberapa wilayah dan kelompok menolak untuk bergabung dengan NKRI. Beberapa pemberontakan yang terjadi juga merupakan pemberontakan yang menerima pengaruh dari Belanda untuk mencegah perubahan RIS atau Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, beberapa diantaranya seperti dampak pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Azis, dan pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Dalam kesempatan kali ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai RMS atau Republik Maluku Selatan, beserta dengan dampak RMS yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi Indonesia dan juga yang berkaitan dengan pembentukan RMS tersebut.
Latar Belakang
RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan gerakan sparatisme yang dibuat untuk mencegah proses perubahan RIS menjadi NKRI. RMS sendiri diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 oleh pemimpinnya yitu Dr. Chris Soumokil, seorang mantan jaksa agung NIT atau Negara Indonesia Timur. Pulau-pulau besar yang termasuk didalamnya adalah seperti Seram, Ambon, dan juga Buru. Berdirinya RMS ini pastinya menimbulkan respon pemerintah dalam masa transisi NKRI, dimana kehadiran RMS dianggap sebagai suatu ancaman bagi keutuhan RIS. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian langsung membuat langkah-langkah selanjutnya untuk menghadapi atau mengatasi kondisi tersebut.
Adapun latar belakang dari pembentukan RMS adalah:
Dari kedua latar belakang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pembentukan RMS sendiri adalah untuk :
Upaya dan Langkah Pemerintah Indonesia
Terbentuknya RMS secara jelas mengancam kesatuan Indonesia yang saat itu sedang dalam proses kembali ke NKRI. Oleh sebab itu, beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah untuk membujuk RMS kembali dan bergabung dengan NKRI. Beberapa upaya tersebut diantaranya seperti:
Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan upaya damai. Pada tanggal 27 April 1950, pemerintah mengirimkan Dr. J. Leimena dan rombongan ke Ambon untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS. Tidak hanya untuk berdamai saja, tetapi juga untuk membujuk RMS untuk tetap bergabung dengan NKRI. Sayangnya langkah damai yang diambil pemerintah di tolak oleh Soumokil dengan mengirimkan surat berisi penolakan untuk damai dan berunding. Ditambah lagi, Soumokil justru meminta bantuan dan juga pengakuan dari negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, hingga juga komisi PBB untuk Indonesia.
Ketika upaya damai dan berunding ditolak mentah-mentah oleh Soumokil, pemerintah Indonesia kemudian merencanakan untuk melakukan blokade laut. Upaya ini bertujuan untuk memaksa pihak RMS agar bersedia untuk berunding. Blokade laut sendiri dilakukan pada 18 Mei hingga 14 Juli 1950 dengan melakukan pengawasan di semua perairan Maluku dan juga penghancuran terhadap kapal-kapal pemberontak. Sayangnya upaya kedua ini juga belum berhasil memaksa Soumokil untuk bersedia berunding dengan pemerintah Indonesia. Oleh sebab itulah direncanakan untuk melakukan upaya atau langkah yang ketiga, yaitu ekspedisi atau operasi militer.
Ketika kedua upaya sebelumnya masih tidak berhasil dan bahkan ditolak mentah-metah oleh Soumokil, pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan ekspedisi militer dibawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang seorang panglima Indonesia Timur. Operasi militer tersebut dikenal sebagai Gerakan Operasi Militer IV atau GOM IV untuk memberantas pemberontakan RMS. Operasi militer ini berhasil menguasai Ambon pada awal November 1950, tetapi konflik di Seram masih tetap berlanjut hingga Desember 1963. Hingga kemudian pemimpin RMS, Soumokil, berhasil di tangkap pada 12 Desember 1963 dan dihadapkan pada Mahkamah Luar Biasa di Jakarta. Dimana kemudian menghasilkan keputusan bahwa Soumokil dijatuhi hukuman mati.
Itulah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan RMS dan bergabung kembali di NKRI. Setelah jatuhnya Ambon dan juga ditangkapnya Soumokil, menyebabkan adanya pengungsian pemerintah RMS ke Seram, dan pada tahun 1966 mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Bahkan pemerintahan terasing ini juga masih berdiri dan dipimpin oleh John Wattilete yang dilantik pada April 2010. Pada akhirnya pemerintah Indonesia berhasil menghentikan RMS.
Tidak hanya berhenti di ketiga upaya tersebut saja, namun pemerintahan RI dibawah kepemimpinan Soekarno-Hatta juga mengultimatum semua aktivis RMS yang memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS untuk segera menyerahkan diri kepada pemerintah RI. Sehingga semua aktivis tersebut berhasil ditangkap oleh pasukan militer yang dikirimkan pemerintah Indonesia dari pulau Jawa.
Dampak Positif dan Negatif
Berhasilnya pemerintah Indonesia menghentikan RMS merupakan salah satu upaya besar pemerintah untuk kembali pada NKRI. Pemberontakan RMS sendiri merupakan salah satu contoh ancaman terhadap NKRI yang menyebabkan beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa dampak tersebut diantaranya seperti:
1. Dampak positif
Adanya pemberontakan RMS pastinya membuat masyarakat, terutama masyarakat Maluku kembali sadar akan pentingnya kesatuan bangsa. Selain itu, diterapkannya kembali penghargaan dan juga pengembalian pedoman atau orientasi adat istiadat serta budaya Maluku pada masyarakat setempat. Dimana kondisi tersebut juga menyadarkan masyarakat Maluku akan pentingnya dan kokohnya adat istiadat dan juga kebudayaan Maluku itu sendiri.
2. Dampak Negatif
Dibandingkan dengan dampak positif, RMS lebih banyak memberikan dampak negatif terutama bagi negara Indonesia. Beberapa dampak tersebut diantaranya seperti:
Dampak yang sangat jelas terlihat dari adanya pemberontakan RMS adalah banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan juga adanya kerusakan materiil. Pemberontakan yang terjadi menimbulkan kericuhan dan juga ancaman tidak hanya bagi kestabilan Indonesia saja, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Banyaknya korban yang yang ditimbulkan baik dari anggota RMS maupun dari pihak pemerintah Indonesia pastinya menjadi dampak yang negatif, belum lagi dengan banyaknya fasilitas negara maupun masyarakat yang menjadi rusak pula.
Berdirinya RMS dan terjadinya pemberontakan juga menyebabkan hubungan antar kelompok di Maluku terganggu, terutama bagi kelompok pendukung RMS dan kelompok pendukung NKRI. RMS menimbulkan berbagai contoh konflik sosial dalam masyarakt di wilayah Maluku, keadaan tersebut juga menyebabkan masyarakat bingung akan status kewarganegaraan mereka, sehingga hubungan antar anggota masyarakat juga terganggu.
Seluruh pemberontakan atau gerakan sparatisme secara jelas menyebabkan timbulnya ancaman bagi stabilitas NKRI, termasuk juga dengan terbentuknya RMS. Terbentuknya RMS memberikan ancaman dan juga rasa ketidaknyamanan bagi wilayah Indonesia, dimana pada masa itu sedang dalam proses kembali dari RIS ke NKRI. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan beberapa upaya menjaga keutuhan NKRI untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi agar dapat menciptakan keamanan, kenyamanan, serta kestabilan NKRI.
Berhasilnya pemberontakan RMS dihentikan menyebabkan adanya migrasi besar-besaran oleh pada mantan serdadu KNIL dan juga para pendukung RMS ke Belanda. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, mereka bahkan juga membentuk pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Di Belanda sendiri, mereka ditempatkan pada kamp-kamp dan perumahan yang terpencil. Tidak hanya itu, mereka juga diisolasikan dari masyarakat Belanda pada umumnya, karena pemerintah Belanda tidak mendukung pemberontakan RMS kembali setelah proses pemberontakan RMS tersebut gagal.
Berpindahnya pemerintahan RMS ke Belanda, dan juga adanya anggapan bahwa Belanda juga ikut andil dalam pembentukan serta pemberontakan RMS kemudian menyebabkan pengaruh pada hubungan antara Indonesia dan Belanda, terutama pada masa itu. Bahkan sempat adanya percobaan pembunuhan terhadap duta besar Indonesia, kemudian juga semakin memperburuk hubungan antara Indonesia dengan Belanda.
RMS juga menyebabkan adanya aksi terorisme di Belanda, dimana kondisi tersebut merupakan suatu reaksi dari RMS terhadap pemerintah Belanda yang tidak mau membantu RMS. Beberapa aksi terorisme yang sempat dilakukan seperti, percobaan pembunuhan duta besar Indonesia di Belanda tahun 1970, penyanderaan di gedung provinsi di Assen tahun 1978, dan lain sebagainya. Beberapa aksi teroris tersebut juga ikut memperburuk hubungan Indonesia dengan Belanda.
Selain beberapa dampak diatas, pembentukan dan pemberontakan RMS juga menyebabkan adanya dampak secara berkelanjutan. Beberapa dampak tersebut seperti masih adanya pendukung RMS yang tidak ingin bergabung dengan NKRI, bahkan pada tahun 2002 terjadi pengibaran bendera RMS di wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Maluku. Kejadian tersebut tentunya mengganggu dan juga mengancam persatuan NKRI, yang kemudian menyebabkan 23 oang ditangkap oleh aparat kepolisian Indonesia. Bahkan tidak hanya berhenti disitu saja, pengibaran bendera RMS di Maluku terus berlanjut hingga tahun 2004, hingga menyebabkan adanya penangkapan dan juga konflik yang terjadi antara aktivis RMS dengan NKRI.
Itulah beberapa dampak RMS yang terjadi baik bagi Indonesia maupun juga bagi pihak Belanda. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan pemberontakan RMS memberikan dampak yang tidak kecil, bahkan tidak hanya berdampak bagi Indonesia saja namun juga berdampak juga bagi Belanda. Pada Intinya, dampak RMS sangat mengancam kesatuan dan persatuan NKRI, karena tidak hanya berdampak pada saat itu saja namun juga memberikan dampak berkelanjutan yang mana dapat mengancam stabilitas NKRI kembali. Demikian penjelasan mengenai dampak RMS, beserta dengan latar belakang, dan upaya pemerintah untuk memberhentikan pemberontakan yang terjadi. Semoga informasi diatas dapat bermanfaat.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…