Masa orde baru di Indonesia memang tidak dapat terlepas dari peran Soeharto sebagai presiden Indonesia pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa orde baru ini sebenarnya juga dikenal dengan masa kejayaannya Indonesia, dimana terjadi berbagai macam perkembangan pesat baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun juga pada sektor pembangunan sebagai salah satu tujuan orde baru.
Namun tetap saja pada akhirnya terjadi kemunduran dari rezim orde baru ini dimana terdapat berbagai macam alasan atau hal yang memuat kemunduran serta jatuhnya rezim atau pemerintahan orde baru. Dimana pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi salah satu momentum penting bagi Indonesia, karena orde baru benar-benar runtuh dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden Indonesia. Lantas apa saja penyebab keruntuhan orde baru tersebut? berikut ini ada beberapa faktor penyebab keruntuhan orde baru yang akan dibahas secara lengkap.
Faktor penyebab yang pertama adalah krisis moneter atau krisis keuangan yang terjadi di wilayah Asia Timur yang kemudian berimbas pula pada Indonesia. Akibat adanya krisis tersebut di tahun 1997 menyebabkan pelemahan di berbagai sektor keuangan Indonesia, termasuk turunnya nilai tukar rupiah, penarikan saham-saham pada sektor penanaman modal, dan kondisi ekonomi negara yang menjadi kacau. Kondisi tersebut pula yang kemudian menyebabkan berbagai macam masalah dan konflik menghantam stabilitas nasional Indonesia, termasuk dalam sistem pemerintahan orde baru dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Keadaan krisis moneter yang juga menyerang Indonesia akhirnya juga berdampak pada utang luar negeri Indonesia yang semakin membengkak, baik untuk pemerintah maupun utang pihak swasta. Keadaan ini disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dimana utang Indonesia menggunakan mata uang tersebut. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan utang luar negeri Indonesia pada masa orde baru menjadi semakin membengkak.
Dalam UUD 1945 pasal 33, disebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus berdasar pada asas demokrasi ekonomi. Namun pada masa orde baru, justru sistem ekonomi hanya dikuasai oleh beberapa golongan kaya saja, seperti konglomerat. Kondisi ini juga memunculkan berbagai macam monopoli ekonomi, sehingga sistem ekonomi Indonesia pada masa itu lebih condong pada sistem kapitalis. Oleh sebab itulah disebutkan terjadinya penyimpangan UUD atau penyimpangan konstitusi pada masa orde baru.
Pada masa orde baru memang pola pemerintahan yang berlangsung lebih mengarah pada pola pemerintahan terpusat yang juga menjadi ciri-ciri pemerintahan orde baru, yakni terpusat di Jakarta. Kondisi ini memberikan wewenang penuh pada peranan pemerintah pusat dalam mengatur masyarakatnya secara keseluruhan. Namun kondisi tersebut justru menimbulkan adanya kondisi dimana pembangunan daerah menjadi tidak merata, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.
Penyebab keruntuhan orde baru selanjutnya adalah adanya krisis politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masa orde baru yang sarat dengan KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta adanya pembatasan kekuatan politik. Salah satu yang mencolok adalah adanya pembatasan partai politik yang menyebabkan banyak aspirasi rakyat tidak tersampaikan. Sehingga menimbulkan kondisi dimana secara tidak langsung rakyat harus mematuhi kehendak penguasa tanpa boleh membantah. Bahkan ketika ada yang mengkritik kebijakan pada masa orde baru akan langsung di hukum penjara karena dianggap telah mengganggu stabilitas negara.
Kondisi memburuk pada masa orde baru juga ditandai dengan munculnya berbagai macam tragedi besar di Indonesia. Salah satu yang sangat membekas dalam sejarah Indonesia adalah tragedi Trisakti, dimana adanya aksi demo oleh mahasiswa, dosen, serta staf kampus Trisakti pada 12 Mei 1988. Demo ini dilakukan untuk meminta pemerintah melakukan reformasi diberbagai aspek, baik pemerintah, ekonomi, maupun politik melalui sidang istimewa MPR.
Namun sayangnya aksi ini menjadi suatu tragedi berdarah, dimana empat mahasiswa Trisakti di tembak oleh aparat. Kejadian tersebut kemudian memicu aksi kekerasan dan kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia, sehingga membuat kondisi dan stabilitas Indonesia menjadi kacau hingga menjadi catatan terburuk dalam sejarah Indonesia.
Krisis hukum di Indonesia pada masa orde baru juga menambah penyebab keruntuhannya. Dimana sistem peradilan pada masa orde baru tidak dapat dijadikan sebagai patokan atau barometer untuk mengharapkan pemerintah berlaku adil atau sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan sisi tidak percaya masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia pada masa itu.
Orde baru yang memang kental dengan praktek-praktek KKN menyebabkan Indonesia mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap pemerintahnya. Krisis kepercayaan ini juga membuat para investor kemudian banyak yang menarik seluruh modal yang telah ditanamkan di Indonesia, sehingga menimbulkan krisis yang berkepanjangan.
Terlebih lagi aksi dan tragedi yang banyak terjadi diberbagai daerah atau wilayah juga menguatkan adanya sisi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan orde baru, hingga menimbulkan aksi demo besar-besaran menuntut lengsernya Soeharto dari jabatannya masa itu sebagai presiden.
Penyebab yang terakhir adalah adanya penyimpangan terhadap asas Bhinneka Tunggal Ika, dimana ditandai dengan adanya diskriminasi dimana-mana pada masa orde baru. Salah satu yang menonjol adalah adanya diskriminasi oleh pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong Hoa.
Dimana mereka dilarang untuk mengeluarkan pendapat bahkan hingga dianggap sebagai orang asing atau tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia. Tentunya kondisi tersebut melanggar nilai HAM dan juga merusak makna Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Itulah dia beberapa penyebab keruntuhan orde baru, semoga informasi diatas dapat bermanfaat.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…