10 Penyimpangan Konstitusi Pada Masa Orde Baru di Indonesia

Konstitusi atau Undang – undang Dasar di dalam sebuah negara merupakan norma sistim politik dan hukum yang di bentuk oleh pemerintahan negara. Hukum yang menjabarkan prinsip – prinsip dasar bagi peraturan – peraturan lainnya. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya (ciri – ciri konstitusi).

Intinya konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan penyimpangan konstitusi pada masa orde baru yang ada dalam negara tidak di salah gunakan dan hak asasi manusia/warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu negara.

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah:

  • UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
  • UUD RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
  • UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
  • UUD 1945 Masa Pemerintahan Orde Lama (5 Juli 1959 – 1965)
  • UUD 1945 Masa Pemerintahan Orde Baru
  • UUD 1945 Masa Reformasi, berlaku 1998 sampai 1999
  • UUD 1945 Hasil Amandemen Pertama Tahun 1999
  • UUD 1945 Hasil Amandemen Kedua Tahun 2000
  • UUD 1945 Hasil Amandemen Ketiga Tahun 2001
  • UUD 1945 Hasil Amandemen Keempat Tahun 2002

Dalam pelaksanaannya peran konstitusi dalam negara demokrasi penyimpangan konstitusi pada masa orde baru mengalami beberapa penyimpangan terhadap konstitusi UUD 1945, penyimpangan yang terjadi pada masa itu antara lain:

  1. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden

Pemutusan kekuasaan di tangan presiden menyebabkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merajalela, terdapat kesenjangan sosial yang semakin melebar, bertambahnya hutang luar negeri yang semakin membengkak, dan krisis multi dimensi terjadi di mana-mana. Lembaga-lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden. Selain itu tidak adanya rencana suksesi atau penurunan kekuasaan presiden ke presiden yang selanjutnya.

  1. Pembatasan hak-hak politik rakyat

Hak – hak politik rakyat pada masa orde lama di batasi, ini merupakan salah satu pelanggaran hak warga negara. Hal ini dapat terlihat dengan jumlah partai politik yang dibatasi menjadi 3 (PPP, Golkar, PDIP). Sangat menyimpang dari hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945.

  1. Pembatasan kebebasan pers

Terjadi pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibelenggu sehingga suara rakyat tidak dapat diapresiasikan dan dituangkan kehadapan umum. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibrendel.

  1. Pembangunan yang Tidak Merata

Pembangaunan yang direncanakan dan dilakukan pemerintah tidak dijalankan secara merata menyebabkan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pembangunan di pusat pemerintahan dengan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan kekayaan yang didapat oleh daerah masing – masing semuanya di tarik ke pusat dan dipergunakan untuk pembangunan pusat.


  1. Muncul pihak – pihak yang tidak puas disebabkan pembangunan

Diakibatkan karena pembangunan yang tidak merata maka banyak pihak daerah yang merasa tidk puas dan berniat memisahkan diri dari NKRI. Contahnya Aceh, Papua, dan Timor Timur.

  1. Terjadinya kecemburuan sosial

Kecemburuan sosial banyak terjadi, antara lain kecemburuan antara penduduk pribumi dengan para transmigran yang datang, hal ini disebabkan para transmigran mendapatkan tunjangan yang cukup besar dari pemerintah pada awal tahun (tahun pertama).

  1. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi semakin bertambah dengan terlihatnya perbedaan ekonomi atau pendapatan antara warga miskin dengan warga yang kaya.

  1. Pelanggaran HAM

Terjadinya pelanggaran HAM (jenis – jenis pelanggaran HAM) terhadap masyarakat pribumi, terutama bagi warga Tionghoa. Karena semua warganegara berhak mendapat jaminan perlindungan HAM.

  1. Keamanan Menggunakan Kekerasan

Pada saat itu keamanan dapat dilaksanakan tetapi dengan jalan menggunakan kekerasan, contohnya seperti penembakan misterius, penculikan mahasiswa, aktifis, dsb.

  1. Terjadi Penurunan Birokrasi

Pada pemerintahan Presiden Soeharto ini sering di sebut dengan sistem orde baru di negara Indonesia. Masa orde baru yang berlangsung ini pada tahun sekitar 1966 sampai 1998. Orde Baru dengan landasan orde baru menggantikan orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Waktu yang berjangka dalam ini, bentuk ekonomi pada negara Indonesia ini menjadi punya perkembangan yang maju dan cepat secara bersamaan pada adanya kecurangan terjadinya korupsi yang ada di Indonesia. Beberapa kesenjangan ini, menjadi rakyat semakin tertekan karena meningkatnya rakyat yang miskin semakin banyak dan rakyat yang kaya semakin melebar pesat.

10 Penyimpangan konstitusi pada masa orde baru ini terjadi pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto yang cukup panjang. Masa pemerintahan Orde Baru berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto secara paksa pada tanggal 21 Mei 1998 pasca demo besar-besaran yang dipelopori mahasiswa dan menuntut reformasi di segala bidang. Hukum antara kaum atas dan kaum kalangan bawah harus adil dan beradap sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang berlaku. Oleh sebab itu mari kita berfikir secara logis memahami nilai – nilai Pancasila dan kritis demi untuk kemakmuran yang demokratis, keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan Negara. Demikianlah ulasan singkat ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi anda yang membacanya.

, , ,




Post Date: Thursday 18th, January 2018 / 07:55 Oleh :
Kategori : Negara