Dalam mempelajari ilmu politik anda juga bisa melihat sifat-sifat ideologi politik, tidak hanya sekedar definisi dari politik saja yang bisa anda pelajari. Ada banyak hal bisa anda pelajari dari ilmu politik terutama politik Indonesia, berbeda dengan politik Negara lain politik Indonesia memiliki sistem politik bebas dan aktif. Selain itu politik di Indonesia juga memiliki landasan dan dasar berdasarkan kepribadian dan tujuan bangsa Indonesia. Dasar dan landasan tersebut yaitu Pancasila dan UUD 1945 dimana pada setiap sila pada pancasila mencerminkan tujuan, cita- cita, dan kepribadian bangsa. Adapun salah satu cita- cita bangsa pada pancasila yang dijadikan sebagai landasan dalam berpolitik yaitu menciptakan kedamaian abadi. Selain itu Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan politik.
Sedangkan pada UUD 1945, landasan politik terdapat pada batang tubuh dan pembukaannya. Sebagai pengetahuan sebelum mempelajari politik lebih dalam berbeda dengan perbedaan prri dan permesta, anda perlu mengetahui definisi umum dari politik itu sendiri. Secara umum politik memiliki arti sebagai proses dalam membentuk dan membagi kekuasaan atas daerah wilayah dalam masyarakat melalui beberapa proses. Selain itu adapun definisi lain dari politik yaitu sebagai seni untuk meraih dan mempertahan kan kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Dan itulah definisi dari politik secara umum. Setelah anda benar- benar paham tentang definisi politik, berikutnya yaitu mempelajari tentang infrastruktur politik. Tentunya ini sangat berbeda dengan definisi politik, dimana infrastruktur politik merupakan sebuah teori dasar untuk mempelajari dan mengenal politik lebih dalam lagi.
Infrastruktur Politik
Pertama anda juga harus paham dengan definisi dari infrastruktur politik secara umum terlebih dahulu. Infrastruktur politik sendiri merupakan suasana dari kehidupan politik dalam masyarakat dan berhubungan dengan lembaga- lembaga kemasyarakatan atau biasa disebut LSM dalam menjalankan kegiatannya. Kegiatan serta dibentuknya infrastruktur politik sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kebijakan lembaga kenegaraan.
Tidak hanya itu saja berbeda dengan prinsip-prinsip ideologi politik, infrastruktur politik juga berpengaruh pada fungsi dan kekuasaan dari setiap lembaga- lembaga kenegaraan dimana mereka dengan mudah menyalurkan aspirasi maupun kepentingan rakyat dalam menjalankan kekuasaan serta pemerintahan Negara. Dalam ketatanegaraan di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa infrastruktur politik merupakan pondasi dalam politik informal.
Peran dan Komponen Infrastruktur Politik
Dan bisa dibilang juga bahwa infrastruktur politik merupakan sebuah mesin dalam masyarakat dengan komponen sejumlah kelompok yang dibentuk berdasarkan kesetaraan. Pembentukan kelompok- kelompok ini memiliki kesetaraan dalam hal sosial, ekonomi, tujuan, dan beberapa kesetaraan lain. Dan berikut ini merupakan komponen- komponen dari infrastruktur politik beserta sedikit penjelasannya, pastikan anda mempelajarinya dengan cermat. Berikut beberapa peran dan komponen infrastruktur politik:
Partai politik merupakan sebuah organisasi yang mewakili beberapa golongan masyarakat dengan tujuan sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam masyarakat berbeda dengan syarat pembentukan partai-politik, partai politik memiliki fungsinya. Ada beberapa fungsi dari partai politik. Pertama, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dimana dengan adanya partai politik maka rakyat dengan mudah menyalurkan aspirasinya terutama ketika pemilihan wakil rakyat. Kedua, partai politik memiliki fungsi untuk mengajak masyarakat dalam melakukan kegiatan- kegiatan kenegaraan dan yang terakhir yaitu mengatur jika terjadi pertikaian dalam kasus politik di masyarakat. Selain memiliki fungsi, partai politik sebagai salah satu komponen dalam infrastruktur politik memiliki beberapa peranan seperti berikut ini:
Komponen infrastruktur politik berikutnya yaitu kelompok kepentingan dimana kelompok ini berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berpihak pada jabatan publik. Kelompok kepentingan ini tidak menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Dalam perannya berbeda dengan cara menghargai jasa pahlawan, kelompok kepentingan merupakan sebuah wadah untuk menampung saran, kritik, tuntutan kepentingan anggota masyarakat, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada sistem politik. Dan kelompok kepentingan ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu Interest Group Asosiasi, Interest Group Institusional, Interest Group, dan Non Asosiasi, Interest Group Anomik.
Kelompok penekan atau biasa disebut dengan pressure group merupakan sekelompok manusia dari sebuah lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas sebagai golongan dengan kemauan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa. Adapun peranan kelompok penekanan dalam infrastruktur politik sebagai berikut :
Adapun pengertian dari media komunikasi politik yaitu salah satu komponen infrastruktur politik dengan fungsi untuk menyampaikan informasi- informasi penting mengenai politik maupun pemerintahan kepada masyarakat dan sebaliknya. Selain itu media komunikasi politik dapat digunakan untuk menghubungkan pemikiran politik dalam masyarakat. Dengan adanya media komunikasi politik dalam infrastruktur politik maka suasana politik dalam masyarakat akan terdukung dan media komunikasi politik ini juga sebagai salah satu sarana pemersatu antar golongan politik. selain memiliki fungsi penting seperti di atas berbeda dengan hak dan kewajiban komnas ham, media komunikasi politik juga memiliki peran seperti berikut:
Adapun komponen infrastruktur politik berikutnya yaitu organisasi kemasyarakatan atau biasa disingkat menjadi ORMAS. Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang- Undang Pasal 1 No. 8 tahun 1985 tentang ORMAS. Dalam pengertiannya berbeda dengan perbedaan ham dan kam, organisasi masyarakat merupakan sebuah organisasi dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan untuk berperan dalam pembangunan berdasarkan Pancasila. Adapun peranan organisasi masyarakat dalam infrastruktur politik berdasarkan Undang- Undang Pasal 5 No. 8 tahun 1985 sebagai berikut :
Komponen infrastruktur terakhir yaitu tokoh politik, seperti yang anda tau bahwa tokoh politik sangat berperan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Tokoh politik sendiri merupakan orang- orang dengan pekerjaan di dunia politik dan sangat eksis di kalangan masyarakat. Peran dari tokoh politik ini dalam infrastruktur politik yaitu mengambil keputusan yang berpengaruh dalam wilayah secara politik. Selain itu tokoh politik juga memiliki peran untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Fungsi- Fungsi Infrastruktur Politik
Itulah komponen- komponen dari infrastruktur politik beserta fungsi dan pengertiannya. Untuk mempelajari hal- hal berkaitan dengan politik tentuntunya anda perlu tau mengenai infrastrukturnya. Pastikan anda membaca informasi di atas dengan cermat untuk mendapatkan informasi secara detail. Selain itu infrastruktur politik secara umum juga memiliki fungsinya, dan ini juga merupakan sebuah landasan mengapa dibentuk komponen- komponen infrastrukturnya.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu ilmu pendidikan politik, infrastruktur politik dapat meningkatkan pengetahuan politik di masyarakat. Selain itu infrastruktur politik dapat membuat masyarakat lebih maksimal dalam berpartisipasi di dalam sebuah sistem politik. Fungsi ini telah disesuaikan dengan paham demokrasi maupun kedaulatan rakyat dimana rakyat harus menjalankan tugas sebagai partisipan politik di Indonesia.
Dalam fungsi berikutnya yaitu infrastruktur politik beserta komponennya selain dapat dijadikan sebagai sebuah wadah penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah juga dapat digunakan untuk mempertemukan kepentingan mereka. Dengan mempertemukan kepentingan- kepentingan yang beraneka ragam dalam masyarakat maka akan tercapailah satu tujuan yang sama. Dengan ini maka masyarakat akan semakin erat rasa persatuan dan kesatuannya.
Adapun fungsi utama dari adanya komponen- komponen dan infrastruktur politik yaitu sebagai agregasi kepentingan. Artinya sebagai wadah untuk menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat setiap masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang. Hal ini tentu saja diimbangi dengan adanya tujuan lain yaitu agar tuntutan maupun dukungan menjadi bagian dari sebuah keputusan politik.
Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi dimana setiap masyarakatnya memiliki hak kebebasan untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. Berdasarkan ini pula komponen- komponen dalam infrastruktur politik memiliki fungsi dalam menyalurkan suara dan pendapat masyarakat. Salah satu kegiatan untuk mendukung dan menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia maka infrastruktur politik berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan dalam pemilu.
Dengan ini maka masyarakat dengan mudah memilih pemimpin atau calon pemimpinnya secara politik menggunakan asas- asas pemilu yaitu LUBER dan JURDIL. Itulah berbagai informasi mengenai peran dan komponen infrastruktur politik secara umum. Pastikan anda membaca secara mendalam mengenai peran dan komponen infrastruktur politik di atas dan jangan lupa untuk mencermatinya. Semoga informasi mengenai peran dan komponen infrastruktur politik di atas dapat bermanfaat serta menambah wawasan anda dan selamat membaca.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…