GuruPPKN.com

Semenjak lahirnya manusia di dunia ini, ia terlahir dengan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Hak itu dinamakan hak asasi manusia atau biasa disingkat menjadi HAM, yaitu hak dasar manusia yang dimiliki oleh tiap orang selama ia hidup. Hak ini diberikan oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat mencabut atau mengganggunya tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas dan benar juga adil. HAM harus dihormati oleh semua individu, masyarakat, negara, bahkan semua penduduk bumi ini. Keberadaan HAM ini cukup rapuh karena ia merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga memungkinkan terjadi gesekan antar individu dan konflik selama pelaksanaannya. Oleh karena itu, terdapat jalur konstitusional dan politik yang dapat digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan pengaturan yang tepat terkait penegakkan HAM.

Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia sudah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Penegakkan HAM juga paling nampak jelas dari bunyi sila-sila dalam Pancasila. Dunia internasional juga menjamin tegaknya HAM, hal ini terlihat dari terbitnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dirumuskan oleh Majelis Umum, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan pandangan masyarakat dunia terhadap HAM menjadi sama. (baca juga: Peneerapan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat)

Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Mungkin sebagian dari kita melihat bahwa adanya aturan-aturan hukum tersebut sudah cukup untuk menjadikan tegaknya HAM senantiasa terjadi. Namun kenyataannya, kasus-kasus pelanggaran penegakkan HAM malah banyak terjadi di masyarakat. Memang, pelanggaran HAM yang ada bukan yang tergolong dalam pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang ataupun kejahatan agresi. Contoh kasus pelanggaran HAM yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, terhalanginya orang dalam menyampaikan pendapat di muka umum, pelecehan seksual, bullying, dan lain sebagainya. (baca juga: Perilaku yang Ditampilkan dalam Perwujudan Kedaulatan Rakyat – Bahaya Akibat Jika Tidak Ada Keadilan dalam Masyarakat)

Kasus pelanggaran HAM di masyarakat ini hanya sedikit yang sampai ke meja pelaporan pihak yang berwenang. Seperti gunung es, pelanggaran HAM di masyarakat banyak yang tersembunyi, entah karena korban sendiri yang memilih bungkam, atau malah korban yang dibungkam oleh pelaku pelanggaran HAM. Pernahkah pembaca melihat seorang suami memukul istrinya? Atau seorang ayah menempeleng anaknya? Atau yang baru-baru ini terjadi dan ramai diberitakan di media sosial, seorang wanita pengendara mobil ditampar oleh seorang lelaki tak dikenal karena berusaha menyerobot jalur mobilnya? Itu adalah contoh nyata pelanggaran HAM di sekitar kita. Ada pelanggaran karena HAM tidak sepenuhnya tegak. Lantas apa yang sebaiknya kita lakukan? (baca juga: Manfaat Organisasi)

Sebagai anggota masyarakat, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menegakkan HAM. Banyak peran yang bisa kita ambil. Artikel ini akan membahas 5 peran masyarakat dalam penegakkan HAM. Dengan banyaknya masyarakat yang berperan serta, maka penegakkan HAM bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukankah persatuan dan kesatuan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh bangsa ini? Berikut 5 peran masyarakat dalam penegakkan HAM:

1. Taat pada Aturan yang berlaku

Sebagai seorang individu anggota masyarakat, kita diharuskan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. UU No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban asasi untuk patuh terhadap aturan perundang-undangan, konvensi atau hukum yang tak tertulis, dan hukum internasional tentang HAM. Kita juga diharuskan untuk menghormati HAM orang lain dan dalam menjalankan HAM diri sendiri, kita wajib tunduk terhadap batasan pelaksanaan HAM yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dengan taat terhadap aturan HAM, tentu saja HAM akan tegak bukan? (Baca juga: Kewajiban Warga Negara)

Artikel Terkait:

• Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM
• Sifat-Sifat Hak Asasi Manusia
• Instrumen HAM di Indonesia
• Hambatan Penegakkan HAM
• Dasar Hukum HAM
• Jaminan Perlindungan HAM
• Lembaga Perlindungan HAM
• Tugas dan Fungsi Komnas HAM

2. Menjunjung Tinggi Toleransi

Mayoritas masyarakat di Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, ras, minat, bakat, dan sebagainya. Adanya perbedaan biasanya dapat menimbulkan pertikaian yang sama saja dengan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, untuk menjamin tegaknya HAM bukan sekedar mimpi, alangkah baiknya jika kita lebih memandang kesamaan kita sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia dan memberikan toleransi terhadap apa-apa yang berbeda di antara kita. Implikasi dari kebijaksanaan kita ini adalah tertibnya masyarakat dan tegaknya HAM. (Baca juga: Fungsi Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari)

3. Mengawasi Penegakkan HAM oleh Pemerintah

Banyaknya pelanggaran HAM yang tidak terdata oleh pihak yang berwenang boleh jadi adalah akibat kesalahan kita pula. Mungkin kita mengetahui adanya pelanggaran HAM, namun si korban memilih diam dan kitapun ikut diam. Padahal dengan melakukan hal semacam ini dapat membuat upaya penegakkan HAM menjadi macet, tidak optimal. Oleh karena itu, amatlah baik apabila kita membantu pemerintah dan korban dengan melapor adanya kasus pelanggaran HAM itu. Dari sini, kita bisa dapat mengawasi tindak tanduk pemerintah dalam menegakkan HAM. (Baca juga: Jenis-Jenis Pelanggaran HAM)

Artikel Lainnya:

• Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat
• Contoh Partisipasi Masyarakat dalam Politik
• Asas Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

4. Bergabung dalam Organisasi

Negeri ini memiliki banyak instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penegakkan HAM, sebut saja Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia dan lainnya. Semua lembaga ini tentunya membutuhkan tenaga penggerak dari masyarakat untuk menegakkan HAM. (baca juga: Pengertian Lembaga)

5. Memberikan Masukan pada Pemerintah

Salah satu fungsi masyarakat adalah sebagai agen kontrol sosial. Segala tindakan yang pemerintah lakukan dalam rangka menegakkan HAM tentunya memiliki berbagai kekurangan disana sini. Maka dari itu, menjadi tugas bagi kita untuk menemukan celah-celah tersebut sambil merumuskan solusi terhadap permasalahan itu dan selanjutnya adalah menyampaikan pada pemerintah.

Peran-peran yang telah disebutkan sebelumnya dalam artikel 5 peran masyarakat dalam penegakkan HAM ini hanya merupakan contoh yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ingat bersama bahwa tegaknya HAM tidak mungkin cukup hanya dengan usaha pemerintah, diperlukan pula partisipasi masyarakat dalam menegakkannya. Oleh karena itu, berusahalah sebaik mungkin untuk menerapkan isi artikel ini. Semangat!