GuruPPKN.com

Politik luar negeri adalah sebuah keniscayaan sebuah negara. Karena tidak mungkin sebuah negara dapat berdiri sendiri di tengah bangsa lain. Minimal, negara membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Tuhan tidak menciptakan semua wilayah atau negara dengan kondisi yang sama. Ada kelebihan dan kekurangan.  Sehingga negara perlu negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Politik luar negeri mempunyai definisi yang berbeda-beda dari para ahli. Namun, dalam masyarakat secara umum, politik luar negeri adalah sebuah hubungan atau kerjasama antar negara dalam lingkup internasional atau dengan negara tetangga. Definisi politik luar negeri menurut para ahli, yaitu :

• Menurut J.R Childs

J.R Childs mendefinisikan politik luar negeri secara singkat, yaitu sebagai popok-pokok yang menjadi dasar hubungan luar negeri suatu negara. Hubungan tersebut dapat bersifat regional; dengan negara tetangga atau dengan negara yang berada dalam satu wilayah, dan hubungan internasional ; negara-negara seluruh dunia dan organisasi-organisasi yang ada.

• Menurut Riza Sihbudi

Menurut Riza Sihbudi, seorang pakar ilmu politik dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), politik luar negeri adalah kelanjutan atau perpanjangan tangan dari politik dalam negeri suatu negara. Politik luar negeri adalah sebuah kebijakan politik yang berhubungan dengan tujuan pembangunan dalam suatu negara.

• Teori Hubungan Internasional

Ada juga beberapa ahli yang mendefinisikan politik luar negeri berdasarkan teori hubungan internasional. Politik luar negeri menurut teori ini adalah sebuah dasar pemahaman tentang ideologi-ideolodgi negara di dunia dan hubungan kerjasama dengan negara-negara tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional.

• Menurut Hudson

Menurut Hudson, politik luar negeri adalah bagian dari politik atau sub politik suatu negara yang menjadi pedoman negara tersebut berhubungan dengan negara lain dan menjadi pedoman bagi negara lain untuk bersahabat atau bermusuhan dengan negara tersebut.

• Goldstein

Menurut Goldstein, politik luar negeri mencakup pada kebijakan atau strategi yang diterapkan pemeirntah suatu negara yang menajdi pedoman hbungannya dengan negara lain di dinia internasional.

• Plano dan Olton

Menurut Plano dan Olton, politik luar negeri adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan rencana tindakan yang akan dibuat oleh para petinggi negara sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Politik luar negeri ini nantinya akan menentukan sikap bagaimana jika menghadapi negara lain dan atau unit politik secara internasional

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan definisi para ahli, maka dapat dipastikan bahwa politik luar negeri mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan bangsa. Politik luar negeri secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi semua kebijakan dalam negeri yang ada.

Selanjutnya berdasarkan definisi yang ada, artikel ini akan membahas tujuan politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik luar negeri ini akan dilihat dari berbagai sudut dan kepentingan sesuai ahli yang mendefinisikannya.

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Menurut UUD 1945

Sebenarnya, jauh sebelum Indonesia merdeka, politik luar negeri Indonesia sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Dibuktikan isi pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yang telah mencantumkan semuanya. Tujuan politik luar negeri Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain :

1. Menghapuskan semua kesewenangan yang terjadi di dunia, seperti penindasan dan penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan secara fisik. Penindasan dan penjajahan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
2. Mengupayakan perdamaian setiap manusia di dunia, di mana akan tercapainya tujuan yang pertama.
3. Mencapai pergaulan Internasional yang tertib tanpa pertikaian atau perang atau penjajahan.
4. Indonsia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban yang akan tercapai jika antara semua negara di dunia saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati tanpa membedakan warna kulit, suku, ras, dan agama. Karena pada dasarnya semua manusia mempunyai hak yang sama.
5. Memajukan kesejahteraan umum, secara umum adalah kesejahteraan semua bangsa di dunia, secara khusus adalah kesejahteraan Bangsa Indonesia. Diharapkan, tidak ada kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik di seluruh negara dunia. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat Indonesia akan ikut meningkat. Hubungan ke negara lain, adalah keikutsertaan Indonesia membantu negara yang mengalami bencana dan perang dalam bentuk bantuan pangan, sandang, dan medis.
6. Melindungi segenap Bangsa Indonesia. Pergaulan dengan dunia internasional, dengan semua organisasi yang ada, antar negara di wilayah yang sama / regional / antar negara tetangga seharusnya juga bertujuan melindungi rakyat Indonesia di mana saja mereka berada. jika ada masalah dengan salah satu warga negara Indonesia di negara lain, maka pemerintah dapat segara menyelesaikannya melalui hubungan diplomatik
7. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, tujuan politik luar negeri Indonesia selanjutnya, menurut pembukaan UUD 1945 haruslah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh politik luar negeri yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan pertukaran pelajar, dengan mengirim siswa yang berprestasi ke luar negeri dan jika lulus kembali ke Indonesia untuk mengabdi pada bangsa dan tanah air. Contoh lain dari mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pertukaran budaya. Dengan mempelajari budaya negara lain yang baik, diharapkan kebudayaan Indonesia menjadi lebih beragam.
8. Berpartisipasi aktif dalam hubungan dan organisasi internasional demi terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Menurut Mohammad Hatta

Mohammad Hatta adalah salah seorang pendiri negara Indonesia. Bahkan Mohammad Hatta adalah penandatangan naskah Proklamasi yang menjadi Wakil presiden pertama Indonesia. Tokoh yang ikut serta meletakkan dasar hubungan luar negeri Indonesia. Sebagai langkah awal setelah kemerdekaan Indonesia, 1 November 1845, Mohammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat yang isinya, antara lain :

• Menyetujui Atlantic Charter yang mengakui hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri
• Menjunjung tinggi Piagam PBB dan mengatakan Indonesia bersiap untuk menjadi anggota baru
• Berdasarkan UUD 1945 yang memuat hak asasi manusia dan Pembukaan UUD 1945, serta dua piagam di atas, maka Indonesia menolak kembalinya kolonialisme Belanda
• Jika Belanda melanggar piagam dunia Atlantic Charter dan Piagam PBB, datang kembali ke Indonesia untuk menjajah, maka Bangsa Indonesia akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk menolaknya dan mempertahankan kemerdekaan.
• Menjalin hubungan luar negeri dengan berbagai negara dunia, khususnya Amerika Serikat, Filipina, dan Australia.

Saat itu, Mohammad Hatta telah memberikan ide tentang politik yang tidak memihak mana pun negara di dunia. Blok barat atau Blok timur, yang sama-sama sedang terlibat perang dingin. Indonesia ingin mendayung di antara kedua blok dan menjalin hubungan tanpa pengaruh negara mana pun. Sebuah ide yang beberapa tahun kemudian diterjemahkan sebagai politik bebas aktif.

Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Mohammad Hatta, yaitu :

1. Mempertahankan kemerdekaan, keamanan, dan keselamatan negara Indonesia.
2. Khususnya memang pada awal kemerdekaan adalah mempertahankan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.  Berarti hubungan luar negeri harus dalam rangka kerja sama yang membuat Belanda tidak lagi datang ke Indonesia.  Mengusir penjajah dengan cara diplomasi Internasional.
3. Memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia
4. Sesuai juga dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, maka politik luar negeri dimaksudkan untuk memperoleh kebutuhan yang tidak ada di Indonesia.  Selain itu, hubungan luar negeri juga dalam rangka hubungan di segala bidang yang meningkatkan perekonomian / devisa negara.
5. Meningkatkan perdamaian dan ketertiban dunia
6. Tujuan ini dapat dicapai dengan ikut berperan aktif dalam organisasi Internasional. Di masa awal kemerdekaan, Indonesia berhasil meningkatkan ketertiban dunia dengan menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika, di mana kemudian banyak negara Asia Pasifik merdeka. Dari penyelenggaraan KAA juga akhirnya dibentuk Gerakan Non Blok.
7. Meningkatkan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain.
8. Dengan cara ikut serta berperan dalam ketertiban dunia, ikut serta dalam segala kegiatan, dan lain-lain, politik luar negeri juga bertujuan meningkatkan persaudaraan dengan bangsa lain.  Persaudaraan akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di dunia.

Tujuan politik luar negeri Indonesia dapat dilihat dalam peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB dan contoh hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain. Selain mengemukakan tentang tujuan politik luar negeri Indonesia, Mohammad Hatta lengkap membuat panduan politik Indonesia secara umum, termasuk prinsip dan unsur-unsurnya. Prinsip-prinsip politik luar negeri menurut Mohammad Hatta, adalah :

• Politik dijalankan secara damai
• Menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan negara lain atas dasar saling menghargai
• Menjamin perdamaian dunia dengan ikut membantu terlaksananya ketertiban dan memperkuat sendi-sendi hukum internasional
• Membantu pelaksanaan keadilan sosial antar bangsa yang didasari Piagam PBB
• Ikut membantu bangsa-bangsa yang masih terjajah secara fisik untuk mencapai kemerdekaannya dalam ruang lingkup PBB
• Mempermudah jalannya ekonomi internasional dengan pertukaran barang dan pertukaran pembayaran

Lebih lanjut tujuan dan prinsip politik luar negeri akan terpenuhi jika unsur-unsur yang ada mendukung. Unsur-unsur politik yang mendukung, yaitu :

• Kebebasan menentukan sendiri posisi dan pendiriannya dalam setiap masalah internasional
• Politik luar negeri yang bebas dari pengaruh dan ikatan blok mana pun
• Kearifan dalam mewujudkan cita-cita ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia
• Menentang segala bentuk kolonialisme dan penjajahan yang berarti penindasan terhadap bangsa lain.
• Kerjasama internasional di segala bidang, mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang saling menguntungkan.  Dalam kerja sama tersebut seharusnya tidak ada negara yang dirugikan.
• Kerjasama internasional yang saling menghormati kedaulatan negara masing-masing, sehingga setiap negara tidak berhak ikut campur dengan urusan dalam negeri negara lain

Tujuan Politik Luar Negeri RI Menurut Tap MPR

Segala kebijakan pemerintah di masa sebelum reformasi dan awal reformasi di tegaskan dengan keputusan atau ketetapan MPR. Di masa itu, kedudukan tugas dan fungsi MPR lebih tinggi dibandingkan lembaga-lembaga negara lain. Oleh karena itu, dalam prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR atau Tap MPR adalah sumber hukum yang berada di bawah UUD atau konstitusi. Yang berarti di atas undang-Undang yang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Tap MPR yang memuat tujuan politik luar negeri Indonesia terakhir adalah tap MPR No IV tahun 1999.  Tap MPR ini ada dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menjadi pedoman pembangunan, tahun 1999-2004.

Tujuan politik luar negeri menurut Tap MPR tersebut, yaitu :

1. Politik Bebas Aktif

Maksudnya adalah politik Indonesia haruslah politik yang mengarah dan bertujuan politik bebas aktif. Bebas dari pengaruh bangsa lain terhadap Indonesia dan pembangunan Indonesia secara umum. Bebas dari tekanan pihak mana pun. Sementara, dengan kondisi bebas dari tekanan, Indonesia aktif dalam hubungan internasionalnya dnegan negara lain dan dengan organisasi internasional.

2. Kepentingan Nasional

Segala kebijakan politik ;uar negeri Indonesia haruslah politik yang berorientasi pada kepentingan nasional. Bukan politik yang ikut campur dengan urusan negara lain, yang tidak ada hubungannya dengan Bangsa Indonesia.  Kebijakan harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Misalnya, tidak melakukan perdagangan internasional yang merugikan bangsa Indonesia dengan menjual seluruh aset nasional yang dimiliki.

3. Titik Berat pada Negara Berkembang

Karena Indonesia termasuk negara berkembang, maka tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri menitikberatkan pada negara berkembang. Dengan demikian, Indonesia dengan negara berkembang lain dapat saling membantu untuk lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sesama negara berkembang akan ada rasa senasib dan sepenanggungan.  Masalah yang dihadapi umumnya sama.

4. Menolak Segala bentuk penjajahan

Sama dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya, maka Indonesia bertujuan menolak segala bentuk penjajahan. Segala bentuk penjajahan, berarti juga penjajahan secara ekonomi dan ideologis. Indonesia menolak masuknya negara asing ke suatu negara melalii penindasan ekonomi.

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Politik bebas aktif, secara umum sudah dikemukakan oleh Mohammad Hatta.  Namun, istilah ini baru dikenal dan banyak dipergunakan semasa puncak Perang Korea (1950 -1953), di mana Korea terbagi menjadi dua. Satu Korea pro atau memihak Blok Barat, dan yang lainnya Blok Timur. Ini menjadi latar belakang politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Berkaca dari Korea, maka makna politik bebas aktif didengungkan oleh para politisi di masa itu. Masa kabinet pemerintahan Perdana Menteri Soekiman, yang berkuasa sejak 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Tujuan politik luar negeri bebas aktif, yaitu :

1. Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Politik luar negeri bebas aktif, menegaskan bahwa tujuan kebijakan luar negeri adalah upaya menjaga keutuhan NKRI. Di mana negara Indonesia tersebut tidak boleh berpisah-pisah karena keberpihakan pada suatu negara tertentu di skala internasional.

2. Masyarakat Adil dan Makmur

Tentu saja seperti sudah disebutkan berkali-kali, bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia harus dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, harus lebih diutamakan atau menjadi orientasi dalam hubungan Indonesia dengan luar negeri.

3. Menjalin Kerjasama yang Baik dengan Semua Negara di Dunia

Menolak keberpihakan dengan suatu blok mana pun di dunia berarti Indonesia bebas melakukan kerjasama dengan negara mana saja di dunia, khususnya negara Asia Afrika. Indonesia ingin terwujudnya satu tatanan baru dunia yang bebas dari kolonialisme dalam segala bentuk. Tidak ada negara di dunia yang boleh melakukan penindasan terhadap negara lain dengan alasan apa pun, Apalagi alasannya kemudian mengambil keuntungan dari negara lain tanpa memperhatikan kondisi rakyat negara tersebut.

Demikian artikel tentang tujuan politik luar negeri Indonesia ditinjau sari segala segi. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa semua tujuan politik luar negeri yang dikemukakan adalah mengacu kepada mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sebuah tujuan dan cita-cita luhur yang sudah ada sejak pendiri negara mulai merintis kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang harus selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak.  Khususnya seluruh Bangsa Indonesia dan generasi muda sebagai pemegang amanah bangsa di masa yang akan datang.  Semoga bermanfaat.