GuruPPKN.com

Negara ini memiliki penduduk yang sangat banyak dan didaulat sebagai negara terpadat di belahan Amerika Selatan yang telah merdeka sejak 7 September 1822 silam. Akibat di masa lalu pernah dijajah oleh Portugis, maka bahasa resmi yang digunakan sehari-hari adalah Portugis. Sebagai negara jajahan Portugis, Brazil tidak hanya menggunakan bahasa Portugis saja namun juga mewariskan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala yaitu tradisi perkawinan campuran. Bangsa Portugis yang menetap di Brazil tidak semata-mata sebagai penjajah saja, namun mereka tetap membuka jalan apabila terdapat peradaban baru. Lantas, apa bentuk pemerintahan negara Brazil saat ini ?.

• Perubahan Bentuk Pemerintahan

Sejarah mengatakan bahwa Portugis telah menguasai Brazil sejak tahun 1494. Hari kemerdekaan Brazil merupakan sebuah awal untuk menentukan sistem pemerintahan baru sesuai dengan kehendak rakyat. Pada mulanya bentuk pemerintahan negara Brazil berupa monarki. Namun, pada tahun 1889 atau 77 tahun setelahnya, bentuk pemerintahan negara Brazil berubah menjadi republik federal. Sesuai dengan ciri-ciri negara monarki dan republik, dimana pemerintahan republik kekuasaan berada di tangan rakyat yang diwakili melalui parlemen negara.

Jika ditelaah lebih lanjut, bentuk pemerintahan Brazil yang berupa republik ini tidak seperti bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan konstitusi Brazil pada 5 Oktober 1988, Brazil adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan Republik Federasi dengan 36 negara bagian serta 1 distrik federal atau Ibukota Brasilia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi tahun 1988 tersebut memberikan jaminan kekuasaan yang cukup luas bagi pemerintahan federal yang tersusun atas legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara umum, Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemegang contoh kekuasaan eksekutif.

Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk para menteri dalam bentukan sistem kabinet. Sedangkan wakil presiden memiliki tugas untuk membantu presiden. Secara resmi, para menteri akan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Salah satu yang menarik dari pemerintahan Brazil dibandingkan Indonesia adalah terletak pada masa jabatan presiden. Jika di Indonesia masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun, di Brazil masa jabatannya hanya 4 tahun saja.

• Sistem Partai Negara Brazil

Sistem partai yang diterapkan di Brazil adalah sistem multi partai. Sebuah sistem yang menentukan suara pendukung dan posisi di legislatif. Pada dasarnya terdapat 2 macam sistem yang mayoritas legislatif lazim diterapkan. Pertama adalah partai yang solid atau koalisi dengan 50% kontrol dari jabatan legislatif. Kedua adalah menyatukan dari seluruh jumlah yang sedikit, baik dari koalisi maupun partai. Di Brazil terdapat beberapa partai besar yang berpengaruh dalam sektor perpolitikan, diantaranya adalah Partai Demokrasi Sosial Brazil, Partai Gerakan Demokrat Brazil, Partai Buruh dan Partai Demokrat.

• Partai Gerakan Demokrat Brasil – Partai moderat yang beranggotakan para koalisi politisi dengan macam-macam pandangan politik.
• Partai Demokrasi Sosial Brasil – Partai tengah kiri yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan ekonomi pasar bebas serta keikutsertaan pemerintahan yang lebih besar dalam sektor kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.
• Partai Demokrat – Partai tengah kanan yang memiliki suara kuat di wilayah Timur Laut Brazil dan Amazon.
• Partai Buruh – Partai yang memiliki sifat partai liberal.

Brazil menerapkan sistem multipartai ekstrim, namun diikuti dengan Presiden yang berani bertindak tegas dan pemerintahan yang berjalan stabil. Di negara Brazil, yang terpenting adalah bagaimana cara mencocokkan antara sistem pemilu dengan sistem pemerintahannya. Di Brazil sendiri apabila pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan dalam waktu yang sama, biasanya pemilihan anggota legislatif akan mempengaruhi pemilihan calon presiden. Tugas lembaga negara legislatif Brazil memiliki peran yang aktif dalam membuat suatu kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan sendiri, lembaga legislatif memiliki 3 peran dasar yaitu:

1. Reaktif apabila terdapat usulan yang eksekutif dan dalam perubahannya.
2. Dalam pembuatan dan meloloskan usulan harus proaktif.
3. Mengangkat dan menurunkan eksekutif.

• Sistem Pemerintahan

Brazil memiliki sistem pemerintahan Kongres Nasional atau Congresso Nacional yang setara dengan DPR-MPR. Kongres ini adalah badan bikameral yang beranggotakan Senat Federal dan Camara dos Deputados. Adapun total kursi dari badang bikameral adalah 81 kursi serta 531 kursi. Masing-masing anggota bikameral memiliki masa jabatan yang berbeda-beda. Setiap Serikat, pemerintah Federal, Distrik maupun kota nantinya akan mengelola masing-masing dari sistem pemerintahan hingga pendidikan dengan dasar hukum landasan konstitusi federal dan hukum umum pendidikan yang diterapkan di Brazil tahun 1996 sesuai dengan ciri-ciri negara federal. Bentuk pemerintahan negara Brazil memiliki parlemen yang berfungsi untuk mengontrol kinerja pemerintah pusat dan sebagai perwakilan rakyat Brazil dalam pemerintahan.

Kongres Nasional Brazil terbagi atas 2 macam atau sering disebut sebagai parlemen Bikameral atau parlemen 2 kamar. Adapun masa jabatan Senat dan Camara dos Deputados berbeda-beda. Presiden di Brazil memiliki wewenang yang luas dalam kekuasaan eksekutifnya. Selain bertugas memegang kekuasaan pemerintahan, Presidennya berhak atas pembentukan sistem kabinet yang memiliki tugas untuk membantu dan mendukung kinerja Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Seperti halnya Indonesia, Presiden di Brazil dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 4 tahun dan diperbolehkan menjabat untuk 2 periode berturut-turut. Menariknya adalah konstitusi di Brazil memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Salah satu kekuasannya adalah dapat ikut campur dalam urusan negara bagian di Brazil.

• Negara Bagian Dan Distrik

Di Brazil setidaknya terdapat 26 negara bagian dan distrik federal. Masing-masing negara bagian dan distrik nantinya memilih 3 senator untuk wilayahnya masing-masing. Senat memiliki masa jabatan hingga 8 tahun. Sedangkan jumlah wakil di setiap negara bagian dan distrik federal tidak menentu, ini bergantung dari populasi penduduk, namun persyaratannya tidak diperbolehkan kurang dari 3 deputi. Adapun masa jabatan deputi atau wakil senator adalah 4 tahun. Pada saat-saat tertentu senat dan deputi dapat diangkat kembali untuk menduduki jabatan tertentu. Di setiap negara bagian dan distrik federalnya terdapat seorang Gubernur dan Dewan Legislatif yang dipilih melalui rakyat. Setiap negara bagian akan terbagi atas beberapa distrik yang disebut municipio di Brazil. Tugas walikota di Brazil adalah memimpin setiap distrik bersama dengan badan legislatif.

Itulah perubahan bentuk pemerintahan negara Brazil yang semula adalah monarki berubah menjadi republik presidensial.