GuruPPKN.com

Demokrasi merupakan prinsip pemerintahan yang dijalankan di Indonesia hingga saat ini. Tercatat beberapa sistem pemerintahan demokrasi yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. Diantaranya adalah liberal, terpimpin, dan ber-asaskan Pancasila seperti yang sedang dijalankan di Indonesia saat ini. Sebelumnya, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bernama Demokrasi terpimpin pada tahun 1950 hingga 1965. Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan terakhir yang dianut presiden pertama RI Ir. Soekarno hingga masa terakhir jabatannya tahun 1965. (baca juga: Asas Asas Pokok Demokrasi, Bentuk Demokrasi di Indonesia)

Masa demokrasi parlementer di Indonesia sekitar tahun 1950-an mengalami kondisi darurat dimana kabinet- kabinet yang dibentuk saat itu tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan negara yang sedang genting. Munculnya kepentingan politik yang berseberangan dalam parlemen menyebabkan jatuhnya kabinet pada masa itu. Situasi di Indonesia semakin tidak stabil sehingga Presiden Soekarno mengambil sikap untuk mengganti sistem pemerintahan di Indonesia dari parlementer ke presidensil.

Beberapa faktor lain munculnya konsep demokrasi terpimpin diantaranya adalah;

1. Demokrasi liberal atau parlementer yang diterapkan di Indonesia sebelum tahun 1959 dinilai buruk dan menghambat rencana pembangunan negara
2. UUD baru yang dibentuk oleh Badan Konstituante dinilai tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama
3. Banyak muncul gerakan separatis dan ingin mengambil kekuasaan. Gerakan tersebut dinilai mengancam keutuhan NKRI
4. Persaingan tidak sehat antar partai politik

Pengertian

Demokrasi terpimpin hadir di Indonesia saat situasi negara dalam kondisi darurat dan membutuhkan kepemimpinan penuh dari seorang presiden. Dengan kata lain peran wakil rakyat menjadi kurang dominan untuk diperhitungkan. Demokrasi terpimpin dilaksanakan dengan sistem pemerintahan yang presidensil (presiden yang memimpin), sedangkan rakyat dianggap anak buah.(baca juga: Sejarah Demokrasi Indonesia, Sejarah Demokrasi Dunia)

Demokrasi terpimpin adalah istilah bagi sebuah pemerintahan yang berlandaskan demokrasi otokrasi. Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-asaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom.

Konsep demokrasi terpimpin diumumkan oleh Presiden Soekarno kali pertama pada sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Berdasarkan beberapa faktor yang mendukung munculnya demokrasi terpimpin, maka tercetuslah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi ;

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Baca juga :

• Demokrasi Orde Lama
• Demokrasi Era Reformasi

Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin yang berlandaskan pada sistem presidensil, terdapat dua hal yang menjadi dasar pemerintahan yaitu :

• Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
• Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

Kebijakan adanya demokrasi terpimpin tersebut membawa perubahan besar bagi dunia politik di Indonesia. Konfigurasi politik secara otomatis berubah dengan menekankan bahwa kekuasaan eksekutif mutlak kuat. (baca juga :Nilai Nilai Dasar Pancasila, Pancasila di Era Reformasi)

Ciri demokrasi terpimpin diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dominasi kekuasaan presiden

Dalam sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah presiden Soekarno pada masa itu.

Hal ini memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet. Presiden yang memimpin segala pergerakan pemerintahan sehingga dapat dengan mudah menyingkirkan peran- peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.(baca juga: Ciri Utama Pemerintahan Demokrasi)

2. Peran Partai Politik Dibatasi

Memudarnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu. Keberadaan partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan presiden. Maka dapat diartikan peran partai politik hanya akan segaris dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahan.

3. Peran Militer Semakin Kuat

Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan yang sekaligus menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah terlibat dalam pergolakan politik domestik karena adanya dwifungsi ABRI. Hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1958 yang mengakibatkan perubahan signifikan bagi popularitas militer Indonesia.

Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin, secara otomatis lembaga pemerintahan seperti kursi DPR Gotong Royong (nama pada saat itu) dikuasai oleh kaum militer. Masuknya beberapa anggota militer menjadi wakil rakyat pada tahun 1959 tersebut menjadikan mereka juga turut serta dalam partisipasi pemerintahan. beberapa peristiwa politik terjadi pada masa ini dan mengakibatkan militer menjadi kekuatan politik yang dominan di Indonesia.

     4. Berkembangnya Paham Komunisme

Partai Komunis Indonesia mengalami perubahan dominan pada masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik antara presiden Soekarno dengan PKI. Hubungan tersebut terjadi karena popularitas Soekarno yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.

Dukungan ketika MPRS menobatkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pun diberikan oleh PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak heran apabila paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia. (baca: Demokrasi Era Reformasi)

5. Anti Kebebasan Pers

Pers berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Namun, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengemukakan pendapat bagi insan pers mulai dibatasi oleh oknum- oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa. Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menutup diri bahkan tidak jarang beberapa surat kabar tidak berani beredar di masyarakat karena takut dicekal.

6. Sentralisasi Pihak Pusat

Pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :

• Hak dasar sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat didalamnya
• Kebebasan berpendapat terutama oleh pers kian dibatasi sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya
• Sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya
• Peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan
• Adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah
• Pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahansehingga muncul kesenjangan

Penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi terpimpin mengakibatkan adanya kesenjangan antara PKI dan kaum borjuis Indonesia. Keduanya berpengaruh besar dalam menekan pergerakan kaum buruh dan petani dan mengakibatkan peristiwa politik semakin memanas. Pendapatan ekspor menurun begitu juga dengan cadangan devisa yang membuat inflasi semakin tinggi sehingga memicu banyaknya demonstrasi. (baca juga: Sejarah Pancasila, Sejarah BPUPKI)

Demokrasi terpimpin akhirnya diakhiri dengan terjadinya peristiwa G 30 S/PKI yang kemudian memunculkan Supersemar oleh presiden Soekarno untuk dilaksanakan Letjen Soeharto. Kemunculan Supersemar mengakibatkan adanya dualisme kepemimpinan yang pada akhirnya memaksa untuk menetapkan dan mengesahkan Supersemar sebagai bentuk perintah pemerintahan terbaru dengan diimpin oleh Letjen Soeharto.

Artikel terkait : Ciri Sistem Politik, Prinsip prinsip Demokrasi

Demikian pembahasan mengenai ciri demokrasi terpimpin. Semoga bermanfaat !