GuruPPKN.com

Peraturan presiden atau Perpres merupakan peraturan perundang-undangan yang baru ada di Indonesia. Di dalam kedudukan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perpres berada di bawah peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan ini sama dengan perpu, yaitu dibuat oleh presiden. Peraturan presiden (Perpres) muncul sejak adanya undang-undang nomor 10 tahun 2004 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Saat ini, ada banyak perpres yang berlaku sebagai landasan hukum di Indonesia. Berikut ini 4 contoh peraturan presiden yang berlaku di Indonesia.

• Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018

Dari banyak macam-macam ideologi di dunia, Indonesia memilih untuk menerapkan ideologi pancasila. Fungsi pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk menjadi alat yang mempersatukan bangsa Indonesia, membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita pembangunan, serta sebagai alat kontrol sosial dalam pergaulan masyarakat.

Demi menjaga prinsip-prinsip filsafat pancasila tetap dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, maka presiden Indonesia mengeluarkan Perpres yang secara khusus mengatur tentang pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Sesuai dengan contoh peraturan presiden ini, BPIP memiliki tugas untuk membantu presiden dalam merumuskan berbagai arah kebijakan tentang pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia.

• Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018

Contoh peraturan presiden ini sempat menjadi kontoversi di tengah masyarakat Indonesia karena dinilai merugikan tenaga kerja Indonesia dengan hadirnya tenaga kerja asing. Di dalam Perpres ini diatur tata cara mempekerjakan TKA (Tenaga Kerja Asing) yang dapat dilakukan oleh pemberi kerja sesuai dengan pasal 10.  Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemberi kerja tidak wajib memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) untuk mempekerjakan beberapa pekerja asing, seperti pemegang saham, dewan komisaris, pegawai diplomatik, dan konsuler.

Selain itu, sesuai dengan pasal 13 jika ada pekerjaan yang bersifat mendesak dan darurat, Pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA sebelum memiliki RPTKA dari kementerian. Maksimal setelah 2 hari TKA bekerja, Pemberi kerja dapat mengajukan RPTKA kepada kementerian terkait. Pasal-pasal ini dinilai mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

• Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017

Dimanapun warga negara berada, negara tetap harus menjadi hak dan kewajiban warga negara dijalankan dengan baik. Hal inilah yang membuat Perpres Nomor 76 Tahun 2017 ini dikeluarkan. Di dalam contoh peraturan presiden ini diatur semua tentang fasilitas yang akan diterima masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Perpres ini menegaskan bahwa setiap masyarakat Indonesia di luar negeri berhak menerima KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri). Kartu ini diberikan kepada masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan dan tidak memiliki masalah hukum dengan Republik Indonesia.

• Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017

Era globalisasi membuat negara-negara bekerjasama untuk berbagai hal. Salah satu kerjasama yang dinilai penting adalah kerjasama di bidang olahraga. Melaksanakan kompetisi olahraga antar wilayah merupakan salah satu contoh kerjasama antar negara. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2018 yang merupakan kompetisi olahraga terbesar di Benua Asia.

Demi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini, presiden membentuk Perpres Nomor 48 Tahun 2007. Perpres Nomor 48 Tahun 2007 merupakan contoh peraturan presiden yang dibuat untuk membantu Indonesia menggapai tujuan pembangunan nasional di berbagai bidang, seperti olahraga dan usaha kecil menengah.