GuruPPKN.com

Seperti yang kita ketahui bahwa dasar dari filosofi negara Indonesia adalah Pancasila. Ini merupakan dasar dari pembentukan hukum, norma dan adat istiadat di beragam daerah setempat. Dan inilah yang mendasari hubungan hukum adat dan pancasila seperti kedudukan pancasila bagi Indonesia. Karen semua nilai-nila dalam Pancasila akan mendasari segala hal dalam kebangsaan kita. Begitu juga dnegan beragam peraturan hukum adat yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya.

Pancasila ini juga nantinya yang akan menjadi dasar dan sumber utama dan penting dari beragam hukum adat yang ada di Indonesia seperti contoh konstitusi tertulis. Hukum adat sendiri adalah dasar dan merupakan pedman yang dibuat sebagai pengatur masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Pada dasarnya hukum adat ini adalah sebuah sistem hukum yang pernah di berlakukan pada pemerintahan Hindia belanda yang diperuntukan untuk rakyat pribumi yang tinggal di Indonesia.

Hubungan Hukum Adat dan Pancasila

Waluapun sebenarnya hukum adat masih sangat jauh tertinggal jika ditinjau dari sisi ekonomi negara. Karena masyarakat yang memiliki hukum adat tertentu masih memiliki batasan dan ketrbatasan hukum yang hanya mengikat di daerah tersebut saja. Sehingga tidak akan sama dengan masyarakat yang lain. Perbedaan masyarakat yang menjadi kelompok yang diatur oleh adat tertentu akan berbeda dengan peraturan adat lainnya, seperti sifat idrologi terbuka. Berikut beberapa jenis Hubungan hukum adat dan Pancasila:

1. Implementasi Pancasila Untuk Hukum Adat

Karena pada dasarnya pancasila memang dasar dari hukum adat yang menjadi panutan selain dari hukum nasional dan hukum agama. Peraturan perundang-undangan yang mengatus hukum adat tidak menyetarakan Pncasila dan hukum adat yang berlaku. Keberadaan masyarakat yang diatur dibawah wewenang hukum adat akan dilindungi secara hukum dengan penuh baik secara konstitusi dan UU yang berlaku di Indonesia.

2. Kejelasan Status Dan Kepastian Hukum

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa pancasila memang merupakan salah satu dasar dari pembentukan banyaknya hukum adat berbeda di tiap daerah di Indonesia. Karena keberagaman tersebut, pancasila merupakan salah satu yang akan menjadi pedoman dan meperjelas status dari kepastian dan kesahan hukum adat yang dibuat leh sekelompok pengemuka adat yang dipercayai masyarakat setempat seperti landasan hukum pembentukan peraturan perundang undangan.

3. Melestarikan Tradisi

Jika hukum adat tidak jelas dan tidak dibentuk, maka sejumlah tradisi budaya di suatu daerah akan mulai hilang. Karena itulah mengapa pancasila disni menjadi salah satu pedoman yang akan tetap memberikan “nyawa” terhadap terbentuknya hukum adat. Karena tradisi adalah salah satu yang wajib dilestarikan dan akan berbeda-beda di setiap daerahnya, dan Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan tradisi tersebut.

4. Mempertegas Istilah Masyarakat dan Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah istilah yang identik dengan salah satu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah atau daerah tertentu. Dan disini adalah peran terpenting Pancasila untuk tetap menajdi penengah dan pemersatu yang tetap menjadi salah satu sumber hukum dasar dalam pembentukan sebuah hukum adata manapun dan di wilayah manapun. Jadi semua hal yang menyangkut pelayanan yang bersifat sosial, publik dan pribadi dalam kaitan masyarakat yang diatur dalam sebuah hukum adat akan tetap menjadi tugas dan perlindungan dari negara.

5. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera

Hukum adata adalah seubah hukum dasar yang mengatur sekelompok masyarakat tertentu yang tentunya akan berusaha mewujudkan beragam keadilan dan kesejahteraan walaupun berdeda dengan hukum adat yang lainnya. Hanya saja perbedaan yang terdapat dalam hukum adat tersebut akan tetap menjadi sumber kesejahteraan karena pada dasarnya tetap didasari leh hukum yang sama yaitu filosofi prinsi-prinsip filsafat Pancasila. Dan ini akan menjadi bahan dasar untuk penentuan hukum dan kesejahteraan para masyarakat yang diatur dalam hukum adat tersebut.

6. Penetapan Sejumlah Peraturan

Beragamnya jenis aturan adat yang dimiliki masing-masing wilayah akan tetap menjadi sebuah peraturan yang bersifat mengikat masyarakat tersebut dalam konteks artian yang baik. Dimana ini akan menjadi peraturan mendasar di wilayah di bawah peraturan pemerintahan yang juga akan mencangkup ketertiban dan keamanan desa dan juga pendapatan dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Semua hal yang menyangkut kebaikan wilayah akan dibahas dan ditetapkan dalam Hukum adat pastinya.

7. Peraturan Lokal 

Peraturan adat memang bersifat lokal dan bukan mengikat masyarajat secara umum. karena banyaknya daerah di wilayah Indonesia maka diperlukan sub hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat yabg akan sesuai dengan kebiasaan dan pola sosialisasi di sebuah wilayah. Dan ini memang merupakan hal yang baik dimana akan terjadi sebuah ketertiban yang mengatur sebuah perkembangan sosialisasi individu dan kelompok agar terciptanya lingkunagan yang dinamis.

Demikianlah segala hal yang mencangkup keterkaiatan antara pancasila sebagai pedoman dan filosofi negara yang juga di jadikan sebagai salah satu dasar yang membentuk sebuah peraturan dan hukum adat yang berlaku di beragam wilayah di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah keberagaman yang unik yang dimiliki negara kita dan menjadi sesuatu yang patut di jaga, dilestarikan dan tidak dibuang begitu saja.