Sosialisasi politik merupakan hal yang dilakukan untuk menanamkan kepada masyarakat tentang sistem politik yang ada di suatu negara. Selain itu, fungsi sosialisasi politik bisa membuat masyarakat berpartisipasi aktif dalam politik. Salah satu materi politik yang harus disosialisasikan adalah sistem suprastruktur politik. Ada berbagai kelebihan dan kekurangan suprastruktur politik yang harusnya diketahui oleh seluruh warga negara. Kelebihan suprastruktur politik yang harus anda ketahui adalah:
Dalam sistem suprastruktur politik, lembaga negara dibagi menjadi beberapa golongan. Anda bisa melihat penerapannya di Indonesia. Semua lembaga negara, seperti eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem politik. Hal ini membuat masing-masing lembaga negara tidak dapat saling menjatuhkan.
Misalnya, presiden sebagai eksekutif tidak bisa membubarkan DPR sebagai lembaga legislatif. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Secara langsung DPR tidak dapat memecat presiden dan menurunkannya dari jabatannya. Adanya suprastruktur politik dapat menumbuhkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan saling menghargai tugas masing-masing lembaga.
Setiap lembaga negara di dalam sistem suprastruktur politik sudah dibagi untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Keberadaan sistem suprastruktur politik salah satunya ditujukan untuk membuat semua tugas negara dilakukan oleh lembaga yang independen.
Beberapa tugas negara yang dibagi per lembaga, misalnya unsur suprastruktur politik lembaga eksekutif khusus mengurusi pemerintahan. Lalu, lembaga yudikatif khusus mengurusi bidang pengadilan. Ada juga lembaga legislatif yang lebih banyak berurusan dengan pembuatan aturan perundang-undangan.
Setelah tugas negara dibagi berdasarkan lembaga-lembaga, dipastikan tidak ada lagi lembaga negara yang akan menjalankan dua pekerjaan atau double job. Setiap lembaga negara hanya akan menjalankan tugasnya. Contoh lembaga politik yang menjalankan tugas tanpa double job adalah presiden yang hanya berkewajiban menjalankan pemerintahan tanpa harus mencampuri urusan peradilan yang sudah dikerjakan oleh lembaga yudikatif.
Lalu, Kekurangan yang akan anda temukan dari suprastruktur politik adalah:
Meskipun memiliki tugasnya masing-masing, setiap lembaga negara tetap berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini dibangun untuk dapat menyelesaikan tugas masing-masing lembaga dengan maksimal dan menghasilkan berbagai bentuk-bentuk keputusan bersama antar lembaga negara. Akan tetapi, dengan banyaknya lembaga dan adanya pembagian peran lembaga membuat proses birokrasi suatu kepentingan menjadi sangat lambat.
Adanya pembagian lembaga di dalam sistem suprastruktur politik membuat setiap lembaga memiliki kedudukan hal yang sama. Hal ini membuat lembaga bisa saling beradu kepentingan disaat menyusun suatu aturan. Misalnya, ketika kementerian pertanian mengusulkan suatu undang-undang kepada DPR melalui presiden.
Usulan ini kemungkinan besar bisa diproses jika DPR merasa bahwa mereka juga memiliki kepentingan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Jadi, manfaat musyawarah dalam menciptakan aturan tidak menghasilkan keputusan yang mengutamakan kepentingan rakyat, tapi lebih banyak kepada kepentingan orang-orang yang ada di dalam sistem suprastruktur politik.
Kelebihan dan kekurangan suprastruktur politik memang tidak bisa dihilangkan. Namun, kelebihan dan kekurangan suprastruktur politik bukanlah alasan untuk tidak menerapkan sistem politik ini. Adanya suprastruktur politik menjadi faktor penyebab berkembangnya budaya politik di Indonesia. Oleh karena itu, kelebihan dan kekurangan suprastruktur politik sudah seharusnya disikapi dengan bijak agar politik di Indonesia tetap dapat berjalan dengan baik.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…