Berbicara mengenai politik tidak ada habisnya berbeda dengan perbedaan ham dan kam, apalagi politik saat ini terbilang cukup rumit dimana banyak sekali permasalahan- permasalahan politik berujung tragis bermunculan. Seperti Halnya di Indonesia saat ini, dimana dalam berpolitik banyak sekali politisi- politisi negeri yang keras kepala dan kadang tidak mau saling mengalah. Inilah yang membuat permasalahan politik semakin berkembang.
Selain itu permasalahan politik di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan mudah, apalagi jika masalah politik terkait dengan hak kekuasaan. Dalam hal ini diperlukan waktu lama untuk menyelesaikannya, tak jarang pula sebuah kasus permasalahan politik baru bisa diselesaikan dalam hitungan tahun. Tak hanya itu saja, permasalahan politik di Indonesia juga kadang tidak ada ujungnya dimana sebuah kasus dapat menimbulkan beberapa kasus politik lain.
Peranan Politik Luar Negeri Indonesia
Tidak hanya para petinggi Negara saja yang merasakan keresahan terkait dengan adanya kasus politik di Indonesia, begitupun juga dengan rakyatnya. Dimana kasus politik di Indonesia kebanyakan adalah penyalahgunaan hak kekuasaan dalam berpolitik serta hak penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan wilayah. Inilah mengapa banyak sekali masyarakat resah apabila terjadi kasus politik apalagi menyangkut petinggi dalam pemerintahan wilayah. Ini tentunya tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan di suatu daerah saja berbeda dengan hukum keuangan negara, tetapi juga bisa berimbas ke permasalahan lain seperti ekonomi. Dan paling sering memang berimbas pada perekonomian rakyat dimana banyak sekali politisi menyalahgunakan haknya untuk berbuat curang seperti melakukan tindak korupsi. Apalagi jika sudah terkena korupsi maka daerah akan rugi besar tentunya ini juga berimbas kepada sistem ekonomi Negara.
Seperti yang kita tahu, sudah banyak pula wakil rakyat maupun politisi bertindak curang dengan berkedok politik. tidak hanya itu saja bahkan sistem pemungutan suara untuk pemilihan perwakilan daerah terkadang juga terkena kasus kecurangan. Ini juga dapat merugikan rakyat, dimana calon kandidat yang mereka pilih suaranya dapat dimanipulasi. Dengan begini maka pemenang dari kandidat pun dapat dimanipulasi sesuai keinginan dari partai paling berkuasa.
Tentunya permasalahan- permasalahan politik di atas sangat merugikan tidak hanya sebagian daerah terkait bahkan Negara pun ikut rugi. Padahal dalam berpolitik, ada aturan- aturan dan dasar hukum dimana inilah yang mengatur dan membatasi kehidupan berpolitik agar tidak terjadi pelanggaran. Sebagai penyelesaian kasus- kasus maupun permasalahan politik seperti di atas, maka ini semua diserahkan pada lembaga hukum. Berikut beberapa peranannya yang harus anda ketahui:
Walaupun seperti yang kita ketahui dalam menanggapi permasalahan politik di Indonesia berbeda dengan upaya pemerintah menumpaskan permesta, lembaga hukum Indonesia terkadang kurang sigap terlebih jika ada seorang politisi yang menyalahkan kekuasaan dan terkait dengan kasus korupsi. Biasanya ini tidak ada ujungnya dan pada akhirnya kasus akan ditutup tanpa ada kabar apapun. Kondisi politik di Indonesia yang kacau inilah perlu diperbaiki. Setidaknya kita sebagai warga Negara Indonesia perlu mendukung sistem politik di Indonesia agar lebih baik lagi dan tidak ada penyalahgunaan maupun pelanggaran terkait dengan politik. Untuk itu anda bisa mempelajari sedikit tentang politik di Indonesia, dengan mengetahui dasar- dasar politik di Indonesia maka anda sudah termasuk sebagai salah satu warga Negara yang bijak dan ikut berpartisipasi untuk mendukung kemajuan politik di Indonesia.
Tidak hanya mempelajari begitu saja, bahkan anda juga bisa mengamalkan apa yang sudah anda dapatkan dari pelajaran tersebut. Sebagai awal untuk mempelajari hal- hal mengenai politik, anda perlu mengetahui definisi secara umum dari politik politik sendiri sebenarnya memiliki banyak definisi apalagi menurut para ahli dan cendikiawan. Begitu Pula dengan teori politik yang saat ini semakin berkembang dan meluas. Politik merupakan sebuah proses pembentukan serta pembagian kekuasaan ataupun wilayah dalam masyarakat dengan beberapa proses. Adapun proses pembagian dan pembentukan kekuasaan yaitu melalui proses pembuatan keputusan khususnya dalam sebuah wilayah maupun Negara. Selain itu berbeda dengan tugas mahkamah internasional, politik sendiri juga merupakan sebuah seni untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam mempelajari ilmu politik, selain melihat sisi politik di dalam negeri adapun politik luar negeri Indonesia. Berbeda dengan sistem politik dalam negeri, sistem politik luar negeri Indonesia sendiri merupakan salah satu upaya dibentuk khusus untuk mengatur dan menghubungkan dunia politik dalam negara dengan politik di negara lain. Antara Negara satu dengan Negara lain, memiliki tujuan nasional berbeda- beda dimana ini menjadi dasar dari politik luar negeri masing- masing Negara. Dalam berpolitik, politik luar negeri di Indonesia menganut sistem politik bebas aktif dimana ini mencerminkan tujuan- tujuan nasional bangsa Indonesia. Dengan sistem politik bebas aktif, ada dua pengertian dalam setiap katanya. Sistem politik bebas memiliki arti dimana dalam berpolitik Negara Indonesia tidak berhak untuk memihak suatu blok di dunia. Sedangkan dalam sistem politik aktif memiliki arti bahwa Negara Indonesia harus selalu aktif menciptakan perdamaian dunia.
Tidak hanya itu saja, dalam menjalankan politik luar negeri yang aktif maka Indonesia juga harus berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan internasional yang muncul. Dengan sistem politik bebas aktif, adapun keuntungan yang diperoleh oleh Negara Indonesia. Negara Indonesia secara mutlak berhak menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai Negara merdeka serta berdaulat. Sehingga dengan adanya sistem politik luar negeri bebas aktif, tidak ada lembaga, organisasi, maupun Negara lain yang bisa mempengaruhi Negara Indonesia dalam hal kebijakan politik luar negeri. Dan dengan menggunakan sistem politik tersebut, ini dapat meningkatkan kualitas hubungan antara Indonesia dengan Negara- Negara lain. Hal ini diwujudkan dalam adanya kegiatan diplomasi antar Negara yang dilakukan oleh diplomat.
Landasan- Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Selain menggunakan sebuah sistem dalam politik luar negeri Indonesia juga menggunakan landasan berbeda dengan hubungan presiden dan gubernur, ini bertujuan agar politik luar negeri Indonesia dapat berperan lebih optimal. Selain itu landasan- landasan ini juga yang memperkokoh kedudukan politik luar negeri Indonesia dalam menjalankan perannya. Dan berikut ini merupakan dua landasan dari politik luar negeri Indonesia beserta penjelasan singkatnya.
Sebagai landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia yaitu UUD 1945 dimana ini merupakan landasan penting untuk menjalankan peranan politik luar negeri Indonesia agar mencapai tujuan nasional bangsa. Hal ini dapat anda lihat pada pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.
Landasan terakhir yaitu landasan ideal, berbeda dengan landasan konstitusional sebelumnya landasan ideal yang dimaksud yaitu pancasila. Dimana nilai- nilai pada setiap sila pancasila merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan politik luar negeri Indonesia.
Itulah landasan- landasan politik luar negeri Indonesia, dan peranan politik luar negeri Indonesia tentunya tidak bisa lepas dari landasan- landasan tersebut. Dimana Pancasila dan UUD 1945 merupakan dua landasan penting untuk memperkokoh politik luar negeri Indonesia. Seperti pada alinea pertama dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak bangsa dan penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.
Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Selain pada alinea pertama pembukaan undang- undang, landasan dari politik luar negeri Indonesia berdasarkan UUD 1945 juga terdapat pada alinea keempat. Disini dijelaskan bahwa Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu berbeda dengan permasalahan piagam jakarta, berdasarkan landasan- landasan politik luar negeri di atas adapun tujuan dari dibentuknya politik luar negeri Indonesia. Dan berikut ini merupakan tujuan- tujuan utama dari adanya politik luar negeri Indonesia.
Itulah tujuan- tujuan utama dari politik luar negeri Indonesia namun dari semua tujuan yang ada, tujuan dari adanya politik luar negeri Indonesia yaitu untuk mencapai cita- cita bangsa sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Cita- cita bangsa tersebut yaitu berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Apalagi seperti yang anda tahu bahwa Indonesia telah tergabung dalam beberapa macam organisasi dunia. Dengan ini pula nama Indonesia semakin diakui oleh banyak Negara berbeda dengan hak dan kewajiban lurah, selain itu dengan adanya politik luar negeri Indonesia bebas aktif juga membuat hubungan antara Indonesia dan Negara- Negara lain jadi lebih mudah.
Tidak hanya itu, bahkan masyarakat Indonesia juga merasakan dampak dari adanya politik luar negeri Indonesia dimana banyak sekali pelajar Indonesia dengan mudah melakukan pertukaran pelajar dengan Negara lain. Dan adapun peranan politik luar negeri Indonesia berdasarkan landasan serta sistemnya seperti berikut ini. Itulah peranan politik luar negeri Indonesia yang dapat kami sampaikan beserta hal- hal terkait dengan politik luar negeri Indonesia. Pastikan anda membaca dengan cermat untuk mendapatkan manfaat dari informasi di atas. Semoga informasi yang dapat kami sampaikan dapat menambah wawasan anda.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…