Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta yaitu suatu gerakan melawan arti dan peranan lambang garuda pancasila dalam terbentuknya yang dideklarasikan pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar. Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual, pemimpin sipil dan militer di wilayah Indonesia Timur memproklamasikan bersama dengan 51 tokoh lainnya. Wilayah pergerakan Permesta terdiri dari Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Bagian dari aksi gerakan Permesta adalah mengambil alih seluruh jalannya pemerintahan daerah. Lalu, apa saja yang dilakukan Pemerintah untuk menghentikan pergerakan Permesta? Berikut ulasannya!
Upaya Pemerintah untuk Menumpaskan Permesta
Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menumpaskan Permesta tidak jauh berbeda dengan upaya penumpasan PRRI, diantaranya sebagai berikut :
- Memecat Anggota Tentara yang Terlibat
KSAD sebagai Penguasa Perang Pusat telah memecat Kolonel Somba dan Mayor Runturambi. Meskipun area Batalion yang awalnya berada di bawah KDMSUT telah diserahkan kepada Komando Antardaerah Indonesia Timur.
- Melancarkan Operasi Militer Gabungan
Hal selanjutnya yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan operasi gabungan yang disebut dengan Operasi Merdeka. Operasi ini terjadi pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Dengan tujuan yang begitu besar, pemerintah pusat begitu mempersiapkan operasi militer ini dengan baik. Dibawah pimpinan KSAD Mayor Jenderal A.H Nasution, operasi ini dilancarkan untuk menumpaskan gerakan Permesta di Sulawesi. Operasi militer gabungan ini terdiri dari beberapa bagian, diantaraya :
- Operasi Saptamarga I yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soemarsono di Sulawesi Utara bagian tengah. Sekitar bulan Maret 1958, Palu dan Donggala berhasil direbut oleh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) dibantu dengan pasukan Mobil Brigade yang dipimpin olehKapten Frans Karagan.
- Operasi Saptamarga II yang terpusat di Sulawesi Utara bagian Selatan dengan Letnan Kolonel Agus Prasmono sebagai pemimpinnya.
- Operasi Saptamarga III dilakukan di Kepulauan sebelah utara Manadi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Magenda
- Operasi Saptamarga IV yang melancarkan aksinya di daerah Sulawesi Utara dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmito Hendradiningrat.
- Operasi Mena I yang mengarahkan aksinya di daerah Jailolo dengan Letnan Kolonel Pieters sebagai pemimpinnya.
- Oeprasi Mena II yang behasil merebut lapangan udara Morotai di sebelah utara Halmahera di bawah pimpinan Letnan Kolonel KKO Hunholz.
Sebenarnya, jauh sebelum operasi pokok ini dilakukan, gerakan-gerakan yang juga pernah menggagalkan tujuan pemberontakan PKI dan tujuan pemberontakan DI / TII seperti Operasi Insyaf telah dilakukan di Sulawesi Tengah di bawah pimpinan Komando antar Daerah Indoneisa bagian Timur (Kondait). Salah satu operasinya dilakukan di bawah pimpinan Kapten Frans Karangan dan Inspektur Polisi Suaeb dimana kota-kota Donggala dan Parigi. Sementara itu, kesatuan-kesatuan di bawah koordinasi Nani Wartabone (Pasukan Rimba) juga berhasil menyiapkan pendaratan bagi pasukan-pasukan Operasi Saptamarga II di Gorontalo.
- Melakukan Perundingan
Tahun 1960, Permesta mau ikut berunding dnengan Pemerintah Pusat dengan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Sementara dari pihak Permesta diwakili oleh Mayor Jenderal Alexander Evert Kawilarang dengan menghasilkan sebuah kesepakatan yakni Permesta akan turut membantu TNI dalam menghadapi komunis di Pulau Jawa.
- Melancarkan Aksi Pengeboman
Permesta yang semakin lama semakin menjauhakn unsur-unsur negara kesatuan republik Indonesia telah mendorong Pemerintah untuk mendesak Kabinet Djuandan Nasution untuk melakukan pemberontakan. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya Pemerinta menindak dengan tegas. Angkatan Udara Republik Indonesia melancarkan aksi pengeboman pada instansi-instansi penting di kota Padang, Bukittinggi dan Manado.
- Memberi Amnesti dan Abolisi
Operasi militer sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI yang dilakukan APRI di Indonesia bagian Timur banyak menghadapi perlawanan yang berat. Hal ini disebabkan karena situasi daerah dan dilengkapi dengan persenjataan yang cukup kuat. Tahun 1961, Pemerintah akhirnya mengeluarkan Keppres 322/1961 yang isinya memberikan amnesti dan abolisi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Permesta. Karena keputusan ini, banyak anggota Permesta yang kemudian menyerahkan diri. Demikian upaya Pemerintah untuk menumpaskan Permesta, semoga bermanfaat.