Categories: UUD

5 Perbedaan Konstitusi dan Konvensi Dalam Perannya di Indonesia

Konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di negara itu, adalah masalah yang menjadi hidup di setiap masa pemerintahan baru-baru ini. Istilah-istilah seperti perubahan piagam dilemparkan dengan teratur. Beberapa sektor berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk mengubah Konstitusi sekarang. Yang lain mengatakan bahwa sementara ada kebutuhan untuk mengubah Konstitusi, itu harus dilakukan di masa ketika orang-orang merasa nyaman dengan para pemimpin kita seperti contoh partisipasi konvensional.

Kekuatan untuk mengubah Konstitusi atau mengusulkan amandemen tidak termasuk dalam hibah umum kekuatan legislatif kepada Kongres. Ini adalah bagian dari hak yang melekat pada rakyat. Kongres dapat mengusulkan amandemen Konstitusi karena Konstitusi secara eksplisit memberikan kekuasaan itu. Oleh karena itu, ketika menggunakan kekuasaan itu, dikatakan bahwa anggota Kongres bertindak bukan sebagai anggota Kongres, tetapi sebagai unsur-unsur komponen dari majelis konstituen.

Apa itu Konvensi?

Konvensi adalah bebrapa bentuk dari perilaku kenegaraan yang dilakukan dari dasar umum kebiasaan presden dan ketatanegaraan bukan didasari oleh undnag undang yang berlaku pada suatu negara. Konvensi ini sediri merupakan jenis dari aturan mengikat yang tidak tertulis namun diterima oleh peraturan dan hukum serta dilakukan dengan pengulangan atau secara berulang ulang. Konveksi atau kebiasaan-kebiasaan yang dipelihara dan timbul dengan baik dalam praktek resmi di ketatanegaraan sebuah negara dan akan dipertimbangkan secara praktis dan akan di dasari oleh kepatuhan secara kontitusional. Konveksi ini sendiri bisa menjadi dasar untuk pengarahan tentang kekuasaan, prosedur dan sebuah kewajiban tidak tertulis dali konstitusional sebuah negara.

Perbedaan Konstitusi dan Konveksi

  1. Konveksi adalah dasar dari sebuah hukum dan ketatanegaraan sebuah negara, sedangkan konvenksi merupakan bagian dari konstitusi.
  2. Konveksi bersifat tidak tertulis dalam peraturan perundang undangan negara sedangkan konstitusi adalah peraturan baku.
  3. Konveksi adalah sebuah peraturan atau kebiasaan yang akan mengisi kekosongan hukum dan konstitusi adalah garis besar pengaturan hukum yang berlaku.
  4. Konveksi bersifat lebih spesifik jika dibandingkan dengan konstitusi.
  5. Konveksi menjangkau daerah yang tidak terspesifikasi oleh konstitusi.

Selama penyusunan Konvensi, perwakilan di Komite Keenam dengan tepat mengamati keuntungan menggunakan prosedur domestik di tingkat privat, termasuk bahwa prosedur tersebut ‘biasanya lebih murah; mereka melibatkan individu dan perusahaan yang benar-benar terlibat dalam kegiatan yang relevan, mereka memberikan insentif yang lebih efektif untuk mematuhi peraturan; dalam kasus-kasus tertentu mereka lebih cepat daripada saluran diplomatik, mereka mengarah pada penentuan yang mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan dari kewajiban pihak-pihak terkait dan mereka mendorong kerja sama regional dalam pengelolaan sistem aliran tertentu.

Manfaat Konvensi

1. Ada kesinambungan

Peraturan tidak memiliki istilah terbatas, jadi membuat dan menentukan sebuah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis adalah hal yang dilakukan seumur hidup. Ini menguntungkan karena memungkinkan negara untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan negara lain, tidak seperti di pemerintahan lain di mana pemimpin diganti setiap empat tahun atau lebih seperti pengertian konvensi.

2. Pelestarian sejarah, budaya, dan tradisi

Selain dari peran politik, konvensi memberikan rasa sejarah, budaya, dan tradisi kepada rakyat dan dapat bertindak sebagai simbol persatuan yang terlihat seperti sifat-sifat konvensi.

3. Ada kesinambungan

Raja tidak memiliki istilah terbatas, jadi menjadi kepala negara adalah posisi seumur hidup. Ini menguntungkan karena memungkinkan negara untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan negara lain, tidak seperti di pemerintahan lain di mana pemimpin diganti setiap empat tahun atau lebih.

4. Pelestarian sejarah, budaya, dan tradisi

Selain dari peran politik, raja memberikan rasa sejarah, budaya, dan tradisi kepada rakyat dan dapat bertindak sebagai simbol persatuan yang terlihat.

5. Ada keseimbangan kekuatan

Seorang pemimpin yang memimpin konstitusional berfungsi sebagai kepala negara simbolis dan non-politik, sementara kekuasaan politik dan pengambilan keputusan terletak pada parlemen. Ini adalah hal yang baik karena dapat mencegah monarki menjadi haus kekuasaan. Ini juga mendorong bentuk pemerintahan yang lebih kohesif ketika Perdana Menteri dan penasihat ada di sana untuk membimbing raja dalam membuat pilihan yang mengatur.

Raja masih memiliki tiga hak politik, yang merupakan hak untuk dikonsultasikan, hak untuk diberi saran, dan hak untuk memperingatkan. Dan parlemen tidak selalu bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan karena raja dapat memegang kekuasaan formal. Ini dapat termasuk membubarkan parlemen atau memberikan Royal Assent ke undang-undang seperti perbedaan hak dan kewajiban.

Sebuah peraturan konvensi berfungsi sebagai kepala negara simbolis dan non-politik, sementara kekuasaan politik dan pengambilan keputusan terletak pada parlemen. Ini adalah hal yang baik karena dapat mencegah monarki menjadi haus kekuasaan. Ini juga mendorong bentuk pemerintahan yang lebih kohesif ketika Perdana Menteri dan penasihat ada di sana untuk membimbing raja dalam membuat pilihan yang mengatur. Raja masih memiliki tiga hak politik, yang merupakan hak untuk di konsultasikan, hak untuk diberi saran, dan hak untuk memperingatkan. Dan parlemen tidak selalu bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan karena raja dapat memegang kekuasaan formal. Ini dapat termasuk membubarkan parlemen atau memberikan pengaruh kuat ke undang-undang. Demikianlah perbedaan antara konstitusi dan konveksi yang harus diketahui.

Recent Posts

2 Macam Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara Beserta Contohnya

Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…

1 year ago

12 Lembaga Administrasi Negara : Beserta Tugas dan Fungsinya

Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…

2 years ago

4 Perwujudan Semangat Pendiri Bangsa Dalam Kehidupan Sehari-hari

Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…

2 years ago

Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…

2 years ago

5 Komitmen Pendiri Negara Dalam Perumusan Dasar Negara

Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…

2 years ago

5 Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Contohnya

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…

2 years ago