GuruPPKN.com

Sejak terlahir sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan untuk menganut paham dan ajaran demokrasi dalam kehidupan bernegara. Paham demokrasi yang dianut negara Indonesia tidak hanya berlaku pada bidang sosial atau hukum saja tapi juga bidang politik, yang kemudian disebut dengan sistem politik demokrasi. (Baca juga : penerapan pancasila dalam kehidupan)

Dalam artikel ini kita akan membahas tentang sistem politik demokrasi. Apakah yang dimaksud dengan sistem politik demokrasi? Apa saja ciri-ciri dari sistem politik demokrasi? Apa prinsip-prinsip dari penerapan demokrasi pada sistem politik? Serta apa saja mekanisme sistem politik demokrasi? (Baca juga : pengertian naturalisasi)

Pengertian Sistem Politik Demokrasi

Di negara Indonesia warga negara/rakyat memiliki andil dan peran besar dalam penyelenggaraan sistem politik. Peran ini menyangkut tentang pengembangan lembaga-lembaga politik formal yang ada di Indonesia, baik yang beroperasi di daerah/lokal maupun pusat. (Baca juga : makna persamaan kedudukan warga negara)

Sistem politik demokrasi adalah  sistem politik yang memberikan perlakuan sama kepada semua anggota kelompok (dalam hal ini orang-orang pada lembaga pemerintahan) baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas, dalam hak dan kemampuan masing-masing mereka untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Baca juga : faktor penyebab konflik sosial)

Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi

Adanya paham demokrasi dalam sistem politik suatu negara berarti bahwa negara tersebut memperhatikan dan memperlakukan sama semua golongan yang ada tanpa memandang mayoritas atau minoritas dalam bidang politik. Sehingga dunia politik negara tersebut terhindar dari para diktator (biasanya berasal dari golongan mayoritas) yang menggunakan jabatan dan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. (Baca juga : membangun karakter bangsa)

Seorang ahli bernama Bingham Powel, Jr menyatakan bahwa sistem politik demokrasi memiliki 5 ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

• Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat

Hal ini berarti bahwa hukum tertinggi disusun berdasarkan atas apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh rakyat. Kemudian pemerintah dengan semua pemegang kekuasaan dan anggota parlemen patuh terhadap hukum tersebut. (Baca juga : hak dan kewajiban warga negara dalam pelestarian lingkungan)

• Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif

Hal ini berarti bahwa pemilihan umum yang merupakan satu cara dalam sistem  berlandaskan demokrasi untuk memilih dan menentukan suatu peraturan, perundang-undangan maupun wakil rakyat dilakukan dengan persaingan yang adil dan jujur. (Baca juga : penyebab korupsi dan cara mengatasinya)

• Sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting

Adapun maksud dari kata “sebagian orang dewasa” disini adalah orang-orang yang sudah mencapai batas umur dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk ikut serta dan menjadi calon pejabat pemerintah. Di Indonesia sendiri, usia 17 tahun adalah batas umur seseorang telah dianggap sebagai orang dewasa. Setiap orang dewasa yang telah berusia 17 tahun berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan untuk menjadi calon anggota parlemen ada beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat tambahan tersebut seperti jenjang pendidikan, sehat secara jasmani dan rohani dan lain sebagainya. (Baca juga : fungsi lembaga swadaya masyarakat)

• Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa

Dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat suatu ruang khusus bagi calon pemilih untuk memberikan hak suaranya, ruang ini disebut dengan bilik suara. Disinilah rakyat yang terdaftar sebagai calon pemilih dapat memberikan suaranya secara rahasia. Rakyat bebas memilih calon pemimpin mana yang mereka ingin pilih, tidak paksaan ataupun ancaman. Rakyat dapat menentukan pilihan mereka berdasarkan hati nurani masing-masing. (Baca juga : penyebab terjadinya masyarakat majemuk dan multikultural)

• Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan  berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers

Kebebasan berbicara berarti seluruh lapisan masyarakat berhak dan bebas menyuarakan pemikiran dan pendapatnya atau lebih dikenal dengan istilah aspirasi. Setiap warga negara dapat mengemukakan pendapat mereka, baik dalam bentuk kritik, saran, dukungan maupun tuntutan. (Baca juga : ciri ciri masyarakat madani)

Sedangkan kebebasan pers dialamatkan kepada rekan-rekan yang berkecimpung di dunia jurnalistik atau disebut dengan jurnalis/wartawan. Para jurnalis ini juga diberikan kebebasan untuk mengemukakan aspirasi mereka terhadap segala hal  yang tengah terjadi dalam kehidupan bernegara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, agama, maupun politik.

Namun demikian, dalam menyuarakan aspirasi mereka, para jurnalis ini tetap diharapkan dan dituntut untuk menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat. Dimana mereka tidak diperbolehkan untuk berpihak pada salah satu kubu ataupun memojokkan salah satu pihak. Para jurnalis tidak dibenarkan menyebarluaskan berita/informasi yang tidak terkonfirmasi kebenarannya dan akhirnya dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. (Baca juga : manfaat tata tertib sekolah bagi siswa)

Prinsip-prinsip Sistem Politik Demokrasi

Penerapan dan pelaksanaan paham demokrasi dalam  sistem politik perlu adanya batasan-batasan yang akan menjaga sistem politik tersebut tetap bersifat demokrasi. Selain itu, diperlukan juga adanya prinsip-prinsip sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi. Secara umum sistem politik demokrasi memiliki 10 ciri-ciri, yaitu sebagai berikut : (Baca juga : fungsi negara)

1. adanya perubahan dalam mekanisme politik yakni antara kehidupan politik pemerintah dan kehidupan politik masyarakat
2. adanya pengawasan terhadap administrasi negara
3. peradilan atau hukum yang bebas dan tidak memihak pada salah satu pihak/golongan
4. adanya perlindungan atas hak-hak dasar manusia atau disebut dengan hak asasi manusia
5. peraturan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dibuat oleh suatu badan perwakilan politik dan tanpa adanya paksaan maupun ancaman dari lembaga pemerintah lainnya
6. pejabat pemerintah yang terpilih ditempatkan pada posisi dan departemen yang sesuai dengan kemampuan mereka, penempatan ini menggunakan suatu konsep yang disebut dengan merit sistem dan poli sistem
7. jika terjadi suatu pertikaian dalam lembaga politik, maka akan diselesaikan dengan jalan damai bukan kompromi
8. adanya pemberian jaminan terhadap kebebasan individu, namun tetap disertai dengan batas-batas tertentu (seperti pada kebebasan pers)
9. penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang demokratis
10. persetujuan merupakan prinsip penting dalam sistem politik demokrasi khususnya dalam menetapkan suatu keputusan yang menyangkut kepentingan umum. (Baca juga : kelebihan indonesia di mata dunia internasional)

Mekanisme Sistem Politik Demokrasi

Dalam pelaksanaannya, mekanisme sistem politik demokrasi memiliki komponen-komponen yang berpengaruh terhadap suasana kehidupan politik negara tersebut. Adapun komponen mekanisme tersebut, antara lain : (Baca juga : bahaya globalisasi dan modernisasi)

1. Suprastruktur Politik (The Governmental Political Spere) : lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara
2. Infrastruktur Politik (The Social Political Spere) : lembaga kemasyarakatan

Suprastruktur politik dan infrastruktur politik sama-sama berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, yakni dalam hal perumusan kebijakan pemerintahan dan perumusan undang-undang. Serta infrastruktur politik yang merujuk pada lembaga kemasyarakatan juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara langsung yakni sebagai lembaga pengawas pemerintahan. (Baca juga : fungsi toleransi dalam kehidupan)

Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang sistem politik demokrasi yang berlaku di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat.