GuruPPKN.com

Ketahanan Nasional sebenarnya memiliki tujuan yang lebih spesifik agar bisa menjaga keutuhan pemerintah negara dari beragam ancaman, hambatan, tantangan serta adanya beragam gangguan yang memumgkinkan mengancam segala hal penting dalam negara Indonesia seperti contoh hubungan bilateral. Inilah mengapa ada banyak yang menerapkan beragam tujuan dari ketahanan nasional tersebut. Sedangkan tujuan dan fiungsi ketahanan secara keseluruhan bisa di lihat dari penjabaran berikut ini:

Tujuan Ketahanan Nasional

Seperti contoh hubungan bilateral, fungsi utama dari ketahanan nasional adalah untuk menyokong dan mensukseskan adanya beragam rencana dalam menanggapi segala bentuk rencana keberhasilan pemerintah dalam penegakan keamanan serta pertahanan nasional agar nantinya bisa mewujudkan keadilan sosial serta bagaimana bisa menentukan keamanan yang akan mengayomi seluruh rakyat.

Fungsi Ketahanan Nasional

Departemen Pertahanan terdiri dari Kantor Menteri Pertahanan, departemen militer dan dinas militer di dalam departemen itu. Ketua Kepala Staf Gabungan dan Staf Gabungan, perintah kombatan yang disatukan dan ditentukan, badan-badan Pertahanan; Kegiatan lapangan DOD dan kantor, agensi, kegiatan dan perintah lainnya sebagaimana ditetapkan atau ditetapkan oleh hukum, atau oleh Presiden atau Menteri Pertahanan.

Dalam memberikan bantuan dan nasihat staf segera kepada Menteri Pertahanan, Kantor Menteri Pertahanan dan Ketua Kepala Staf Gabungan, dan Staf Gabungan, meskipun secara terpisah diidentifikasi dan diorganisir, berfungsi dalam koordinasi dan kerja sama penuh. Kantor Sekretaris Pertahanan termasuk kantor Wakil Menteri Pertahanan; Wakil Menteri Pertahanan untuk Akuisisi, Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan, Pengawas Keuangan Departemen Pertahanan, Asisten Sekretaris Pertahanan, Penasihat Umum, Direktur Riset dan Rekayasa Pertahanan, Direktur Uji Operasional dan Evaluasi, Inspektur Jenderal dan kantor staf lainnya seperti yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk membantunya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala kantor-kantor ini adalah staf penasihat untuk Sekretaris dan melakukan fungsi-fungsi seperti yang ia berikan kepada mereka.

Kepala Staf Gabungan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Kepala Staf, Angkatan Darat, Kepala Operasi Angkatan Laut, Kepala Staf, Angkatan Udara dan Komandan Korps Marinir. Didukung, tunduk pada otoritas Ketua, oleh Staf Gabungan, mereka merupakan staf militer langsung dari Menteri Pertahanan. Ketua adalah penasehat militer utama kepada Presiden, Dewan Keamanan Nasional, dan Menteri Pertahanan. Anggota lain dari Kepala Staf Gabungan adalah perwira militer senior dari layanan mereka masing-masing dan penasihat militer untuk Presiden, Dewan Keamanan Nasional, dan Menteri Pertahanan. Wakil Ketua Kepala Gabungan bertindak sebagai Ketua tanpa kehadiran Ketua.

Ketahanan nasional sendiri memiliki fungsi sebagai:

1. Daya Tangkal

Ini adalah fungsi dasar dimana ketahanan nasional memang diperuntukan untuk mengankal apapun yang besifat menyakiti dan memberi dampak negatif bagi keselamatan dan ketahanan negara Indonesia.

2. Dasar dan Arahan

Ini merupakan dasar dan pengarah yang dimiliki leh negar untuk mengontrol apapun yang masuk dan akan mengefek pada perkembangan negara dan hal-hal penting dalam negara yang menyangkut kepentingan bersama.

3. Pola Fikir

Ini merupakan salah satu pemersatu dari pola fikir yang akan menjadi hal yang wajib hukumnya untuk mensatukan segala jenis masalah dan perbedaan pendapat yang mungkin akan terjdai didalam pengambilan sebuah masalah dalam pertahanan negara.

4. Pemersatu dan Dasar Negara

Ini juga merupakan faktor penting dalam mepersatukan dan menjadi hal yang perlu bagi kita semua. Ini juga merupakan salah satu yang harus dijaga dan menjadi hal yang harus dilestarikan mengingat nacaman yang akan selalu datang menghampiri segenap bangsa.

Departemen Pertahanan adalah badan penerus untuk Pembentukan Militer Nasional yang diciptakan oleh Undang-Undang Keamanan Nasional. Ini didirikan sebagai departemen eksekutif Pemerintah oleh Amandemen Undang-undang Keamanan Nasional dengan Sekretaris Pertahanan sebagai kepalanya. Sejak saat itu, banyak perubahan legislatif dan administratif telah terjadi, mengubah Departemen menjadi struktur di mana ia saat ini beroperasi seperti unsur-unsur identitras nasional.

Setiap departemen militer Departemen Angkatan Laut termasuk penerbangan angkatan laut dan Korps Marinir  secara terpisah diselenggarakan di bawah Sekretaris sendiri dan berfungsi di bawah otoritas, pengarahan, dan kontrol dari Menteri Pertahanan. Sekretaris setiap departemen militer bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan untuk operasi dan efisiensi departemennya. Perintah kepada departemen militer dikeluarkan melalui Sekretaris departemen-departemen ini, atau yang ditunjuk oleh mereka, oleh Menteri Pertahanan atau di bawah wewenang yang secara khusus didelegasikan secara tertulis oleh Menteri Pertahanan atau disediakan oleh hukum.

Departemen Ketahanan Nasional

Para komandan komando kesatuan yang bersatu dan spesifik bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri Pertahanan untuk menyelesaikan misi militer yang ditugaskan kepada mereka dan menjalankan otoritas komando atas pasukan yang ditugaskan kepada mereka. Rantai komando operasional berjalan dari Presiden ke Sekretaris Pertahanan kepada komandan dari komando pejuang yang bersatu dan spesifik. Ketua Kepala Staf Gabungan berfungsi dalam rantai komando dengan mentransmisikan perintah dari Presiden atau Menteri Pertahanan kepada komandan dari komandan yang bersatu dan spesifik seperti contoh keberhasilan pelaksanaan asas wawasan nusantara. Fungsi utama dari Departemen adalah sebagai berikut:

• Departemen Pertahanan berhubungan dengan Staf Pertahanan Terpadu (IDS) dan tiga layanan dan berbagai Organisasi Inter-Service. Hal ini juga bertanggung jawab untuk Anggaran Pertahanan, masalah-masalah pendirian, kebijakan pertahanan, hal-hal yang berkaitan dengan Parlemen, kerja sama pertahanan dengan negara-negara asing dan koordinasi semua kegiatan
• Departemen Pertahanan Produksi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan produksi pertahanan, pribumisasi toko-toko impor, peralatan dan suku cadang, perencanaan dan pengendalian unit produksi departemen Dewan Pabrik Ordance dan Pertahanan Sektor Publik Undertakings (DPSUs.)
• Departemen Riset dan Pengembangan Pertahanan dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang juga Penasihat Ilmiah untuk Raksha Mantri (Menteri Pertahanan). Fungsinya adalah memberi saran kepada Pemerintah tentang aspek-aspek ilmiah dari peralatan militer dan logistik serta perumusan rencana riset, desain dan pengembangan untuk peralatan yang digunakan oleh Layanan.
• Departemen Kesejahteraan Pra-Servicemen dikepalai oleh Sekretaris Tambahan dan menangani semua masalah pemukiman kembali, kesejahteraan dan pensiun dari Ex-Servicemen.
• Integrated Defence Staff (IDS)  sebagai lanjutan dari keputusan oleh Kelompok Menteri berdasarkan Laporan Komite Kargil. Staf HQ IDS disediakan dari tiga Layanan Sipil, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pertahanan (AFHQ) dan Departemen Pertahanan. IDS saat ini berfungsi sebagai staf dalam mode penasehat ke Ketua COSC, dan dipimpin oleh Kepala Staf Pertahanan Terpadu untuk Ketua COSC (CISC)

Tiga Markas Layanan, yaitu, Markas Besar Angkatan Darat, Markas Besar Angkatan Laut dan Kantor Pusat Udara berfungsi di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (COAS), Kepala Staf Angkatan Laut (CNS) dan Kepala Staf Udara (CAS) masing-masing seperti ciri-ciri nasionalisme dalam satu bangsa. Mereka dibantu oleh Petugas Staf Utama (PSO). Organisasi Antar-Layanan, di bawah Departemen Pertahanan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebutuhan bersama ketiga Layanan seperti perawatan medis, hubungan masyarakat, dan pengelolaan personil staf sipil di Markas Besar Pertahanan.

Sejumlah Komite yang berurusan dengan kegiatan pertahanan terkait membantu Raksha Mantri atau Menteri Pertahanan. Ketua Komite Staf adalah forum bagi Kepala Layanan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Layanan dan memberi nasihat kepada Kementerian. Posisi Ketua Komite Kepala Staf berpindah pada Kepala Staf yang paling lama menjabat, dan akibatnya berotasi di antara ketiga layanan seperti tujuan nasionalisme.

Divisi Keuangan di Kementerian Pertahanan menangani semua hal yang memiliki implikasi keuangan. Divisi ini dipimpin oleh Penasihat Keuangan (Layanan Pertahanan) dan sepenuhnya terintegrasi dengan Departemen Pertahanan dan melakukan rotasi informasi.  Tanggung jawab dasar Angkatan Darat adalah untuk menjaga integritas wilayah bangsa terhadap agresi eksternal. Selain itu, Angkatan Darat sering diminta untuk membantu administrasi sipil selama gangguan keamanan internal dan dalam penguatan hukum dan ketertiban, dalam mengatur operasi bantuan selama bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan siklon dan dalam pemeliharaan layanan penting.

Angkatan Darat adalah salah satu tentara terbaik di dunia. Modernisasi dan upgradation of Army adalah proses berkelanjutan untuk menjaga Angkatan Bersenjata siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini didasarkan pada rencana lima tahun. Fokus dan area inti modernisasi adalah:

• Peningkatan Kekuatan Kebakaran dan peningkatan Mobiliy
• Semua kemampuan Weather Battle Field Surveillance
• Kemampuan Night Fighting
• Meningkatkan kapabilitas Special Force
• Kemampuan untuk Jaringan Centric Warfare

Masing-masing di bawah seorang perwira Umum Komandan-n-Kepala pangkat dari seorang Letnan Jenderal. Dibagi menjadi Area, Sub-Wilayah dan sub-bidang Independen. Daerah ini diperintahkan oleh Pejabat Petugas Umum dari pangkat Jenderal Besar dan Sub-Wilayah Independen dan sub-area oleh Brigadir.  Gerakan kemerdekaan nasional akan dimulai pada paruh kedua abad ke-19. Namun pemberontakan dengan motif mengendarai Inggris dari sejarah telah dimulai seabad sebelumnya. Efek komunilatif kebijakan Inggris, eksploitasi ekonomi, dan renovasi administratif selama bertahun-tahun telah mempengaruhi posisi semua penguasa negara bagian daerah pemerintahan, zamidar , petani, pedagang, pakar , dll.

Selama abad ke-19, Revolusi adalah yang paling penting karena itu adalah tantangan besar pertama bagi dominasi Inggris. Asal muasal gerakan kebebasan di negara lain memiliki fondasi yang kuat dalam pertumbuhan nasionalisme di negara ini pada abad ke-19. Peperangan kemerdekaan yang pertama kali terjadi pada tahun 1857 memiliki semangat nasional dan merefleksikan dorongan orang-orang untuk membuang kuk pemerintahan asing yang menyiksa.