Sejarah merupakan suatu hal yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan sesosok manusia. Lantas bagaimana dengan sejarah suatu negara? Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus dapat memahami apa yang menjadi sejarah bagi negeri ini. Dari sejarah tersebut kita akan dapat mengambil pelajaran. Nah, dalam kesempatan ini, penulis mengajak pembaca untuk membahas mengenai contoh demokrasi liberal, terpimpin, dan pancasila di Indonesia.
Sejarah Penerapan Bentuk Pemerintahan Demokrasi di Indonesia
Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi salah satu kewajiban warga negara dalam UUD 1945 yaitu untuk memahami sejarah negaranya, terlebih mengenai bagaimana berjalannya negara ini semenjak memperoleh kemerdekaannya. Setelah lebih dari tiga ratus lima puluh tahun negara kita dijajah, akhirnya negara kita menyatakan kemerdekaannya kepada dunia. Kemerdekaan ini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai mengingat banyaknya pengorbanan harta dan nyawa yang dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia pada masa itu.
Sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 mengajarkan kepada kita bahwa memulai suatu negara baru bukanlah hal yang mudah. Hal ini terlihat dari sistem demokrasi di Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Wajar jika hal ini terjadi. Pada awal kemerdekaan, negara kita masih saja dirongrong oleh bangsa Belanda dan pasukan sekutunya. Mereka belum rela untuk melihat Indonesia merdeka. Akibatnya, pemerintahan di dalam negara menjadi kurang stabil hingga pada tahun 1950, pemerintahan di Indonesia mulai menunjukkan jati dirinya.
Pada tahun 1950, demokrasi liberal atau dapat juga kita sebut sebagai demokrasi parlementer digunakan sebagai bentuk pemerintahan di Indonesia. Bentuk pemerintahan ini dipilih karena dengan adanya liberalisme, dianggap bahwa kebebasan rakyat akan dijunjung. Nyatanya, selama sembilan tahun pelaksanaan demokrasi ini, terjadilah jatuh bangun kabinet. Terhitung setidaknya tujuh kali pergantian kabinet sekaligus pergantian perdana menteri. Hingga pada akhirnya, melalui dekrit presiden 5 Juli 1959, presiden Soekarno menyatakan bahwa penerapan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal dihentikan.
Melalui dekrit presiden tersebut pula, keberadaan demokrasi terpimpin sebagai salah satu bentuk pemerintahan dinyatakan berlaku oleh presiden Soekarno. Dengan adanya demokrasi ini, diharapkan kekacauan politik yang terjadi selama masa demokrasi liberal dapat tertangani dengan baik. Namun, segala harapan tersebut nampaknya tidak dapat terlaksana karena penyimpangan yang banyak dilakukan oleh pejabat pada masa itu. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin terhadap pancasila sangatlah tidak dapat ditolerir.
Selain sebab di atas, terjadi pula pemberontakan G 30 S/PKI. Pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia ini merupakan cikal bakal dari runtuhnya penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia. Keberadaan dari pemberontakan ini menyebabkan kegoyahan di tengah berlangsungnya demokrasi terpimpin. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1965 itu kemudian berhasil dipadamkan dan menjadi cikal bakal diterapkannya demokrasi pancasila. Pemberlakuan dari demokrasi pancasila tersebut sendiri merupakan latar belakang sistem pemerintahan orde baru di Indonesia.
Contoh Penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, demokrasi liberal merupakan bentuk pemerintahan yang pertama kali digunakan di Indonesia. Salah satu dari ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia ialah digunakannya sistem pemerintahan parlementer yang mengutamakan kuasa rakyat dalam hal menentukan arah gerak negara. Nah, seperti apa tepatnya penerapan dari bentuk pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia? Berikut ini merupakan pembahasan lengkap mengenai contoh penerapan demokrasi liberal di Indonesia:
1. Pemilihan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan
Perwakilan rakyat di dalam negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi liberal ialah parlemen. Di sisi lain, pemerintahan eksekutif atau pelaksana kebijakan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Contoh dari perdana menteri yang pernah dimiliki oleh Indonesia ialah Mohammad Natsir dan Mohammad Hatta. Perdana menteri dianggap sebagai kepala pemerintahan namun kepala negara tetap dipegang oleh presiden.
2. Diutamakannya Penegakan Hak Asasi Manusia
Hal yang paling menonjol dalam paham liberalisme ialah dijunjungnya kebebasan individu. Dalam negara yang menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi liberal, kebebasan tersebut ditafsirkan sebagai ditegakkannya hak asasi manusia yang merupakan hak dasar milik setiap orang yang hidup di dunia ini. Hak asasi tersebut sangatlah beragam dan tetap ditegakan di masa demokrasi liberal.
3. Terdapat Kekuatan Mayoritas dalam Hal Penentuan Kebijakan
Dalam pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia, hal yang paling menonjol selanjutnya ialah kekuatan mayoritas menjadi hal yang paling menentukan dalam hal pengambilan keputusan dalam rangka penentuan kebijakan yang berlaku di negara. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam demokrasi. Namun, ada kalanya hal ini menyebabkan perpecahan dalam dunia perpolitikan Indonesia pada masa itu.
4. Digunakannya Mosi Tidak Percaya
Hal yang paling menonjol selanjutnya dari masa penerapan demokrasi liberal di Indonesia ialah banyak sekali terjadi penggunaan mosi tidak percaya. Mosi ini merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan parlemen terhadap eksekutif negara terhadap penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh mereka. Akibatnya, pada masa tersebut banyak terjadi jatuh bangun kabinet.
Contoh Penerapan Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Penerapan demokrasi terpimpin terhitung dilakukan semenjak tahun 1959. Setelah tahun tersebut, presiden Soekarno selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara mulai mengerahkan berbagai upaya untuk membangun negeri ini dalam rangka mengisi kemerdekaan.
Namun, sayangnya terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan pada masa itu. Penyimpangan tersebut tidak dapat ditolerir karena merupakan bentuk penyimpangan terhadap dasar negara dan konstitusi tertinggi Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia:
1. Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup
Di dalam pasal-pasal UUD 1945, terdapat sebuah pasal karet yang menyatakan bahwa presiden memiliki masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini dijadikan celah oleh presiden Soekarno untuk mengeluarkan Tap MPR yang menjadi dalil bagi beliau untuk menjadi presiden RI seumur hidupnya. Namun, segera hal tersebut menimbulkan pergolakan di tengah masyarakat.
2. Penggunaan Asas Sentralisasi dalam Penerapan Otonomi Daerah
Pada masa demokrasi terpimpin, pembangunan di tiap daerah mulai dilakukan. Hanya saja, otonomi daerah mpada masa tersebut masih sangat terbatas. Kita tidak dapat menemukan penerapan dari asas desentralisasi. Yang paling banyak digunakan ilaha asas sentralisasi, dimana pemerintah pusat berwenang untuk mengatur segala alokasi sumber daya yang dimiliki oleh negara.
3. Sarana Politik Rakyat Indonesia Terbatas
Pengaruh presiden Soekarno beserta partainya sangatlah besar dan tidak dapat ditandingi pada masa itu. Akibatnya, partai-partai politik lain, terlebih partai politik yang memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah akan terbatas geraknya. Ketika mereka mengeluarkan kritik yang tidak disukai oleh pemerintah, bukan tidak mungkin jika partai tersebut akan diberedel.
4. Penguatan Peran Militer dalam Dunia Perpolitikan Indonesia
Penguatan peran yang dimaksud ialah para aktor dunia militer di Indonesia dijadikan para pelaku politik oleh pemerintahan pada masa itu. Dwifungsi seperti ini tidaklah baik, karena hanya akan menghasilkan tirani.
Contoh Penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia
Demokrasi pancasila merupakan satu-satunya jenis demokrasi yang dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama di Indonesia. Demokrasi ini berbeda dari demokrasi yang lainnya karena bentuk pemerintahan ini berasaskan pada nilai-nilai dasar pancasila. Demokrasi ini menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekaligus kepribadian suatu bangsa. Nah, berikut ini merupakan contoh penerapan demokrasi pancasila di Indonesia:
1. Adanya Kebebasan yang Bertanggung Jawab
Contoh mendasar dari praktik demorkrasi pancasila di negara ini ialah digunakannya paham atau asas bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang ialah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan tidak boleh mengganggu di antara satu dengan yang lainnya.
2. Penerapan Otonomi Daerah secara Berkeadilan
Pada masa demokrasi pancasila, mulai dilaksanakan otonomi daerah dengan lebih berkeadilan. Yang dimaksud dengan berkeadilan ialah daerah bebas mengembangkan daerahnya sesuai dengan pengaturan dan kebutuhan dari daerah tersebut. Asas otonomi daerah seperti desentralisasi merupakan salah satu asas utama yang digunakan. Dalam asas ini, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Diutamakannya Musyawarah untuk Mufakat dalam Pengambilan Keputusan
Contoh selanjutnya dari penerapan demokrasi pancasila di Indonesia ialah dalam hal pengambilan keputusan, kita menggunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Mekanisme ini merupkana salah satu sarana untuk menghasilkan keputusan terhadap suatu kebijakan dengan lebih berkeadilan.
4. Berkurangnya Diskriminasi Terhadap Rakyat
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat memahami bahwa arti dari kata diskriminasi ialah pemberian perlakuan yang berbeda dikarenakan perbedaan gender, ras, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan lain sebagainya. Saat ini, dengan menggunakan demokrasi pancasila, keberadaan dari diskriminasi ini menjadi sangat berkurang karena kesadaran masyarakat yang terwarnai oleh pancasila.
Penjelasan di atas merupakan uraian mengenai contoh demokrasi liberal, terpimpin, dan pancasila yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami apa saja yang menjadi contoh dari berlakunya bentuk pemerintahan demokrasi liberal, terpimpin, dan pancasila di negara tercinta kita ini.
Dari penjelasan di atas pula kita dapat mengetahui bahwa keberadaan ketiga bentuk pemerintahan ini merupakan suatu dinamika dunia perpolitikan Indonesia yang menjadi sejarah negara ini dalam hal penyelenggaraan kedaulatan rakyat sejak zaman kemerdekaan.
Sekian, sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pembaca.