GuruPPKN.com

Sistem politik suatu negara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terdapat dua unsur politik. Yaitu unsur suprastruktur dan unsur infrastruktur. Di mana suprastruktur adalah semua lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan dan membangun politik dari dalam. Unsur ini dalam trias politica dibagi menjadi beberapa lembaga negara yang tergabung dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sementara infrasturktur politik adalah bangunan suasana kehidupan politik di luar pemerintahan atau selain lembaga-lembaga pemerintahan.

Infrastruktur berhubungan dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam kegiatannya baik secara langsung atau tidak langsung saling berpengaruh. Kemudian infrastruktur ini mempengaruhi kebijakan lembaga-lembaga negara.  Jika di Indonesia berarti fungsi dan peranan infrastruktur berhubungan dengan tugas lembaga negara.

Fungsi Unsur Infrastruktur Politik Secara Umum

Unsur infrastruktur mempunyai beberapa lembaga yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing dalam budaya politik. Namun, secara umum infrastruktur politik mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Pendidikan Politik

Secara umum unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan warga negara mulai dari pusat sampai ke wilayah pelosok. Hal ini diperlukan agar semua rakyat dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik, minimal di wilayahnya sendiri. Sesuai dengan sifat kedaulatan rakyat, berarti rakyat dapat ikut menentukan kebijakan politik yang diambil lembaga negara sekecil apa pun.

2. Mempertemukan Berbagai Kepentingan

Dalam sistem politik di berbagai negara tentu saja ada berbagai kepentingan. Meskipun semua tujuannya sama, namun setiap masyarakat atau kelompok mempunyai pendapat, pandangan yang berbeda sesuai tingkat pendidikan dan lingkungan yang mempengaruhinya. Infrastruktur politik akan mempertemukan hal yang sama. Misalnya dalam partai politik atau dalam komunitas tertentu.

3. Menyalurkan Aspirasi Rakyat

Infrastruktur politik berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat dari tingkat yang paling bawah. Dengan demikian, jika tuntutan menjadi bagian mayoritas dapat menjadi perhatian para wakil dan pejabat yang berada di lembaga negara sehingga menjadi keputusan politik.

4. Menyeleksi Kepemimpinan

Dari unsur infrastruktur politik biasanya lahir pemimpin-pemimpin yang kemudian mewakili rakyat di lembaga negara atau bahkan menjabat sebagai pimpinan di lembaga-lembaga negara dan di perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Karena dari organisasi dan lembaga masyarakat ini lah akan terseleksi dari bawah siapa saja pemimpin yang layak berdasarkan hukum dan norma masyarakat. Harapannya, pemimpin yang lahir dari masyarakat, maka akan sesuai dan mengerti kebutuhan masyarakat yang melahirkannya.

5. Komunikasi Politik

Selain fungsi yang disebutkan di atas, infrastruktur politik berfungsi sebagai komunikasi politik. Mengkomunikasikan keinginan dan sistem politik yang ada dalam masyarakat, golongan, institusi, dan berabagai sektor kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara atau unsur suprastruktur.

Fungsi Infrastruktur Politik Berdasarkan Komponen-Komponennya

Fungsi infrasstruktur yang telah disebutkan di atas, sering disebut sebagai fungsi input. Komponen-komponen unsur infrastruktur politik sebenarnya mempunyai fungsi dan peranan tersendiri. Fungsi dan peranan tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Partai Politik

Partai politik merupakan contoh infrastruktur politik yang paling dikenal saat ini. Partai politik adalah organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama dan cara mencapai tujuan yang sama. Di negara Indonesia kehadiran partai politik akan nampak ketika menjelang pemilihan umum. Karena fungsi pemilu adalah memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif negara dan umumnya calon diajukan oleh partai politik yang memenuhi syarat.
Fungsi partai politik menurut Miriam Budihardjo, anatar lain :

• Mendidik warga negara yang ada dalam masyarakatnya menjadi makhluk sosial, yaitu makhluk yang memahami keadaan dan kondisi lingkungan di sekitarnya.
• Mengajak warga negara untuk berperan serta dalam kegiatan kenegaraan, seperti misalnya partisipasi dalam pemilihan umum secara aktif dan pasif.
• Penghubung antara rakyat sebagai warga negara dan pemerintah yang berkuasa atau lembaga-lembaga negara yang ada sehingga komunikasi berjalan baik dan aspirasi rakyat lancar.
• Mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat negara, dalam hal ini beberapa partai politik akan bersaing dalam mencapai tujuannya secara sehat.
• Partai politik dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam hal ini anggotanya dapat duduk di lembaga negara yang ada.
• Partai politik berusaha menjadi pengawas jalannya pemerintahan, khususnya jika pemerintahan dipegang oleh partai politik lain yang mendapatkan suara mayoritas
• Partai politik berfungsi menterjemahkan tuntutan-tuntutan rakyat yang masih belum sempurna menjadi tuntutan politik yang dapat dituangkan dalam kebijakan pemerintah.

2. Kelompok Kepentingan

Yang dimaksud kelompok kepentingan adalah kelompok yang umumnya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah namun tidak dengan tujuan atau dengan jalan ikut serta duduk dalam pemerintahan. Jika ada anggotanya kemudian ikut serta dalam jabatan tertentu di lembaga pemerintahna, biasanya tetap melalui partai politik. Kelompok kepentingan ini antara lain, ormas (seperti NU, Muhammadiyah), kelompok profesi atau institusi tertentu (seperti PGRI, IDI, Kadin, kelompok non organisasi (seperti paguyuban, ikatan alumni), dan kelompok lain yang ada secara mendadak (misalnya bertemu karena aktivitas unjuk rasa bersama).

Fungsi kelompok kepentingan ini umumnya sama, yaitu membebrikan masukan kepada pemerintah melalui jalur resmi maupun tidak resmi atas suatu masalah yang terjadi dan mengharapkan output sesuai kepentingan mereka. Contohnya, SPSI sebagai serikat buruh memperjuangkan nasib buruh agar pemerintah membuat undang-undang perburuhan sesuai keinginan buruh pada umumnya.

3. Kelompok Penekan

Kelompok penekan sebenarnya mirip dengan kelompok kepentingan. Namun mereka lebih terorganisir dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa organisasi yang termasuk kelompok ini, aatara lain LSM, organisasi sosial kegamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, lembaga bantuan hukum, dan lain-lain.

Kelompok ini berfungsi mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui cara persuasi dan propaganda. Mereka akan msenempuh semua jalur resmi yang ada agar tuntutannya terpenuhi. Misalnya, organisasi keagamaan yang menginginkan terbentuknya kebijakan tentang pornografi, maka organisasi tersebut akan datang secara resmi ke DPR dan meminta semua jalur yang ada agar tuntutannya dapat terlaksana.

4. Media Komunikasi Politik

Komponen infrastruktur politik media ini sangat mempengaruhi kelompok-kelompok politik lain sampai ke lembaga negara. Media ini dapat berbagai bentuk, mulai dari televisi, radio, dan internet yang saat ini ramai dengan sosial media.

Fungsi media komunikasi politik adalah memberi pendidikan politik kepada masyarakat, proses sosialisasi politik, dan seharusnya menyampaikan semua informasi yang benar tentang sistem dan situasi politik yang ada.

Demikian beberapa fungsi infrastruktur politik. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan diambil manfaatnya. Terima kasih.