Berbeda dengan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, lembaga yudikatif berdasarkan tugas dan fungsinya sangatlah berhubungan sebagai kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuatan yang membuktikan Indonesia merdeka secara de jure dan de facto.
Kemerdekan Indonesia merupakan bukti dari sistem peyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut merupakan pengertian secara umum dari lembaga yudikatif.
Pengertian lembaga yudikatif
Dalam trias politika untuk sistem pemerintahan presidensial terdapat pemisahan tegas antara tiga kekuatan lembaga independen di setiap bentuk negara yang mengamalkannya, khususnya untuk lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.
Selain itu ada juga yang menjelaskan bahwa lembaga yudikatif merupakan lembaga negara yang memiliki tugas melakukan pengawalan, pengawasan, serta memantau proses pelaksanaan Undang-Undang dan hukum di suatu negara.
Di dalam lembaga negara tersebut terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ketiganya bersama-sama sebagai pemberi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan hukum di negara ini.
Lembaga yudikatif adalah dewan khusus sebagai kontrol atas pelanggaran hukum yang dilakukan institusi kenegaraan, baik disenggaja ataupun tidak, sehingga secara tegas segala aturan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif ini akan ditatai oleh setiap lembaga pemerintahan, lantasan diakui legalistasnya di mata masyarakat.
Dengan penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwa fungsi dan wewenang utama lembaga yudikatif menjadi kontrol hukum bagi setiap insitusi serta dapat menurukan seluruh dewan aktif atau non aktif yang dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Fungsi Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif di Indonesia, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan di Indonesia, antara lain sebagai berikut.
- Menegakkan hukum dan keadilan
Lembaga yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Mereka memeriksa kasus-kasus hukum dan memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai.
- Menjamin hak-hak warga negara
Lembaga yudikatif melindungi hak-hak warga negara dengan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul antara individu atau antara individu dengan pemerintah atau perusahaan.
- Menjaga kepastian hukum
Lembaga yudikatif memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan tepat sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan meningkatkan stabilitas politik.
- Memberikan interpretasi atas undang-undang dan peraturan perundang-undangan
Lembaga yudikatif memberikan interpretasi yang tepat atas undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan pengadilan dan masyarakat umum memahami secara jelas apa yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana undang-undang tersebut harus diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.
- Mendorong reformasi hukum
Lembaga yudikatif juga berperan dalam merumuskan kebijakan dan membuat rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk melakukan reformasi hukum yang diperlukan.
- Menjaga independensi
Lembaga yudikatif harus menjaga independensinya dari pengaruh politik dan memastikan bahwa keputusan yang mereka buat didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjamin bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan memastikan bahwa mereka bekerja dengan integritas dan profesionalisme.
Beberapa tugas umum yang diberikan kepada lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahan demokrasi, antara lain sebagai berikut.
- Menegakan Hukum
Proses penegakan hukum sangalah penting dilakukan bagi sebuah negara kepada warganya yang melakukan pelanggaran. Hal ini mengilustrasikan dalam upaya menciptakan kehidupan yang damai diperlukan institusi yang bebas politik agar apa yang menjadi keputusan tidak ada unsur keterpihakan.
- Mengatasi Sengketa
Sengketa yang terjadi pada Negara dengan asas demokrasi tidak dapat disipisahkan. Hal inilah yang menjadi latar belakang terbentuk lembaga yudikatif dengan peranan utamnya untuk mengeluarkan keputusan final tentang pengetasan sengketa dalam Pemilihan Umum.
- Amandemen
Dalam perannya lembaga yudikatif memiliki hak progretif untuk menolak dan menerima penghapusan atau perbaikan Undang-Udang Dasar. Dengan hak yang bersifat final inilah setiap pengertian amandemen yang diusulkan secara langsung akan di uji kelayakannya melalui dewan yudikatif.
Contoh Lembaga Yudikatif dan Tugasnya
Sebagai lembaga negara, lembaga-lembaga ini juga memiliki tugas penting yang diembannya antara lain adalah sebagai berikut.
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia dan termasuk kedalam lembaga negara dalam konstitusi RIS. Mahkamah Agung juga sebagai lembaga hukum kenegaraan yang memiliki fungsi sebagai penguji sistem peraturan dengan tetap berpegang teguh pada UUD
Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, baik itu dalam bentuk kasasi maupun peninjauan kembali. Kewewenangan Mahkamah Agung (MA) ada di sektor kehakiman. Lembaga negara ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum di negara ini.
Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai lembaga yudikatif, tugas Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut.
- Memeriksa dan memutuskan kasus-kasus yang diajukan kepadanya dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja pengadilan di seluruh Indonesia.
- Memberikan penafsiran terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang hukum.
- Membuat peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengadilan di Indonesia.
- Menjalin kerjasama dengan lembaga peradilan dan institusi negara lainnya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia.
- Membentuk dan menetapkan standar operasional dan etika hakim di seluruh Indonesia.
- Mengadakan penataran dan pelatihan bagi hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia.
- Memberikan pandangan atau pendapat tentang rencana undang-undang yang berkaitan dengan kelembagaan peradilan.
- Mengawasi dan menilai kinerja lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung harus menjaga independensinya sebagai lembaga negara dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang bertugas memeriksa dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, perselisihan tentang keabsahan peraturan perundang-undangan, serta perselisihan kewenangan antara lembaga negara.
Mahkamah Konstitusi menjadi dewan hukum dalam lembaga yudikatif yang memiliki peran untuk melakukan pengadilan pada tingkat terakhir yang bersifat final, Misalnya saja untuk proses pembubaran partai politik yang melanggar diologi serta melakukan penyelesaian dalam pemilihan umum.
Lembaga satu ini merupakan bagian yudikatif yang berwenang sebagai pengadil pada tingkatan pertama serta terakhir. Keputusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi sifatnya final dalam menguji Undang-Undang.
- Mengadili dari tingkat pertama sapai akhir putusan yang sifatnya final dalam menguji Undang-Undang.
- Memutuskan persengketaan.
- Memutuskan pembubaran partai politik.
- Memutuskan perselisihan terkait hasil Pemilu.
- Memberi keputusan pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden dan wakilnya sesuai Undang-Undang.
- Menerima usulan pemberhentian presiden dan wakilnya dan segera ditindaklanjuti.
Komisi Yudisial
Lembaga negara ini merupakan lembaga yang memiliki tugas serta wewenang dalam pengusulan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial tegolong dalam lembaga yudikatif yang memiliki peranan dalam proses pengangkatan hakim agung serta menjaga prilaku hakim agar menjalankan aturan yang sudah ada.
Komisi Yudisial juga memiliki peranan dalam menegakan keluhuran, kehormatan, hingga martabat dan perilaku hakim.
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap hakim dan kelembagaan peradilan di Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif, tugas Komisi Yudisial antara lain adalah sebagai berikut.
- Melakukan seleksi, pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan sanksi terhadap hakim pada lingkungan peradilan.
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap hakim yang tidak menjalankan tugas secara profesional atau melakukan pelanggaran etik.
- Memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga peradilan dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja peradilan.
- Mengembangkan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, etika, dan integritas hakim dan peradilan.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga peradilan, institusi negara, dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
- Menetapkan standar pelayanan peradilan dan mengevaluasi kinerja lembaga peradilan untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat.
- Mendorong pengembangan teknologi informasi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
Beberapa wewenang yang diberikan kepada lembaga yudikatif, antara lain sebagai berikut.
- Hakim Agung
Pengangkatkan hakim agung secara resmi sebagai bentuk lagalitas hanya bisa dilakukan oleh lembaga yudikatif atas usulannya yang kemdian disetujui oleh lembaga eksekutif dan legistatif. Nama-nama calon Hakim MA menjadi prioritas, mengingat segaka keputusan yang dikeluarkan bersifat tetap.
- Memutusakan Perkara
Pemutusan perkara yang yang bersifat final dalam pelanggaran-pelanggarakan yang terjadi merupakan hak wewenang lembaga yudikatif. Perkara tersebut bisa dalam penyalahgunaan kekuasaan, money politic dan pelanggaran lainnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, komisi yudisial harus menjaga independensinya sebagai lembaga negara dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga negara lainnya.