Categories: Negara

5 Makna Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia

Persamaan kedudukan warga negara merupakan terciptanya sebuah kehidupan bermasayarakat yang saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya. Tanpa membedakan antara suku, agama, ras dan golongan. Sebab di negara indonesia ini khususnya terdapat bermacam etnis dan budaya serta agama yang mungkin saja terjadi kesalahpahaman hingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. (baca juga: Jenis jenis pelanggaran HAM dan contohnya). Berikut adalah beberapa makna persamaan kedudukan warga negara :

Persamaan Hukum dan Pemerintahan

Persamaan kedudukan warga negara mengandung makna kesetaraan seorang warga negara dalam sebuah negara dalam berbagai aspek kehidupan. Diantaranya persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan pemerintahan, sosial budaya, politik, HAM, bela negara dan pendidikan. Yang semuanya itu tercantum dalam Hak dan Kewajiban warga negara dalam UUD 1945. Baca juga: Kedudukan warga negara dalam negara Indonesia.

  • Jaminan kosntitusi dalam UUD 1945

Seorang warga negara dijamin kehidupannya dalam konstitusi negara, baca:  Peran konstitusi dalam negara demokrasi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan hal tersebut telah tencantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, baca juga: Manfaat UUD Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga serta bangsa dan negara dan Peran konstitusi dalam negara demokrasi. Yang kemudian diterapkan pada perundangan yang lebih spesifik guna menjaga stabilitas bangsa dan negara beserta warganya. baca juga: Hubungan Negara dengan Warga Negara.

  • Jaminan Konstitusi dalam Pancasila

Dalam sila sila Pancasila telah dengan jelas diuraikan tentang jaminan persamaan warga negara  dalam segi aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

  1. Sila Ke 1 : Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa Negara menjunjung tinggi sebuah kebebasan dalam beragama ditengah kemajemukan bangsa.
  2. Sila Ke 2 : Kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan sebuah hubungan kemanusiaan haruslah adil dan juga beradab antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Sila Ke 3 : Persatuan Indonesia, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya yang beragam namun tetap memiliki jiwa persatuan.
  4. Sila Ke 4 : Kerakyatan yang dipimpinoleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Warga negara memiliki jaminan mendapatkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan melalui perwakilan di dalam lembaga negara. Baca juga: Tugas dan fungsi DPR.
  5. Sila Ke 5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat idnonesia, Segenap warga negara memiliki hak secara penuh untuk memperoleh keadilan dalam berbagai segi kehidupan.
  • Jaminan Hukum dan Pemerintahan

Setiap warga negara memiliki persamaan hak dan kewajiban dalam segi hukum dan pemerintahan. Hak dalam berpartisipasi dalam berpolitik, dan dalam Pemilihan Umum (Baca juga: Sistem pemilu di Indonesia). Hak dalam mendapatkan kepastian Hukum(baca juga: Cara menanamkan kesadaran hukum pada warga negara).

Persamaan Sosial Budaya dan Pendidikan

Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan memegang adat budaya ketimuran yang penuh tata krama. Persamaan kedudukan warga negara dalam sosial budaya meliputi kesamaan hak warga negara disegala bidang. Terutama bidang pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Baca juga: 5 Fungsi Kebudyaan Bagi Masyarakat

  • Jaminan Pendidikan

Setiap warga negara mempunyai hak dalam mendapat pendidikan. Persamaan hak di bidang pendidikan ini terurai dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tanpa kecuali, setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”, juga pada pasal 31 ayat (2) yang bunyinya,”Kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara”. (Baca juga:Peran akhlak dalam membentk karakter bangsa, Membangun karakter bangsa)

  • Jaminan Kebudayaan

Bermacam macam suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia, semuanya memiliki persamaan hak untuk dilindungi secara konstitusi agar nilai-nilai keluhurannya tetap terjaga dan  dilestarikan. Persamaan antar warga dalam mengembangkan seni dan budaya

  • Jaminan Sosial

Negara mempunyai kewajiban yang lain dalam upaya memenuhi persamaan kedudukan warga negara dalam kepentingan sosial. Seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 Hak warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Masyarakat yang lemah dan tidak mampu akan dijamin oleh negara melalui suatu sistem jaminan sosial.

Persamaan HAM

Hak asasi manusia atau lebih sering disebut HAM, ialah hak yang paling mendasar dalam kehidupan seorang warga negara yang merupakan hak yang bahkan dunia pun mengakuinya. Hak untuk hidup secara aman dan bebas dalam menentukan keyakinan beragama merupakan salah satunya, dan bila mendapatkan tekanan dari individu maupun organisasi dan atau bahkan pemerintah maka ia dapat menuntutnya haknya.(baca juga: Hubungan demokrasi dan HAM di Indonesia).

Persamaan Kedudukan dalam Ekonomi

Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian penghidupan yang layak seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan kepada setiap warga negara. Kemiskinan adalah tanggung jawab negara agar dapat menekan bahaya akibat jika tidak ada keadilan dalam bermasyarakat khususnya dalam ekonokmi. Dan negara pun mengatur setiap hal yang berhubungan dengan segala kebijakan ekonomi agar tidak terjadi monopoli ekonomi.

Persamaan Kedudukan dalam Pertahanan dan Bela Negara

Semua warga negara memiliki persamaan kedudukan di sebuah negara dalam menjaga keamanan. Yang pada hakikatnya ancaman yang ditujukan pada suatu negara sudah pasti mengancam warga negara, dan begitu pun sebaliknya. Sishankamrata merupakan sistem yang dianut oleh negara Republik Indonesia, yang merupakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan ini melibatkan segenap lapisan mayarakat yang telah dipersiapkan secara sistematis oleh pemerintah. Guna menjaga kedaulatan, keutuhan serta keamanan bangsa dan negara beserta segala hal didalamnya.

Makna persamaan kedudukan warga negara adalah bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam konstitusi dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara tanpa terkecuali. Persamaan tersebut bahkan berulang disebutkan dalam UUD 1945. Partisipasi warga negara dalm pembangunan bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan pun diperlukan. Dan negara pun  bertanggunng jawab penuh dalam hal pemenuhan segala hak pada setiap warga negara. Dari segi hukum, HAM, pendidikan, sosial budaya dan juga perekonomian.

Dalam memaknai makna persamaan kedudukan warga negara diharapkan setiap warga negara mampu bertindak dan bersikap terbuka pada sebuah perbedaan. Sebab negara Republik Indonesi memiliki beragam suku, adat, ras dan agama (SARA). Karenanya mampu bertindak dan berprilaku positif sangat diharapkan agar dapat tercipta sebuah keamanan serta stabilitas dalam bangsa dan negara.

Recent Posts

2 Macam Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara Beserta Contohnya

Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…

1 year ago

12 Lembaga Administrasi Negara : Beserta Tugas dan Fungsinya

Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…

2 years ago

4 Perwujudan Semangat Pendiri Bangsa Dalam Kehidupan Sehari-hari

Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…

2 years ago

Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…

2 years ago

5 Komitmen Pendiri Negara Dalam Perumusan Dasar Negara

Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…

2 years ago

5 Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Contohnya

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…

2 years ago