Cukup banyak negara di dunia ini yang menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di negaranya. Apa pasalnya? Manfaat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dirasa oleh negara-negara tersebut. Sejak digagas pada ribuan tahun yang lalu, demokrasi mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi negara-negara yang menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi itu sendiri. Dari sejarah demokrasi, kita dapat mengetahui bahwa beberapa jenis demokrasi telah terbentuk. Terdapat banyak jenis demokrasi jika ditinjau dari beberapa sudut pandang. Dari segi partisipasi rakyat terhadap pemerintahan kita mengenal tiga jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi campuran. Dari segi ideologi, kita mengenal adanya demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila.
Namun, dalam sejarah sistem demokrasi di Indonesia kita dapat mengetahui bahwa terjadi banyak pergantian bentuk pemerintahan di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan kita belum memiliki corak demokrasi tertentu karena disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah benar-benar bebas dari intervensi bangsa lain, maka Indonesia mulai mengisi kemerdekaan dengan menggunakan sistem demokrasi liberal yang digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin yang juga tergantikan.
Penyimpangan-penyimpangan Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Awal mula dari diterapkannya demokrasi terpimpin di Indonesia yakni ketika presiden republik Indonesia kala itu, Ir. Soekarno, mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Semenjak itu, demokrasi terpimpin terlaksana di Indonesia hingga berakhir masa pelaksanaannya pada tahun 1967. Lantas, hal apa yang menjadi penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia? mari simak pembahasan di bawah ini:
1. Penyimpangan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Salah satu ciri demokrasi terpimpin di Indonesia adalah diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi dari negara kesatuan republik Indonesia. Sayangnya, seiring berjalannya waktu terdapat banyak penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin dan UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud yaitu:
- Menjadikan Ketua MPR sebagai wakil presiden. Hal ini berarti menjadikan kedudukan MPR di bawah Presiden yang menjadikannya menyimpang dari UUD 1945.
- Mengeluarkan ketetapan MPR yang mengesahkan Bung Karno sebagai presiden RI seumur hidup. Hal ini menyalahi UUD 1945 dimana terdapat pembatasan masa jabatan presiden.
- Membuat Garis Besar Haluan Negara berdasarkan pidato presiden. Di sisi lain UUD 1945 sudah mengamanatkan pembentukan GBHN oleh MPR.
- Presiden membubarkan DPR dikarenakan DPR menolak RAPBN yang beliau ajukan. Hal ini sangat melanggar UUD 1945 karena DPR seharusnya tidak dapat dibubarkan oleh siapapun.
- Menjadikan Pers sebagai alat politik dari pemerintah. Hal ini melanggar UUD 1945 terutama pasal 28 yang mengatur tentang kebebasan mengemukakan pendapat.
2. Gerakan 30 September 1965 oleh PKI
Sedari awal berdirinya demokrasi terpimpin, presiden Soekarno memiliki kedekatan yang baik dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. ketika terjadi pemberontakan G 30 S/PKI maka seketika itu pula rakyat tidak percaya lagi kepada beliau. Sehingga muncullah Supersemar (surat perintah sebelas Maret) yang menjadi dasar pembasmian PKI dari Indonesia sekaligus menjadi tanda berakhirnya sistem demokrasi terpimpin.
Namun isi surat itu dimanfaatkan oleh Soeharto selaku pengemban tugas untuk melakukan kudeta terselubung. Hingga pada tanggal 23 Februari 1967, Bung Karno di hadapan MPRS menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Supersemar, yaitu Soeharto.
Adanya demokrasi terpimpin tentunya cukup menjadi warna tersendiri dalam sejarah Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya. Namun, dalam setiap pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah tetap bernafaskan Pancasila dan UUD 1945. Agar tidak ada lagi sejarah kelam seperti masa demokrasi terpimpin. Demikian artikel mengenai penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.